Memutus Mata Rantai Kemiskinan, Mungkinkah?

Sasaran programnya adalah Program Indonesia Sehat untuk 92,4 juta jiwa, Kesertaan ber-KB melalui peningkatan akses dan kualitas  pelayanan KBKR 1,8 juta orang, Penyediaan Sarana Fasilitas Kesehatan  yang berkualitas 49 RS/Balkes, Imunisasi untuk anak usia 0 -- 11 bulan 92,5%, dan Sertifikasi obat dan makanan 74,0 ribu. 

Indikator kesehatannya, akan menurunkan angka Stunting dari 29,% menjadi 28,8%. Persalinan di faskes dari 81% menjadi 82%. Ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas dari 83% menjadi 86%.

Mari kita lihat di Sektor Pendidikan yang dianggarkan sebesar 444,1 Triliun.  Penggunaannya ditargetkan untuk mencapai sasaran Program Indonesia Pintar 19,7 juta jiwa. Bantuan Operasional Sekolah  56 juta jiwa. Bantuan Bidik Misi untuk 401,5 ribu mahasiswa. Pembangunan/Rehab Sekolah/Ruang kelas  61,2 ribu unit. Tunjangan Profesi Guru Non-PNS   435,9 ribu guru, PNS 257, 2 ribu guru dan PNS Daerah 1,2 juta guru.

Itu baru APBN 2018 untuk K/L, bagaimana pula dan berapa besarnya dana  APBN yang ditransfer ke daerah. Totalnya sebesar 706,6 Triliun ( tidak termasuk dana desa 60 Triliun). 

Dari sejumlah tersebut, sebesar  676,6 Triliun adalah Dana Perimbangan yaitu  dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.  Daerah  Otonomi Khusus dan Daerah Istimeah DIY mendapatkan dana 21, 1 Triliun, dan Dana Insentif Daerah 8,5 Triliun.

Untuk program-program yang sifatnya penanganan  kemiskinan yang ditangani dari sektor Perlindungan Sosial, Kesehatan dan Pendidikan totalitas  dana 838,9 Triliun. Belum termasuk dana transfer daerah sebesar 706,6 Triliun ( minus dana desa).Kita perhitungkan 70% dari dana tersebut (transfer daerah)  untuk penanganan kemiskinan (sektor perlindungan sosial, kesehatan dan Pendidikan) yaitu sekitar 494,62 Triliun. Maka total anggaran untuk penanggulangan kemiskinan di tiga sektor dan transfer daerah  mencapai 1.333,5 Triliun, dan angka tersebut merupakan 60% dari total Anggaran belanja negara sebesar 2.220,7 Triliun.

Dari hitungan diatas, diperoleh gambaran bahwa APBN 2018 alokasi yang terkait langsung dengan program Penanganan Kemiskinan (K/L dan Transfer daerah), dengan jumlah rupiahnya  1.333,5 Triliun, dengan berbagai varian program dan target sasaran, outputnya adalah berkurangnya orang miskin dari 26,58 juta penduduk menjadi sekitar 24,9 juta ( berkurang 1,6 juta jiwa), dan secara bersamaan penduduk yang berada diatas batas garis kemiskinan di tahan untuk tidak masuk ke kelompok dibawah garis kemiskinan.  

Pola pembiayaan seperti ini adalah proses yang sudah lama berjalan sejak berlakunya UU Otonomi Daerah (UU Nomor 22 Tahun 1999). Ada  kondisi paradoks yang berlangsung lama terkait anggaran APBN. Alokasi APBN setiap tahun meningkat signifikan tidak dibarengi dengan penurunan angka kemiskinan yang signifikan.

Jika kita amati kenaikan APBN 5 tahun terakhir, adalah sekitar antara 100 s/d 200 Triliun per tahun. Jumlah penduduk miskin yang berhasil ditingkatkan statusnya menjadi tidak miskin sekitar antara 500 ribu s/d 1,1 juta penduduk.  Sedangkan besarnya defisit anggaran untuk 5 tahun terakhir sekitar antara 80 sampai dengan 100 Triliun. 

Hl ini berarti APBN 2018  sesuai dengan kalkulasi di atas, sekitar 40% anggaran belanja negara digunakan untuk antara lain infrastruktur, pelayanan umum, subsidi energy dan non energy, serta membayar bunga dan angsuran utang.  

Dana subsidi yang memang digunakan sebagai penyanggah kelompok miskin, terus menurun. Tahun 2014 sebesar 392 Triliun, meluncur ke angka 156,2 Triliun di APBN 2018. Penurunan yang tajam pada Subsidi Non energy ( dari 79 T turun ke  61,7 T)  tetapi pada Subsidi Energy naik sekitar 5,1% ( 94,5 T)  dibandingkan APBN 2017.