Pemerintah Tidak Ikut Turun Tangan, Bagaimana Nasib Warga Cluster Rumah Pondok, Bisakah Tercapainya SDGs Tahun 2030 Nanti?

 Mengingat pentingnya akan ketersediaan air yang bersih dan berkualitas, maka peningkatan sistem pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan perlu mendapatkan perhatian yang lebih, pasalnya air dan sanitasi adalah dua kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Setiap adanya aktivitas yang menggunakan air bersih maka pasti ada air yang menjadi limbah. Tidak kurang dari 85% air bersih berubah menjadi air limbah. Sebagai gambaran, apabila satu orang menggunakan 100 liter air perhari untuk minum, mandi, cuci, kakus, maka air yang dibuang menjadi air limbah sekitar 85 liter per hari (Elysia, 2018: 157). Sehingga sistem sanitasi yang layak serta memenuhi standar kesehatan harus segera diterapkan demi mewujudkan kehidupan manusia yang sehat dan berkualitas.

 Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati dalam Sidang Umum PBB pada September 2015. Tujuan dari terselenggaranya program ini adalah untuk mewujudkan peningkatan ekonomi dalam masyarakat yang dilakukan secara berkesinambungan. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup serta Pembangunan yang inklusif. Sehingga dapat terlaksana suatu tata kelola yang dapat menjaga peningkatan kualitas hidup dari generasi ke generasi.

Ketersediaan air bersih, pangan dan energi yang menjadi pokok dasar kebutuhan manusia merupakan alasan terciptanya poin ke 6, yaitu air bersih dan sanitasi yang layak. Poin 6 ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan, pengelolaan air bersih dan sanitasi berkelanjutan untuk generasi kita dan generasi selanjutnya.

Esai ini dibuat bertujuan untuk memberikan pandangan atau opini penulis terhadap permasalahan yang terjadi dalam penerapan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada poin ke-6 yang berkenaan dengan air bersih dan sanitasi yang layak, serta membuka kesadaran pembaca mengenai urgensi dalam mewujudkan air bersih dan sanitasi yang layak.

Empat Dusun di Kecamatan Namorambe, Delitua mulai mengalami krisis air, akibat musim hujan. Pasokan air dari saluran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) mulai berkurang.

Pada 05 Desember 2024 Mahasiswa/i Universitas Satya Terra Bhinneka melakukan kunjungan wawancara dengan masyarakat Cluster Rumah Pondok Delitua, yang mana pada Rabu, 27 November 2024 Warga Cluster Rumah Pondok merasakan kesulitan akut karena menurunnya pasokan air bersih. Empat desa di Delitua Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang mulai mengalami krisis air, akibat musim hujan. Pasokan air dari saluran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) mulai tidak beroperasi. Sejumlah wilayah yang terdampak krisis air adalah Dusun I hingga Dusun IV. Warga Cluster Rumah Pondok mengatakan krisis air tersebut mulai terjadi sejak beberapa pekan terakhir mulai dari 27 November hingga 08 Desember 2024. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh datangnya musim hujan, sehingga debit di mata air di Sungai mengalami kenaikan yang signifikan hingga menyebabkan terjadinya patah pipa air.

"Dampak dari hujan yang turun secara terus menerus menyebabkan banjir dimana-mana. Tapi kami tidak terkena banjirnya, malah kami kena dampak dari banjirnya yaitu, mati air. Jadi selama 2minggu kami tidak ada pasokan air bersih" (Ungkap Bu Messi)

"Karena ada bencana alam di PDAM berastagi yang dimana menjadi keresahan bagi kami yang dapat menyebabkan kesulitan air" (Kata Bu Gita)

"Waktu bencana banjir & longsor kemarin kami gak ada air sama sekali" (Kata Bu Nur)

"Gak ada air saat banjir dan longsor, dan itu terjadi selama 2 minggu" (Kata Bu Evi)

"Karena banjir kemarin, air di tempat kami itu gak ada sama sekali" (Kata Bu Titin)

Menurut Warga Cluster Rumah Pondok dampak dari bencana banjir dan longsor tersebut mengakibatkan mereka kesulitan air sehingga warga Cluster Rumah Pondok tidak mendapatkan pasokan air yang cukup.

"Untuk awal musim hujan ini yang terdampak di Cluster Rumah Pondok sekitar 4 Dusun dari Dusun I hingga Dusun IV." (Tutur Bu Gita)

Bu Gita menambahkan bahwa di Cluster Rumah Pondok terdapat 4 Dusun yang terkena dampak banjir dan longsor dengan jumlah warga yang terkena dampak 70% (150 KK / Kartu Keluarga)

"Awalnya kami beli air galon untuk dipakai sehari - hari. Tapi karena terus-terusan beli kami juga gak mampu beli air lagi , jadi alternatif lain nya kami berpatungan untuk panggil Tangki Air" (Jelas Bu Nur)

"Kami awalnya beli air galon dan sebagaiannya. Kami juga minta ke tetangga, sampai minta ke sumur bor orang  juga, terus beberapa masyarakat akhirnya juga patungan buat sumur bor, walaupun kadang berhasil kadang engga. Lalu setelah 3-4 hari air mati barulah ada mobil tangki air yang datang. Mobil tangki air yang datang itu dari Yayasan Yatim Dhuafa Harapan, ada juga dari BKM (Badan Kemakmuran Masjid)." (Tambah Bu Messi)

Selama ini, untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga harus membeli dengan mendatangkan mobil tangki ke rumah, menampung dari air hujan, membeli air galon, mendapatkan donatur, membuat sumur bor bahkan mengambil air dari sekitaran mata air didekat sungai.

"Tangki air yang datang itu gak ada campur tangan dari Pemerintah langsung, malah kami dapatnya dari hasil patungan warga sampai donatur secara personal" (Ungkap Bu Nur)

"Pemerintah kurang cepat buat menangani masalah ini, jadi kami minta air sama yang punya sumur bor" (Lanjut Bu Gita)

"Pemerintah juga gak ada turun secara langsung buat lihat kondisi masyarakatnya" (Lanjut Tutur Bu Messi)

Selama warga mengalami kesulitan air bersih, pemerintah tidak bertindak cepat untuk melakukan penanggulangan terhadap dampak bencana tersebut.

"Kami maunya sih kedepannya pemerintah lebih cepat untuk bertindak" (Kata Bu Titin)

"Semoga kedepannya airnya lebih lancar, sehat dan bersih untuk kesehatan juga ibadah" (Lanjut Bu Nur)

Warga Cluster Rumah Pondok berharap kedepannya Pemerintah lebih cepat untuk menangani masalah kesulitan air bersih setelah dampak yang terjadi.

Solusi dari penyebab kesulitan air bersih dapat dilakukan dengan Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan dimana melakukan Pelestarian Daerah Resapan Air Reboisasi dan penghijauan di daerah hulu sungai dan lahan kritis untuk meningkatkan resapan air tanah.

Pemerintah juga bisa melakukan Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur Air dengan Mengembangkan Jaringan Distribusi Air Bersih, Membangun pipa dan instalasi pengolahan air di wilayah yang mengalami kesulitan akses air bersih.

Solusi ini perlu diterapkan sesuai dengan kondisi lokal, dan penting untuk melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi lingkungan. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, dan mendukung program pengelolaan air yang baik, kita dapat mengurangi risiko bencana ini. Mari bersama-sama menjaga bumi untuk masa depan yang lebih baik. Semoga SDGs dapat terwujudkan tahun 2030