Namun dibalik itu sesungguhnya ada sesuatu yang memudahkan PT Inalum menjual obligasinya ke investor sehingga puluhan triliun rupiah tersebut cepat terkumpul, ya bahwa investor masih memiliki kepercayaan tinggi terhadap kinerja keuangan PT FI. Sehingga menguntungkan pemerintah dalam menawarkan obligasi Inalum.
Inalum sendiri menerbitkan surat utang dengan empat tenor yakni US$ 1 miliar tenor hingga 2021, US$ 1,25 miliar tenor hingga 2023, US$ 1 miliar dengan tenor hingga 2028, dan US$ 750 juta dengan tenor hingga 2048. Rata-rata kupon obligasi ini sebesar 5,9991%.
***
Lalu bagaimana dengan utang Indonesia? Wow, posisi terakhir utang Indonesia memang terjadi peningkatan. Jika dikatakan sebagai pertumbuhan, maka Indonesia berprestasi mencapai pertumbuhan utang yang cukup signifikan. Petumbuhan utang mencapai 20 persen.
Walaupun Menteri Keuangan mengatakan utang Indonesia relatif aman karena masih dalam batas yang diperbolehkan Undang-undang. Jika dilihat dari rasio utang dibandingkan PDB masih dibawah 30 persen atau dengan rasio 29,9 persen. Namun namanya utang tetaplah sesuatu yang membebani negara ini dan generasi masa depan.
Dengan menempatkan utang sebagai bagian dari kebijakan fiskal. Pemerintah menyusun struktur APBN dengan menutup defisit melalui pinjaman dan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Penerbitan SBN tersebut tidak hanya untuk menutupi defisit, melainkan juga untuk menutup pembiayaan sektor lainnya.
Berdasarkan rilis detiknews (24/12/2018), dengan mengutip data lembaga Moody's yang jadi sumber rujukan berita Bloomberg. Utang pemerintah mencapai Rp 4.478,57 triliun, utang BUMN ditambah Rp 600 triliun. Ditambah lagi utang lembaga keuangan publik, Rp 3.850 triliun. Kalau kita jumlahkan hampir Rp 9.000 triliun.
Dengan begitu besarnya jumlah utang tentu membuat sebagian besar rakyat Indonesia cemas. Mereka membayangkan bagaimana jika negara ini colaps dan gagal bayar kewajibannya ke negara-negara kreditor dan lembaga pemberi utang. Seperti yang dialami oleh beberapa negara eropa yang mengalami krisis utang. Akhirnya negara tersebut jatuh, seperti Yunani misalnya.
Disisi lain, Indonesia kekurangan modal. Meskipun negara ini kaya raya dengan sumber daya alam yang begitu besar. Namun tabungan nasional justru negatif. Sehingga untuk meningkatkan investasi, Indonesia harus mengandalkan pinjaman luar negeri dan penerbitan SBN.
Namun begitu, ketidakmampuan pemimpin negara ini keluar dari jebakan utang justru semakin memperparah tingkat kedalaman Indonesia dalam paradigma utang. Seaka-akan jika tidak utang, maka dianggap pemerintah yang kurang baik oleh negara kreditor atau lembaga kreditor. Seyogyanya siapapun presiden Indonesia harus berjuang membebaskan negara ini dan generasi yang akan datang dari jeratan utang.
Lihatlah Malaysia bagaimana Mahathir Muhammad, Perdana Menteri yang memenangkan pemilu mengalahkan Najib Razak secara tegas menghentikan kebijakan pemerintah sebelumnya soal utang. Bahkan lebih jauh, mampu menghimpun dana rakyatnya untuk menutupi utang. Walaupun itu tidak mencukupi.
Tetapi kita dapat melihat dengan jelas bagaimana posisi PM Mahathir Muhammad dalam pusaran utang luar negeri Malaysia. Adakah presiden Indonesia berikutnya berani menghentikan utang dan justru berupaya melunasi utang-utang tersebut?
