100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran, Menganalisis Program Unggul dan Tantangan Stagnasi

Seratus hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah berlalu. Sebagai pemimpin baru yang memadukan pengalaman dan semangat muda, duet ini menuai banyak sorotan, baik pujian maupun kritik. Namun, seperti kata pepatah, "tak ada gading yang tak retak." Ada program yang melesat gemilang, namun ada pula yang terjebak dalam stagnasi. Mari kita ulas lebih dalam.

Program Unggulan: Kecepatan dan Kepastian

Salah satu program yang mendapat apresiasi luas adalah percepatan pembangunan infrastruktur domestik. Dalam waktu singkat, pemerintahan Prabowo-Gibran berhasil menuntaskan proyek jalan tol penghubung kawasan ekonomi di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang sebelumnya tertunda bertahun-tahun. Tidak hanya itu, pembangunan bendungan baru di Nusa Tenggara Timur juga berhasil dimulai, menjawab tantangan ketahanan pangan dan air di wilayah rawan kekeringan.

Kesuksesan ini tidak lepas dari gaya kepemimpinan Prabowo yang tegas dan fokus pada eksekusi, serta pendekatan Gibran yang mengedepankan teknologi dan inovasi. Misalnya, penggunaan aplikasi berbasis AI untuk memonitor proyek infrastruktur secara real-time telah membantu mempercepat pengambilan keputusan. Data Kementerian PUPR menunjukkan efisiensi anggaran hingga 15% berkat digitalisasi proses ini.

Selain infrastruktur, program pemberdayaan UMKM juga menunjukkan hasil positif. Pemerintah meluncurkan program Digitalisasi Desa yang menghubungkan pelaku UMKM di pedesaan dengan pasar nasional dan internasional. Dalam 100 hari, lebih dari 10.000 UMKM berhasil onboarding ke platform digital, dan volume transaksi meningkat hingga 20%. Langkah ini tidak hanya memberikan akses pasar lebih luas, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru, terutama bagi generasi muda di desa-desa.

Stagnasi: Program yang Terjebak di Tengah Jalan

Namun, di balik keberhasilan tersebut, ada program yang masih jalan di tempat. Salah satunya adalah reformasi pendidikan. Prabowo-Gibran menjanjikan kurikulum baru yang lebih berorientasi pada kecakapan hidup dan digitalisasi. Sayangnya, hingga saat ini, implementasi kurikulum tersebut belum terasa signifikan. Banyak guru di daerah mengeluhkan kurangnya pelatihan terkait perubahan ini. Sebuah survei oleh Federasi Guru Indonesia menunjukkan bahwa 60% guru merasa belum siap mengadopsi kurikulum digital karena minimnya infrastruktur dan pelatihan.

Selain itu, program reformasi birokrasi juga belum menunjukkan hasil memuaskan. Meski ada janji untuk menyederhanakan proses perizinan usaha, kenyataan di lapangan masih berbicara lain. Pelaku usaha kecil di berbagai daerah mengeluhkan birokrasi yang tetap berbelit. Sebuah studi dari Transparency International Indonesia bahkan mencatat skor persepsi korupsi di sektor perizinan belum menunjukkan peningkatan signifikan dalam tiga bulan terakhir. Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi duet Prabowo-Gibran untuk membuktikan bahwa reformasi tidak hanya menjadi jargon.

Analisis Kritis: Tantangan dan Peluang

Kunci dari keberhasilan program unggulan adalah sinergi yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah, serta pendekatan yang berbasis teknologi. Namun, di sisi lain, stagnasi pada sektor pendidikan dan reformasi birokrasi menunjukkan bahwa inovasi teknis saja tidak cukup. Masalah mendasar seperti kesiapan sumber daya manusia dan mentalitas birokrat perlu mendapat perhatian lebih.

Sebagai contoh, program Digitalisasi Desa berhasil karena adanya pelibatan aktif komunitas lokal, yang menggerakkan roda ekonomi di level akar rumput. Sebaliknya, reformasi pendidikan tersendat karena pemerintah belum optimal dalam memberdayakan para guru sebagai ujung tombak. Ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan holistik: teknologi harus berjalan beriringan dengan pemberdayaan manusia.

Pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga momentum. Program infrastruktur yang kini menjadi primadona perlu diimbangi dengan keberlanjutan lingkungan. Misalnya, pembangunan jalan tol dan bendungan perlu disertai upaya mitigasi dampak lingkungan yang sering kali terabaikan. Tanpa ini, program yang terlihat gemilang di awal bisa menjadi bumerang di masa depan.

Harapan ke Depan

Melihat perjalanan 100 hari ini, jelas bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki potensi besar untuk membawa perubahan. Namun, keberhasilan tidak bisa hanya diukur dari hasil jangka pendek. Keberlanjutan dan dampak jangka panjang dari setiap program menjadi faktor penentu.

Ke depan, pemerintahan ini perlu lebih fokus pada penguatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan harus menjadi prioritas utama, dengan pelatihan guru yang memadai dan pengembangan infrastruktur digital di sekolah-sekolah. Reformasi birokrasi juga harus dipercepat, dengan menekankan transparansi dan efisiensi yang nyata, bukan sekadar janji kampanye.

Dalam konteks politik, duet ini juga perlu menjaga harmoni dengan berbagai pihak. Konsolidasi politik yang stabil akan memudahkan implementasi program, terutama di sektor yang membutuhkan dukungan legislatif.

Kesimpulan

Seratus hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran adalah awal yang menjanjikan, tetapi belum sempurna. Program-program unggulan di bidang infrastruktur dan pemberdayaan UMKM menjadi bukti kemampuan mereka dalam eksekusi. Namun, stagnasi di sektor pendidikan dan birokrasi menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Sebagai rakyat, kita tentu berharap duet ini tidak hanya berlari cepat di awal, tetapi juga mampu menjaga langkah mereka hingga akhir. Karena, seperti kata bijak, "pemimpin sejati adalah mereka yang mampu menjadikan visi besar menjadi kenyataan, tanpa melupakan akar dan kebutuhan rakyat."