Masalah Program Organisasi Penggerak, Bagaimana Solusinya?

Saran dan rekomendasi

Jika pihak kementerian menginginkan POP tetap harus berjalan saat ini juga, dan dapat meredam hiruk pikuk di masyarakat,  maka jika Mas Menteri berkenan, ada beberapa saran dan rekomendasi yang mungkin bermanfaat dan dapat menjadi solusi.

1. Ganti Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, dan Direktur terkait dengan yang punya kompetensi dan pengalaman luas di dunia pendidikan, agar proses perbaikan tidak mengalami hambatan.
2. Akhiri penunjukan SMERU sebagai Tim Independen, dan bentuk Tim Independen baru yang  bersifat konsorsium, terdiri dari Lembaga Pendidikan Ma'arif PB NU, Lembaga Pendidikan Muhammadiyah, PGRI, dan lembaga pendidikan Taman Siswa. Keempat lembaga pendidikan itu sudah punya sejarah panjang dalam bidang pendidikan. Tidak perlu diragukan, dan tidak perlu menjadi obyek POP.

1. Konsorsium sebagai mitra Kemendikbud, bertugas melakukan verifikasi ulang atas seluruh POP yang telah diseleksi. Jika perlu dilakukan subsitusi sesuai kebutuhan yang ditetapkan bersama kemendikbud dan konsorsium.
2. NU dan Muhammadiyah, PGRI, dan Taman Siswa disamping sebagai tim verifikasi, juga menyiapkan lembaga pendidikan terbaiknya sebagai model dan percontohan dalam POP.
3. Yayasan Bhakti Tanoto dan Yayasan Putera Sampoerna, dikeluarkan dari daftar peserta POP, terkait dengan perusahaan mereka bermasalah dengan lingkungan hidup dan produksi rokok yang dapat merusak kesehatan  anak didik sehingga kurang tepat jika terlibat  dalam POP.

Semoga 5 butir saran dan rekomendasi dapat menjadi dasar pertimbangan bagi Mas Menteri yang  berjanji akan melakukan evaluasi programnya selama sebulan kedepan dengan melibatkan pihak eksternal.

Artikel ini juga tayang di laman jurnalsocialsecurity.com