Menyoal Politik Dinasti di Indonesia: Kegagalan Dalam Mewujudkan Manajemen Partai Politik Modern (Studi Kasus: Politik Dinasti Ratu Atut Banten)

Jejaring kekeluargaan inilah yang nantinya akan mempengaruhi orientasi politik seseorang yang nantinya akan melahirkan politik dinasti. 

Jalinan kekeluargaan politik yang terbentuk nantinya akan dijaga secara benar oleh mereka agar jabatan tersebut hanya dipegang oleh keluarga mereka sebagai tanda tidak ada penguasa selain mereka. Cikal bakal politik dinasti inilah yang akan diijaga dengan baik oleh mereka sehingga mampu melahirkan politik dinasti yang memperlihatkan orientasi lingkaran keluarga mereka dengan mengatasnamakan suatu institusi dan jabatan formal.

Menarik apabila kita melihat politik dinasti melalui indikator manajemen partai politik. Sekiranya terdapat 4 indikator manajemen politik dari 10 indikator yang berkaitan dengan politik dinasti, diantaranya ialah Rekrutmen anggota, dimana utama rekrutmen politik merupakan salah satu fungsi partai politik yang juga menyangkut manajemen partai politik modern, dimana rekrutmen politik ini bisa dikatakan sebagai fungsi yang paling esensial apabila ingin menguatkan internal organisasi partai politik, mengingat rekruitmen partai politik akan menghasilkan kader-kader dan anggota partai politik yang memiliki kemampuan untuk mempertahankan daya saling serta elektabilitas yang dimiliki oleh partai politik itu sendiri. 

Proses yang dilalui dalam rekruitmen partai politik tersebut akan terus bersinergi pada penciptaan kader yang berintegritas, memiliki wawasan luas, bersih, dan memiliki kapabilitas tinggi. 

Asumsi dasar mengenai rekrutmen politik ini juga diungkapkan oleh Siavelis&Morgenstern (2008), dimana rekrutmen politik dapat didefinisikan sebagai cara calon kandidat tertarik untuk bersaing demi mendapatkan jabatan politik dengan calon kandidat terpilih dipilih melalui pemilihan antara kumpulan calon potensial (Rusnaedy, Fatma, & Faris, 2021). 

Selanjutrnya terkait dengan kualitas anggota partai politik yang kemudian bersinambungan dengan rekrutmen anggota partai politik. 

Kita bisa melihat bahwa anggota partai politik merupakan aspek yang sangat penting dalam menjalankan manajemen partai politik modern, untuk menciptakan kemajuan dalam partai politik sekiranya perlu ada upaya dari anggota- anggota yang direkrut, dimana kualitas anggota partai politik sendiri harus mengedepankan kualifikasi serta integritas yang dimiliki oleh anggota partai politik. 

Manajemen partai politik selanjutnya yang terpengaruh ialah kelembagaan partai politik, dimana Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa institusionalisasi politik menurut Huntington (2004: 16) merupakan kemampuan organisasi partai dalam beradaptasi dengan lingkungan sekitar (Purwaningsih & Subekti, 2017). 

Randall dan Svasand (2002: 143) kemudian mengungkapkan kembali aspek institusionalisasi partai politik yang terdiri dari 4 macam diantaranya ialah 1) derajat sistem yang terkait dengan pola rekrutmen yang sesuai prosedur AD/ART; 2) derajat identitas nilai, dimana partai politik memiliki ideologi yang mencirikan dirinya; 3) derajat otonomi, dimana partai politik diuji kemandiriannya untuj mengambil keputusan tanpa banyak intervensi dari aktor luar seperti pemerintah, pegusaha, dan masyarakat; 4) Citra publik, dimana gambaran umum mengenai partai politik di mata masyarakat. Indikator terakhir yang terdampak dari politik dinasti ialah demokrasi intra partai politik yang mana dikemukakan oleh Morgenstern dan Siavelis (2008:12-17) bahwa demokrasi intrapartai mencakup kelembagaan dan keuangan partai , inklusivitas, dan desentralisasi (Purwaningsih & Subekti, 2017).

Kita bisa melihat contoh politik dinasti di Indonesia melalui kasus dinasti di Banten, yang bisa kita lihat melalui peta politik dinasti keluarga Ratu Atut Chosiyah selaku mantan Gubernur Banten. Politik Dinasti di Banten diawali oleh Tuan Besar Tubagus Chasan Sochib merupakan petinggi Golkar yang statusnya sebagai pengusaha dengana memiliki jabatan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia 9Kadin) Provinsi Banten, Ketua Persatuan Pendekar Persilatan dan Seni Budaya Banten Indonesia (PPPSBBI), serta pimpinan beberapa asosiasi serta lembaga besar di Indonesia yang juga menjadi tokih penting dalam pembangunan sarana prasarana di Banten (Agustino, 2010). 

Pengaruh besar dari ayahnya ini membuat Ratu Atut selaku putrinya maju pada tingkat politik lokal dengan menjabat sebagai Wakil Gubernur Banten di tahun 2002-2005, lalu kembali mencalonkan dirinya menjadi Gubernur Banten dengan diusung oleh Golkar di tahun 2006 dan berhasil menjadi gubernur.