Pak Jokowi tinggal ganti casing saja, dari program beasiswa Mahasiswa Bidik-Misi menjadi berbentuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Hal yang sama sudah dilakukan untuk KIS, KIP dan KKS, yang sebenarnya sudah ada pada pemerintahan SBY.
Mari kita simak lagi penjelasan Jokowi berikutnya: Jokowi meminta masyarakat memahami bahwa program itu merupakan program jika ia terpilih kembali sebagai presiden, bukan program pemerintah saat ini. "Jadi nanti, setelah 17 April jangan ditagih kepada saya. Saya harus ngomong apa adanya_."
TEMPO.CO, juga menjelaskan bahwa tiga kartu sakti merupakan 'jualan' Jokowi selama kampanye terbuka. Ketiga kartu itu adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Pra kerja dan Kartu Sembako Murah. Selama 4,5 tahun memerintah, Jokowi sudah meluncurkan KIP untuk SD, SMP, SMK. Ke depan, dia menjanjikan KIP Ku
Kedua, Jokowi menjanjikan kartu pra kerja untuk para lulusan SMK, agar mereka yang masuk ke dunia kerja dapat memperoleh "training" atau pelatihan di dalam maupun di luar negeri. "Nanti kalau sudah 'training' bisa masuk kerja dan yang belum dapat kerja akan diberi insentif honor di sini," ujar Jokowi.
Ketiga, Kartu Sembako Murah yang ditujukan khususnya bagi para ibu. "Ibu-ibu tunjuk jari, ini banyak ibu-ibu. Kartu ini diberikan kepada ibu-ibu agar kalau beli sembako baik beras gula maupun minyak bisa mendapatkan diskon yang besar dengan kartu ini. Siapa yang setuju tunjuk jari!" Pertanyaan Jokowi disambut dengan acungan jari para pendukungnya.
Dalam catatan saya, dari berbagai kesempatan mengikuti pidato Jokowi saat kampanye, atau pun kegiatan sebagai Presiden, tidak ada mendengar bahwa ketiga kartu tersebut baru janji saja, dan akan diluncurkan tahun depan jika terpilih kembali.
Demikian juga sewaktu debat Wapres 17 maret 2019, KH. Ma'ruf Amin dengan bangganya memamerkan 3 kartu yang akan diluncurkan. Sandiaga Uno hanya menandinginya dengan 1 kartu yaitu KTP-el. Semua kartu bisa masuk dalam KTP-el ujarnya. Suatu ungkapan yang menggambarkan kecerdasan dan intelektualitas Sandiaga Uno.
Berakibat Hoaks
Masih mengutip TEMPO.CO, Jakarta -- ternyata skema tunjangan langsung dari Kartu Pra Kerja yang digagas Presiden Joko Widodo beredar di media sosial Facebook. Dalam skema tersebut, dicantumkan berbagai tingkatan tunjangan untuk setiap level pendidikannya.
Bagi lulusan SD yang belum bekerja, tunjangan yang diberikan yaitu Rp 1,75 juta; SMP sebesar Rp 2,25 juta; SMA sebesar Rp 3,75 juta; D3/D4 sebesar Rp 4 juta; Ijazah S1 sebesar Rp 5,5 juta; Ijazah S2 sebesar Rp 10,75 juta, dan Ijazah S3 sebesar Rp 15,65 juta. "Pemberian tunjangan tersebut akan dilaksanakan pada bulan Mei 2019, setelah Pilpres," demikian keterangan dalam informasi tersebut.
Apakah informasi tersebut benar? Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti mengatakan bahwa informasi tersebut tidak pernah dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan. Sehingga merupakan hoaks alias kabar bohong, "Bisa demikian (hoaks) "Â kata dia saat dihubungi di Jakarta, Rabu, 27 Maret 2019.
