“Terkadang mantan itu seperti permen karet. Awalnya terasa manis lalu kemudian pahit, nyebelin, belagu, lengket dan susah untuk dibuang!”
Bertempat di kantor LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Jakarta, sejumlah elemen mahasiswa yang tergabung dalam “Amuk Munir” (Aliansi Mahasiswa untuk Munir) menggelar konferensi pers menuntut pemerintah mengungkap hasil penyelidikan kasus pembunuhan aktivis kemanusiaan, Munir Said Thalib pada selasa 25 Oktober kemarin.
Para Amuk Munir ini mendesak pemerintah untuk melaksanakan putusan KIP (Komisi Informasi Publik) Nomor 025/IV/KIP-PS/2016. Sebelumnya KIP telah memenangkan gugatan Kontras atas Kementerian Sekretaris Negara, untuk mengungkap hasil temuan TPF (Tim Pencari Fakta) atas kasus Munir kepada publik.
Perlu diketahui, TPF ini dibentuk oleh presiden SBY melalui Kepres No.111 tahun 2004 pada tanggal 22 Desember 2004. Namun 12 tahun berselang, tidak ada satupun yang tahu apa hasil temuan tim tersebut karena tidak pernah dipublikasikan ke masyarakat.
Awalnya banyak yang menuduh Jokowi tidak serius menangani persoalan hak azasi manusia didalam pemerintahannya.
Lalu penelusuran fakta pun segera dimulai.
Fakta pertama, dokumen tersebut tidak ada di Setneg! Lha kalau tidak ada, apa yang akan diungkapkan kepada publik sesuai dengan putusan KIP (Komisi Informasi Publik) Nomor 025/IV/KIP-PS/2016! Setelah gedung Setneg diobok-obok, ternyata dokumen TPF itu memang tidak pernah mampir ke Setneg!
Fakta kedua, Kesaksian Hendardi selaku anggota TPF Munir pada sidang di lantai 5 gedung KIP 2 Agustus 2016. Pada 24 Juni 2005 tim TPF mengadakan pertemuan di Istana Kepresidenan dalam rangka menyerahkan laporan hasil temuan TPF kepada presiden yang juga disaksikan oleh Mensetneg, Yusril, Setkab, Sudi Silalahi dan jajaran menteri terkait.
Dalam persidangan tersebut, Hendardi juga mengatakan, sebagai mantan anggota tim dia sangat terbeban akan harapan publik kepada tim ini, sehingga dia merasa berhutang jika pemerintah tidak segera mempublikasikan hasil temuan TPF tersebut kepada keluarga Munir dan masyarakat luas.
Fakta ketiga, Kesaksian Usman Hamid selaku Sekretaris TPF Munir pada sidang di lantai 5 gedung KIP 2 Agustus 2016. Sama seperti kesaksian Hendardi, Usman mengatakan bahwa ia telah menyerahkan 14 dokumen laporan hasil penyelidikan TPF kepada presiden, dan tidak ada yang tertinggal. Usman juga menyampaikan bahwa sampai saat ini, pemerintah belum pernah mempublikasikan laporan TPF tersebut kepada masyarakat.
Fakta keempat, Laporan TPF Munir itu memang tidak pernah kemana-mana dan masih tetap “dipeluk” pak Beye. Mari kita lihat apa tanggapan pak Beye terhadap kehebohan yang sudah berlangsung lama ini. Hebatnya lagi, tanggapan “mantan terindah ini” cukup lewat “cuitan” saja.
komentarnya dapat kita lihat pada tweeter https://twitter.com/SBYudhoyono
S. B. Yudhoyono @SBYudhoyono Oct 23View translation
Penjelasan yg akan kami sampaikan dlm 2-3 hari mendatang, haruslah berdasarkan fakta, logika & tentunya juga kebenaran. *SBY*
S. B. Yudhoyono @SBYudhoyono Oct 23View translation
Saya memilih menahan diri & tak reaktif dlm tanggapi berbagai tudingan.Ini masalah yg penting & sensitif. Jg soal kebenaran & keadilan *SBY*
S. B. Yudhoyono @SBYudhoyono Oct 23View translation
Aktivitas pemerintah & penegak hukum selanjutnya, segera kami sampaikan kpd publik. Saya ingin publik tahu duduk persoalan yg benar *SBY*
S. B. Yudhoyono @SBYudhoyono Oct 23View translation
Yg ingin kami konstruksikan bukan hanya tindak lanjut temuan TPF Munir, tetapi apa saja yg telah dilakukan pemerintah sejak Nov 2004 *SBY*
S. B. Yudhoyono @SBYudhoyono Oct 23View translation
Kami buka kembali semua dokumen, catatan & ingatan kami - apa yg dilakukan pemerintah dlm penegakan hukum kasus Munir. *SBY*
S. B. Yudhoyono @SBYudhoyono Oct 23View translation
Dlm dua minggu ini pula, sbg mantan Presiden, saya terus bekerja bersama para mantan pejabat KIB, utk siapkan penjelasan. *SBY*
S. B. Yudhoyono @SBYudhoyono Oct 23View translation
Saya amati perbincangan publik ada yg berada dlm konteks, namun ada pula yg bergeser ke sana - ke mari & bernuansa politik. *SBY*
S. B. Yudhoyono @SBYudhoyono Oct 23View translation
Dua minggu terakhir ini pemberitaan media & perbincangan publik terkait hasil temuan TPF Munir amat gencar. *SBY*
Fakta kelima. Setelah mengumpulkan “para mantannya,” pak Beye lalu menyerahkan penjelasan permasalahan TPF ini kepada mantan Mensetneg, Sudi Silalahi. Menurut Sudi, TPF menyerahkan 6 berkas salinan hasil temuan. Satu berkas diserahkan kepada presiden, dan lima berkas lagi diserahkan kepada pihak-pihak terkait. Inilah penjelasan Sudi,
http://www.bbc.com/indonesia/indonesia/2016/10/161025_indonesia_sby_keterangan_munir)
“Naskah saat ini sedang ditelusuri dimana keberadaannya... Kami Kabinet Indonesia Bersatu (Pemerintahan SBY) akan terus cari dimana naskah itu. Berhubung Kapolri sudah ganti tujuh kali, Jaksa Agung empat kali. Kepala Badan Intelijen Nasional lima kali, menkumhan lima pejabat, dan sekretaris kabinet empat pejabat...” Namun katanya, lepas dari belum ditemukan naskah asli temuan TPF itu, “semua rekomendasi TPF sudah dijalankan presiden SBY”
Apa yang dapat kita petik dari fakta-fakta diatas?
Pertama. Dokumen TPF adalah milik Negara!
Dokumen TPF itu dibentuk melalui kepres dan hasilnya ditujukan kepada presiden. Pak Beye mohon maaf, dokumen itu adalah milik negara! Dan bapak itu sekarang adalah “Mantan presiden”Jadi supaya jangan terjadi kegaduhan, dan anak mahasiswa jangan demo terus, maka sebaiknya dokumen milik negara itu diberikan kepada “The real president!”
Kedua. Pak Beye yang mantan presiden ini memang suka baper!
Pak Beye sudah tahu persoalan ini menggelisahkan masyarakat, tetapi mengapa malah berkomentar “Jaka sembung bawa golok” di twitter? Orang hanya mau tahu, adakah dokumen asli padanya atau tidak! Kalau memang hilang katakan hilang!
Ketiga. “Bapak kencing berdiri anak kencing berlari”
Saya jadi kepikiran soal polemik Roy Suryo yang membawa barang-barang invetaris negara dari rumah dinas. Walaupun sudah berkali-kali diperingatkan, Roy Suryo tidak pernah mau menanggapi. Entahlah, apakah ini memang standar pada kabinet Indonesia Bersatu dulu, atau memang karena sang anak hanya ingin mencontoh sang bapak.
Keempat. Betapa amburadulnya Pemerintahan SBY!
Tidak bisa dibayangkan kalau Istana Kepresidenan kemalingan! Ada yang menggondol dokumen asli TPF Munir dari istana! Tidak bisa dibayangkan pernyataan mantan Mensetneg yang katanya akan mencari dokumen tersebut bersama tim Kabinet Indonesia Bersatunya itu, apalagi telah terjadi banyak pergantian pejabat terkait.
Ahirnya kita tersadar, apa sebenarnya yang telah terjadi selama satu dekade ini. kita bukannya melangkah kedepan tetapi berjalan mundur kebelakang! Kalau dokumen negara menghilang di Istana, tidaklah heran kalau Ambalat bisa dirampok Malaysia! Satu dekade ini kita menjadi bahan ledekan tetangga yang menyatroni ikan-ikan kita justru di perairan kita sendiri, Astaga!
Yang lalu biarkanlah berlalu. Yang mantan juga biarkanlah berlalu tanpa perlu dirindu....
Reinhard Freddy
940 kata
Munir TPF Munir SBY KIP Jokowi Setneg
Tekan ENTER untuk memisahkan label.
