Dalam model bisnis syariah, prinsip bagi hasil mengedepankan pembagian keuntungan dan kerugian antara penyedia dana dan peminjam. Ini berarti bahwa jika investasi menguntungkan, kedua belah pihak mendapatkan keuntungan; jika merugikan, kerugian juga harus ditanggung bersama. Dalam konteks fintech syariah, penting bagi penyelenggara untuk menawarkan produk yang mencerminkan prinsip ini, bukan hanya sekadar mekanisme yang menguntungkan satu pihak. Hal ini juga menciptakan insentif bagi penyedia layanan untuk berinvestasi dalam keberhasilan nasabah.
6.Fatwa Ulama
Fatwa dari lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) memainkan peran penting dalam memberikan pedoman tentang praktik yang sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa ini membantu masyarakat memahami produk keuangan mana yang sah secara syariah dan mana yang tidak. Dalam kasus fintech syariah, penyelenggara harus memperhatikan fatwa ini untuk memastikan bahwa praktik mereka sejalan dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh ulama. Ketidakpatuhan terhadap fatwa ini dapat menyebabkan tidak hanya masalah moral, tetapi juga potensi konflik hukum.
 Aturan aturan hukum yang Terkait
1. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Undang-undang ini merupakan landasan hukum yang mengatur pengawasan dan regulasi terhadap lembaga keuangan di Indonesia. OJK memiliki tugas untuk memastikan bahwa semua praktik keuangan, termasuk fintech syariah, mematuhi standar yang telah ditetapkan. OJK bertanggung jawab dalam memberikan izin, mengawasi, dan menjaga stabilitas sektor keuangan, termasuk mengawasi penyelenggaraan layanan pinjam meminjam yang berbasis teknologi informasi.
2. Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
Peraturan ini secara khusus mengatur tentang penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang secara online. Beberapa ketentuan dalam peraturan ini mencakup kewajiban penyelenggara untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai biaya, syarat, dan ketentuan pinjaman. Hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik yang tidak adil dan memastikan bahwa mereka memahami sepenuhnya komitmen yang mereka buat.
3. Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian Syariah
Peraturan ini memberikan pedoman khusus bagi lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip syariah, termasuk di dalamnya adalah fintech syariah. Dalam konteks ini, penyelenggara harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan, seperti larangan riba dan penerapan mekanisme bagi hasil yang adil. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan bahwa lembaga keuangan syariah dapat beroperasi secara transparan dan sesuai dengan kaidah yang berlaku.
4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)
