Polemik Pengembalian Dana Reses Fraksi PSI DKI Jakarta

Maksud hati hendak memeluk gunung apa daya gunungnya langsung meletus 

Fraksi PSI (Partai Solidaritas Indonesia) DPRD DKI Jakarta tidak henti-hentinya menebar pesona untuk membuat gegana (gelisah, gaduh dan merana) para rekan sekorps mereka itu di Kebon Sirih.

Jika sebelumnya mereka ini menebar Aibon ke masyarakat, maka kini mereka membuat sensasi karena mengembalikan dana reses yang tidak terpakai ke kas daerah DKI Jakarta.

Karuan saja hal itu membuat rekan sekorps mereka di Kebon Sirih blingsatan!

"Kurang ajar, sombong, naif, sok teu, licik, kere, jelek, muka oplas!" demikianlah kira-kira umpatan rekan mereka yang pastinya akan di dukung oleh seluruh korps wakil rakyat sebangsa setanah air di seantero NKRI tercinta ini.

Namun sebaliknya dengan para mantan wakil rakyat yang meringkuk di hotel prodeo karena terlibat korupsi. Mereka ini akan tertawa berguling-guling hingga terkentut-kentut karena tidak mampu menahan geli..."Hare gene ternyata masih ada juga buaya yang menolak bangkai!"

Tidak tahukah para anak muda ini kalau dana reses itu adalah "uang jajan" bagi wakil rakyat?

Yang penting kegiatannya ada. Dokumentasinya ada. Laporan pemakaian dananya ada, lengkap dengan kuitansi tentunya. Soal kebenaran data yang tertulis di Laporan pemakaian dana dengan fakta sebenarnya, biarlah hanya Tuhan dan anggota dewan yang terhormat itu saja yang mengetahuinya.

Tentunya tidak semua angggota dewan yang berpikiran begitu.

Sama halnya seperti dunia artis. Ada artis papan atas, papan tengah maupun artis figuran yang kebagian peran untuk "ditabrak becak"

Nah bagi "artis figuran," dana reses ini tentulah sangat berharga buat mereka untuk menopang penampilan mereka, agar mereka ini bisa eksis ditengah-tengah pergaulan yang hedonis ini.

Kalau artis papan atas, mereka ini seperti madu yang selalu diserbu para lebah (media)

Sebaliknya bagi artis figuran, mereka ini perlu membayar beberapa "wartawan bodrek" dari beberapa media tentunya, untuk "mengabarkan keberadaan" mereka ini di tengah-tengah warga. Dengan demikian nama mereka ini tidak akan lekang dari ingatan warga.

Kalau sepertiga dari gaji sudah langsung disetor ke kas parpol pendukung, maka dana-dana taktis seperti ini tentunya akan sangat berguna. Apalagi, catat ya dicatat, dana reses ini kan legal dan sudah masuk dalam anggaran APBD.

Kalau mau dihabiskan, monggo. Kalau mau ditambah lagi dengan dana pribadi, ya monggo juga. Kalaupun mau "disunat," ya monggo juga. Lah, ini kan dana untuk kepentingan pribadi si anggota DPR/DPRD tadi dengan konstituennya! Yang penting ya itu tadi, kegiatannya ada. Dokumentasinya ada. Laporan pemakaian dananya ada, lengkap dengan kuitansi, sudah.

Ini sebenarnya mirip-mirip dengan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas yang bersifat lumpsum, yang tidak perlu dikembalikan. Tetapi tetap harus ada Laporan Pertanggungjawaban-nya.

Misalnya sudah ada pos biaya hotel, lalu kita menumpang tidur dirumah mantan. Selama kita bisa "mengatur" kuitansi hotel, tentu saja pos biaya hotel itu bisa dipakai untuk mengajak mantan untuk makan-makan plus nonton...

***

Lantas mengapa anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta ini mau megembalikan mantan, eh uang sisa dana reses tadi?  

Jawaban pastinya tentulah hanya Tuhan dan mereka saja yang mengetahuinya. Namun demikian penulis mencoba memahami cara berfikir anak-anak PSI ini.

Yang pertama tentunya karena memang dana itu tidak terpakai semuanya. Sisanya lalu dikembalikan ke kas APBD. Lalu dimana anehnya?

Aneh, karena sependek pengetahuan penulis yang pernah mengurusi dana reses, inilah untuk pertama kalinya sepanjang republik ini berdiri, sisa dana reses dikembalikan ke APBD!

Yang kedua, PSI ingin memberi citra positif terhadap partai mereka ini.

Beberapa anggota DPR/DPRD (hampir dari semua partai) masuk penjara karena korupsi, bukanlah berita aneh. Namun PSI ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka itu berbeda, dan bukanlah partai koruptor.

Jadi pengembalian dana reses ini boleh juga dikatakan sebagai promosi untuk menaikkan citra PSI.

Yang ketiga, Ini adalah sinyal kepada Eksekutif bahwa PSI sangat serius perihal anggaran.

Seperti diketahui, masalah Anggaran Siluman RAPBD DKI Jakarta kemarin itu telah membuat kehebohan bagi masyarakat. Akhirnya beberapa anggaran pun harus direvisi kembali.

Pengembalian dana reses ini pun sepertinya menjadi pertanda dimulainya babak baru bagi hubungan Eksekutif-Legislatif (khususnya PSI) yang akan mirip-mirip dengan laga El Clasico di Spanyol sana...

Kalau dulu "Ahoknya" di seberang sana, maka sekarang "Ahoknya" di seberang sini...

***

Lain padang lain belalangnya. Lain rendang lain pula pedasnya.

Fraksi PDIP dan Gerindra justru menanggapi langkah PSI ini dengan sinis. Menurut anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Ima Mahdiah, pengembalian dana reses tersebut bukan karena PSI berhemat, melainkan karena PSI tidak menyelesaikan tugasnya dengan tidak mengunjungi semua titik reses.

"Tergantung, kalau saya 17 titik harusnya 16 titik. Nah nih mereka permasalahannya (PSI) mengembalikan karena tidak menyelesaikan titik reses yang seharusnya. Jadi kita bedain dulu nih mana yang hemat mana yang pura-pura hemat. PSI ngebalikin karena dia tidak menyelesaikan titik reses, tidak memanfaatkan betul-betul," ucap Ima saat dihubungi Kompas.com, Selasa (24/12/2019).

Mantan staf Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ini mencontohkan, jika seharusnya ada 16 titik reses, maka anggota Fraksi PSI hanya menyelesaikan kurang dari itu. Ada yang hanya 6, 8, hingga 10 titik. Ima mengetahui hal ini ketika menghubungi langsung ke bagian keuangan Kesekretariatan DPRD DKI Jakarta. "Belum malah ada beberapa yang kurang bahkan ada yang 6 titik, 8 titik, ada 10 titik saya lihat. Ini kan enggak fair untuk teman-teman DPRD yang sudah 16 titik dibilangnya kita ngambilin uang apa bagaimana kan," jelasnya.

Lalu bagaimanakah duduk persoalan sebenarnya?

Menurut penulis, langkah Ima dan juga rekan-rekan anggota dewan lainnya yang turut memberi komentar soal langkah PSI ini justru merugikan diri mereka sendiri, karena justru membuat hal ini menjadi ter-blow up.

Seharusnya Ima dan rekan-rekan mendiamkan saja persoalan ini, dan menganggap ini sebatas kebijakan internal fraksi PSI sendiri.

Mengomentarinya justru "seperti menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri!"

Hal ini tersebab oleh :

Pertama, kegiatan reses dipakai setiap anggota dewan untuk sosialisasi/mendekatkan diri kepada konstituen di dapil anggota dewan tersebut lewat kegiatan yang memang dibiayai oleh APBD.

Misalnya si-A terpilih lewat dapil DKI Jakarta-1 dengan basis suara dari Kecamatan Cempaka Putih, Gambir, Johar Baru, Kemayoran dan sedikit dari Kecamatan Menteng.

Tentunya si-A akan fokus kepada warga yang memilihnya saja. Pastinya akan ada tatap muka untuk mendengar keluhan, sosialisasi program dan juga melihat secara langsung kondisi lingkungan/sanitasi di wilayah tersebut misalnya.

Kalau di Kelurahan Petamburan, Kebon Kacang dan Kecamatan Tanah Abang umumnya tidak ada yang memilihnya, ngapain juga si-A bersusah payah menyewa tenda untuk menemui warga disana!

Kalau mereka tidak mau memilihnya, tentu saja mereka tidak akan sudi untuk mendengarnya!

Artinya dalam hal reses, tidak ada kewajiban anggota PSI berceramah di markas PKS dan sebaliknya.

Jadi ini memang bukan soal "titik-titik reses" melainkan konstituen dari dapil si anggota PSI tadi.

Tentu saja persoalannya berbeda dengan parpol-parpol besar yang konstituennya tersebar di banyak lokasi. Jadi jumlah "titik-titik" PSI dengan parpol lain memang jelas berbeda!

Kedua, membawa-bawa nama bagian Keuangan Kesekretariatan DPRD DKI justru semakin menambah masalah! Kalau nantinya ada yang iseng, hayo audit/due diligence dulu semua pengeluaran dana reses anggota dewan, kan bisa gawat!

Benar enggak 500 kotak nasi bungkus @ Rp 75.000/kotak dengan kondisi sebenarnya. Sebab bedasarkan pantauan CCTV dan kamera video, rasa-rasanya jumlah warga yang hadir hanya berkisar seratusan orang saja.

Lagipula hare gene, siapa pula yang mau repot-repot untuk mendengar ceramah tak bermutu dari "orang tak dikenal." Memangnya warga kenal dengan anggota dewan yang dipilihnya itu?

Entah lah kalau yang berceramah Ustad Somad, warga yang datang pasti sampai ribuan jumlahnya. Kalau begini, pasti kantong anggota dewan itu akan robek untuk membeli nasi kotak...

Ketiga, Seperti disebut diatas, dana reses itu kan legal dan memang dibiayai oleh APBD.

PDIP (Ima) tidak usah juga baperan. Kalau Fraksi PSI mau mengembalikan sisa dana reses, itu hak mereka juga dan tidak dilarang oleh undang-undang.

Sekiranya PDIP (Ima) mau menghabiskan ataupun tidak menghabiskan dana reses tersebut, itu juga sepenuhnya hak dari PDIP (Ima)

Tapi yang jelas gegara hal ini, warga jadi tahu itu apa dana reses. Jadi kalau ada yang mau disalahkan, ya salahkan saja yang mem-blow up....

Referensi