Perempuan dalam Kekuasaan: Kemajuan dan Tantangan Indonesia dalam Mencapai Target SDG 5.5

Kurangnya Dukungan: Partai politik yang didominasi laki-laki sering kali gagal memberikan bimbingan atau dukungan bagi kandidat perempuan, mengurangi elektabilitas dan peluang keberhasilan mereka.

Kekerasan dan Pelecehan: Politisi perempuan sering menghadapi pelecehan, baik secara online maupun offline, yang membuat banyak perempuan enggan terjun ke dunia politik.

Kemajuan dan Peluang

Meskipun tantangan tetap ada optimisme tidak boleh disingkirkan. Organisasi masyarakat sipil dan kelompok advokasi telah berperan penting dalam mendorong kesetaraan gender dalam politik. Inisiatif seperti program pelatihan kepemimpinan untuk perempuan dan kampanye publik untuk menantang stereotip mulai mengubah persepsi masyarakat.

Pemerintah juga telah mengambil langkah untuk mempromosikan kesetaraan gender, sejalan dengan SDG 5.5. Misalnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara aktif mendorong peningkatan representasi perempuan dalam peran pengambilan keputusan. Selain itu, beberapa partai politik mulai mengadopsi kebijakan yang lebih sensitif terhadap gender, meskipun upaya ini masih belum merata di semua partai.

Bagaimana Kepemimpinan Perempuan Mendukung SDG

Meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dan kepemimpinan bukan hanya masalah kesetaraan gender, tetapi juga pendorong penting untuk mencapai SDG lainnya. Studi menunjukkan bahwa pemimpin perempuan cenderung memprioritaskan isu-isu seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, yang berdampak langsung pada pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, pemimpin perempuan telah memperjuangkan kebijakan yang menangani kesehatan ibu, perlindungan anak, dan konservasi lingkungan, menunjukkan manfaat luas dari pemerintahan yang inklusif gender.

Apa yang Harus Dilakukan

Untuk mempercepat kemajuan menuju SDG 5.5, Indonesia harus mengatasi hambatan sistemik dan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi perempuan dalam kepemimpinan. Tindakan kunci meliputi:

1. Memperkuat Kuota Gender: Memastikan bahwa kuota 30% tidak hanya terpenuhi tetapi juga menghasilkan pemilihan pemimpin perempuan yang mampu dan berkomitmen.

2. Peningkatan Kapasitas: Memberikan pelatihan dan sumber daya kepada kandidat perempuan untuk meningkatkan daya saing mereka dalam pemilu.

3.