Seratus hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah berlalu. Sebagai pemimpin baru yang memadukan pengalaman dan semangat muda, duet ini menuai banyak sorotan, baik pujian maupun kritik. Namun, seperti kata pepatah, "tak ada gading yang tak retak." Ada program yang melesat gemilang, namun ada pula yang terjebak dalam stagnasi. Mari kita ulas lebih dalam.
Program Unggulan: Kecepatan dan Kepastian
Salah satu program yang mendapat apresiasi luas adalah percepatan pembangunan infrastruktur domestik. Dalam waktu singkat, pemerintahan Prabowo-Gibran berhasil menuntaskan proyek jalan tol penghubung kawasan ekonomi di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang sebelumnya tertunda bertahun-tahun. Tidak hanya itu, pembangunan bendungan baru di Nusa Tenggara Timur juga berhasil dimulai, menjawab tantangan ketahanan pangan dan air di wilayah rawan kekeringan.
Kesuksesan ini tidak lepas dari gaya kepemimpinan Prabowo yang tegas dan fokus pada eksekusi, serta pendekatan Gibran yang mengedepankan teknologi dan inovasi. Misalnya, penggunaan aplikasi berbasis AI untuk memonitor proyek infrastruktur secara real-time telah membantu mempercepat pengambilan keputusan. Data Kementerian PUPR menunjukkan efisiensi anggaran hingga 15% berkat digitalisasi proses ini.
Selain infrastruktur, program pemberdayaan UMKM juga menunjukkan hasil positif. Pemerintah meluncurkan program Digitalisasi Desa yang menghubungkan pelaku UMKM di pedesaan dengan pasar nasional dan internasional. Dalam 100 hari, lebih dari 10.000 UMKM berhasil onboarding ke platform digital, dan volume transaksi meningkat hingga 20%. Langkah ini tidak hanya memberikan akses pasar lebih luas, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru, terutama bagi generasi muda di desa-desa.
Stagnasi: Program yang Terjebak di Tengah Jalan
Namun, di balik keberhasilan tersebut, ada program yang masih jalan di tempat. Salah satunya adalah reformasi pendidikan. Prabowo-Gibran menjanjikan kurikulum baru yang lebih berorientasi pada kecakapan hidup dan digitalisasi. Sayangnya, hingga saat ini, implementasi kurikulum tersebut belum terasa signifikan. Banyak guru di daerah mengeluhkan kurangnya pelatihan terkait perubahan ini. Sebuah survei oleh Federasi Guru Indonesia menunjukkan bahwa 60% guru merasa belum siap mengadopsi kurikulum digital karena minimnya infrastruktur dan pelatihan.
Selain itu, program reformasi birokrasi juga belum menunjukkan hasil memuaskan. Meski ada janji untuk menyederhanakan proses perizinan usaha, kenyataan di lapangan masih berbicara lain. Pelaku usaha kecil di berbagai daerah mengeluhkan birokrasi yang tetap berbelit. Sebuah studi dari Transparency International Indonesia bahkan mencatat skor persepsi korupsi di sektor perizinan belum menunjukkan peningkatan signifikan dalam tiga bulan terakhir. Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi duet Prabowo-Gibran untuk membuktikan bahwa reformasi tidak hanya menjadi jargon.
Analisis Kritis: Tantangan dan Peluang
Kunci dari keberhasilan program unggulan adalah sinergi yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah, serta pendekatan yang berbasis teknologi. Namun, di sisi lain, stagnasi pada sektor pendidikan dan reformasi birokrasi menunjukkan bahwa inovasi teknis saja tidak cukup. Masalah mendasar seperti kesiapan sumber daya manusia dan mentalitas birokrat perlu mendapat perhatian lebih.
