Gubernur DKI Anies Baswedan membalas komentar mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat agar dirinya tak lama 'menjomblo', sepeninggalan Sandiaga Uno dari kursi Wagub DKI. Anies meminta Djarot berkaca sebelum berkomentar.
Bisa jadi, kekesalan Anies yang merasa di cuekin partai pendukung untuk segera mencari wakil gubernur DKI Jakarta, meledak saat Djarot ikutan nimbrung di dalam kisruh wagub tersebut. Niat Djarot yang semula mau memberi selamat berjuang, akhirnya jadi tempat penumpahan kedongkolan Gubernur DKI Jakarta yang tidak bisa disalurkan ke parpol pendukung, siapa yang tau ?
"Udah berapa lama saya nggak ada wagub? Pak Djarot berapa lama nggak ada wagub? Berkaca dulu sebelum komentar" kata Anies di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (19/10/2018)
Djarot pun punya pembelaan kenapa dia lebih lama jadi 'jomblo'. Rupanya, sisa masa jabatan yang pendek membuat Djarot tak memungkinkan didampingi Wagub DKI lagi. Menurur Djarot, sisa jabatan saat itu tinggal 6 bulan dan secara aturan tidak memperbolehkan angkat wagub karena masa jabatan tinggal 6 bulan.
Penjelasan Kementerian Dalam Negeri
Mengutip penjelasan Kepala Pusat Penerangan Kementrian Dalam Negeri, Bahtiar menyebutkan, posisi Wagub DKI Pengisian kekosongan jabatan wakil gubernur DKI Jakarta itu dilaksanakan apabila sisa masa jabatannya lebih dari 18 bulan terhitung sejak kosongnya jabatan itu. Oleh karena itu, saat Djarot diangkat menjadi Gubernur dengan masa pemerintahan kurang dari 6 bulan, pasal diatas menggugurkan untuk mencari wakil gubernur.
Lebih lanjut juga disebutkan oleh Bahtiar menjelaskan, pengangkatan wakil gubernur DKI Jakarta selepas mundurnya Sandiaga Uno harus melalui persetujuan DPRD DKI Jakarta karena bukan lagi wewenang penuh gubernur DKI Jakarta.
Mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil gubernur DKI Jakarta itu diatur dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
Bunyinya, "Dalam hal wakil gubernur DKI Jakarta berhenti karena permintaan sendiri, pengisian wakil gubernur DKI Jakarta dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta berdasarkan usulan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung."
