Kemampuan wartawan Jepang untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut dibatasi oleh fakta bahwa pejabat di Jepang tidak terikat secara hukum untuk mengungkapkan informasi.
Beberapa undang-undang di Jepang membatasi pengungkapan berbagai jenis informasi oleh pegawai pemerintah, sementara tidak ada undang-undang yang melindungi akses pelapor ke informasi resmi (Akhavan-Majid, 1990, p. 5).
Selain pemerintah, kelompok elit juga memiliki power yang kuat dalam mengendalikan (kontrol) media, yang didasarkan pada tiga komponen utama, yaitu keanggotaan elit akademik, aliran personel dan overlap, serta berkaitan dengan ekonomi.
Kontrol dilakukan secara langsung oleh kelompok elit dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah, cenderung memengaruhi kebijakan pemerintah ke arah konsentrasi dan konglomerasi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.
Konsentrasi kepemilikan media di Jepang berada di tangan lima konglomerat media massa besar yang memiliki perusahaan surat kabar, media penyiaran (stasiun televisi lokal), dan meluas hingga ke majalah dan tabloid olahraga di seluruh daerah di Jepang. Surat kabar nasional utama seperti Yomiuri, Asahi, Mainichi, Nikkei, dan Sankei yang terikat dalam kepemilikan lintas media dengan lima stasiun televisi utama Tokyo seperti NTV, TV Asahi, TBS, TV Tokyo dan Fuji TV.
Pekerja profesional media Jepang yang menjadi bagian dari konglomerat, termasuk jurnalis di Jepang juga merupakan anggota elit akademik. Anggota yang direkrut merupakan lulusan perguruan tinggi bergengsi di Jepang, seperti Tokyo, Kyoto, Waseda, dan Keio (Akhavan-Majid, 1990, p. 3-4).
Dapat disimpulkan bahwa jurnalisme di Jepang tidak hanya dipegang oleh kelompok elit media, tetapi hukum pers yang ditegakkan pun kaku, baik di masa perang maupun di masa pasca-perang (damai). Hal ini atas dasar kewaspadaan pemerintah sehingga dapat dikatakan peraturan pers di Jepang merupakan aturan yang paling ketat.
