Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Area Perumahan di Kabupaten Blitar

Di Kabupaten Blitar sendiri banyak terjadi penyusutan lahan sawah tiap tahunnya. Ini adalah masalah yang sangat serius. Bahkan tidak tanggung-tanggung sampai puluhan hektar sawah hilang dan disulap menjadi perumahan, area perkantoran bahkan kandang ternak. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi masyarakat yang terdampak. 

Penduduk di Indonesia setiap tahun terus bertambah, dari hal tersebut artinya kebutuhan pangan juga semakin bertambah. Dan pemerintah harus menyiapkan kebutuhan pangan dengan seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk di Indonesia. Namun realitanya, lahan untuk produksi pangan semakin menyusut karena penyusutan lahan pertanian untuk area pemukiman warga. 

Dari beberapa kasus peralihan lahan pertanian pemerintah menerbitkan undang- undang (UU), untuk melindungi lahan  pertanian seperti UU no. 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, bagi siapa saja yang berani mengalih fungsikan lahan pertanian dapat dikenakan sanksi hukum. 

Bahkan sesusai dengan undang-undang tersebut apabila ada perorangan atau korporasi yang melakukan pelanggaran terhadap alih fungsi lahan pertanian dapat dikenakan hukuman penjara selama 5 tahun, denda maksimal 7 milyar serta berkewajiban pengembalian fungsi lahan pertanian.

Pembukaan lahan perumahan beribu ribu hektar menyebabkan hilangnya lahan pertanian. Memang penghasilan dari bertani dan mengubah lahan pertanian menjadi perumahan memang jauh lebih tinggi , tetapi hal tersebut adalah jangka pendek. Seperti pemilik lahan pertanian mengubah lahannya menjadi kavlingan perumahan. 

Misalnya harga jual tanah lahan pertanian 200jt per ha, tetapi apabila dijadikan kavlingan untuk perumahan per 10m persegi dijual 250 jt, maka jika 1 ha akan dapat berapa kali lipat jika lahan tersebut dikavlingkan. Maka dari itu sekarang banyak pemilik lahan mengubah lahan sawahnya untuk perumahan.

Ditinjau dari paradigma kajian sosiologi lingkungan, fenomena pengalih fungsian lahan persawahan menjadi area perumahan masuk ke dalam paradigma marxisme dimana terdapat ketergantungan produksi manusia atas sumber daya alam. Hal tersebut terlihat dari dibangunnya area perumahan, perkantoran bahkan kandang ternak untuk kebutuhan produksi manusia, dimana manusia bergantung terhadap kesediaan lahan yang seharusnya diperuntukkan untuk kegiatan pertanian. 

Hal ini tentunya akan berdampak terhadap perubahan kondisi lingkungan dimana lahan pertanian yang awalnya difungsikan sebagai daerah resapan air kini menjadi pondasi beton penyangga bangunan perumahan warga, sehingga hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya bencana dan masalah lingkungan seperti banjir dan lain-lain.

Oleh karena itu pemerintah dan seluruh masyarakat agar menjaga lahan pertanian agar bisa menghidupi satu sama lain dilingkungan sekitar dan tidak mengalihfungsikan lahan pertanian menjadi perumahan. 

Bukan hanya karena nilai jual tanah kavling lebih tinggi untuk menjadi faktor orang mengalihfungsikan lahan sawahnya. Tetapi naiknya pajak dan sulitnya mendapatkan pupuk juga menjadi faktor untuk mengalihkan lahan pertaniannya menjadi lahan perumahan atau kavlingan. 

Pemerintah daerah harus mengambil tindakan untuk mengatasi peralihan fungsi lahan pertanian. Agar kebutuhan pangan masyarakat Indonesia tercukupi serta mengurangi tindakan impor bahan pangan.