Implementasi Bangsa

Pada alinea pertama pembukaan UUD 1945, terdapat kalimat yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Indonesia adalah negara hukum yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam kalimat tersebut, terkandung makna penting mengenai kebebasan berbangsa yang menjadi dasar bagi pembangunan negara Indonesia.

Seperti yang kita tau pada tanggal 17 agustus 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaannya melalui proklamasi yang di sampaikan oleh Soekarno

Negara baru dapat dikatakan sah sebagai negara apabila memenuhi beberapa syarat utama, salah satunya pengakuan kedaulatan secara de facto

Pengakuan de facto adalah pengakuan tentang kenyataan adanya suatu negara yang telah memenuhi unsur konstitutif yang dapat mengadakan hubungan diplomatic dengan negara lain

Dalam Sejarah perjuangan negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto pertama kali adalah mesir pada tanggal 22 maret 1946

Indonesia juga saat ini memiliki tatanan negara yang terbilang lengkap tetapi apakah kita tidak melihat pada kondisi masyarakatnya

Karena Indonesia merupakan Negara yang memiliki banyak keberagaman, mulai dari suku, ras , dan agama. Dengan 17.024 pulau, 38 provinsi, dan 1340 suku bangsa di Indonesia, keberagamaan menjadi hal yang mengikat warga negara agar memiliki keadaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan hal ini keberagaman melepas warga Negara untuk memiliki kebebasan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Indonesia memiliki berbagai suku bangsa, namun Negara tidak pernah melarang mereka untuk bebas mengekspresikan "diri" mereka selagi hal tersebut masih sesuai norma-norma yang berlaku di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, kebebasan berbangsa perlu diimplementasikan dengan cermat dan bijaksana. Negara Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 sebagai negara hukum berarti menetapkan aturan dan mekanisme yang mengatur kebebasan berbangsa. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat serta mencegah penyalahgunaan kebebasan yang dapat merugikan orang lain atau merusak stabilitas negara.

Salah satu aspek penting dalam implementasi kebebasan berbangsa adalah adanya perlindungan hukum. Dalam negara hukum, setiap warga negara memiliki hak dan kebebasan yang dijamin secara konstitusional. Ini berarti bahwa setiap orang memiliki hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang, dicabut kebebasannya, atau dialihkan hak-haknya tanpa al saan hukum yang jelas dan adil. Perlindungan hukum ini menjadi landasan bagi setiap individu untuk menikmati kebebasan berbangsa tanpa takut terhadap penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran hak-hak mereka.

Namun demikian, dewasa ini banyak sekali penyimpangan-penyimpangan tehadap kebebasan berbangsa. Beberapa oknum maupun organisasi mendefinisikan kebeasan berbangs secara keliru. Mereka mengharapkan kebebasan yang lebih dari sekedar kebebasan berbangsa, melainkan kehidupan yang mengacu pada globalisasi. Isu-isu yang berkaitan dengan kedua hal di atas selalu menjadi menjadi polemik yang sukar untuk diuraikan hingga kemudian menimbulkan tindakan-tindakan anarkistis.

Selain perlindungan hukum, implementasi kebebasan berbangsa juga melibatkan peran aktif dari pemerintah dan seluruh komponen masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang mendukung kebebasan berbangsa, baik dalam bentuk kebijakan sosial, politik, maupun ekonomi. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan pendidikan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak-hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara dalam menjalankan kebebasan berbangsa.

Selain perlindungan hukum, implementasi kebebasan berbangsa juga melibatkan peran aktif dari pemerintah dan seluruh komponen masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang mendukung kebebasan berbangsa, baik dalam bentuk kebijakan sosial, politik, maupun ekonomi. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan pendidikan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak-hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara dalam menjalankan kebebasan berbangsa

Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran penting dalam implementasi kebebasan berbangsa. Masyarakat harus aktif mengawasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan-kebijakan yang berpotensi melanggar kebebasan berbangsa. Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi, seperti pemilihan umum, untuk memilih pemimpin yang mampu mewakili kepentingan dan memperjuangkan kebebasan berbangsa secara efektif.

Namun, dalam mengimplementasikan kebebasan berbangsa, perlu diingat bahwa kebebasan tersebut tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila memiliki lima prinsip dasar yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Kebebasan berbangsa haruslah dijalankan dengan tetap menghormati prinsip-prinsip Pancasila dan tidak merusak persatuan dan keutuhan negara.