Idem.
Hal ini dimungkinkan karena Surabaya merupakan pusat pengumpulanhasil-hasil komoditas perkebunan dari dareah pedalaman. Handinoto dan Samuel Hartono dalam artikelnya yang berjudul Surabaya Kota Pelabuhan (Surabaya Port City)menyebutkan, sebagian besar perusahaan dagang raksasa di bidang perkebunan dan fasilitas pendukungnya punya cabang di Surabaya. Semua perusahaan besar tersebut berkantor di daerah sekitar Jalan Rajawali (dulu Heerenstraat).
Selain faktor migrasi karena daerah asal seperti tanah tandus ataupun bahaya kelaparan yang melanda wilayah kaum imigran. Pertambahan golongan Tionghoa berbeda dari golongan Arab yang perkembangan tidak begitu signifikan. Adapun mengenai statistik penduduk Surabaya pada 1906-1940 dapat dilihat, misalnya pada artikel yang ditulis Purnawan Basundoro berjudul Pencatatan Penduduk Kota Surabaya Sejak Abad ke-19sampai Tahun 1970-an.
Di bidang pemukiman, misalnya, terjadi perlawanan terhadap para pemilik tanah partikelir yang bertindak sewenang-wenang terhadap penduduk desa di bawah kekuasaannya. Dalam buku yang ditulis oleh Purnawan Basundoro, Dua Kota Tiga Zaman Surabaya dan Malang, dapat ditemukan kisah tentang Prawirodihardjo dan Pak Siti alias Sadikin yang dituduh telah menghasut penduduk untuk tidak memenuhi kewajiban mereka terhadap pemilik tanah partikelir.
Agus Prayitno dalam artikel Perkembangan Organisasi Buruhdi Surabaya Tahun 1950-1959, mengutip tulisan Sandra dari buku berjudul Sejarah Pergerakan Buruh Indonesia, menyebutkan bahwa terjadi pemogokan oleh sekitar 800 buruh Droogdok Maatschappijdi Surabaya pada 15 November 1920. Pada Agustus 1921, pemogokan terjadi di lingkungan buruh pelabuhan Surabaya.
Tokoh pergerakan pada masa ini sebagian yang ditangkap ada yang diasingkan di daerah Sungai Digul di Papua.
Jika dibandingkan dengan kebijakan politikal wijk yang diterapkan oleh pemerintah kolonial, di mana wilayah dibagi berdasarkan golongan tertentu seperti wilayah bagian timur Kalimas untuk golongan Tionghoa dan Arab, sedangkan bagian barat Kalimas didominasi oleh golongan Eropa, pendirian NVBM Handel Maatschapij Sampoerna di lokasi ini bisa dikatakan sebagai usaha pemerintah kolonial untuk menggerakkan roda perekonomian pada masa itu dengan memperbolehkan golongan selain Eropa mendirikan usahanya di daerah tersebut.
Purnawan Basundoro dalam artikelnya yang berjudul Situs Industri Kota Surabaya: Warisan dari Masa Kolonial sampai Awal Kemerdekaan menyebutkan bahwa NVBM Handel Maatschapij Sampoerna mempekerjakan buruh sebanyak 3.250 orang pada 1939.
