Mohon tunggu...
Hamdani
Hamdani Mohon Tunggu... Konsultan - Sang Musafir - Mencari Tempat untuk Selalu Belajar dan Mengabdi

Kilometer Nol

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Artikel Utama

Mungkinkah Trans Papua Menjadi Jalan Damai Menuju "Indonesia-Papua" Merdeka?

8 Desember 2018   06:18 Diperbarui: 8 Desember 2018   17:41 2556
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Presiden Jokowi Pantau Jalur Trans Papua Pakai Trail (Foto: Biro Humas Setneg)

Begitulah harusnya pemerintah saat ini, mari bangun komunikasi dan kesepahaman dengan OPM, dekati dan ajak berdialog. Saya yakin OPM akan lebih mementingkan rakyatnya daripada kehilangan masa depan keturunan seluruh warga (suku) yang ada di Papua. 

Tentu saja pemerintah dan OPM harus berbesar hati menerima segala kekurangan yang ada pada masing-masing pihak. Lihatlah para pemberontak OPM pada posisi yang setara, sampai kesepakatan perdamaian pun tercapai.

Jangan sedikit-sedikit gejolak yang ada di Papua, pemerintah pusat langsung merespon dengan senjata, operasi militer, kirim bala tentara dengan kekuatan penuh. Ubahlah strategi, jika pemerintah pusat benar-benar masih menganggap rakyat Papua sebagai bangsa Indonesia. Belum juga diselidiki, pemerintah langsung keluarkan titah 'kejar, tangkap, tumpas' sampai akar-akarnya.

Sikap pemerintah yang seperti itu agak berlebihan menurut hemat saya, karena yang dilawan adalah rakyatnya sendiri juga. Lagi pula tak akan menang OPM melawan serdadu Indonesia yang jumlahnya jutaan personil dengan senjata canggih dan lengkap. 

Artinya OPM bukanlah lawan ideal TNI/Polri. Siapapun saya rasa sepakat dengan pemikiran diatas, kecuali ia orang yang sombong dan angkuh.

Dan kabar baiknya pemerintah tidak melakukan langkah-langkah represif melalui pengiriman militer dalam jumlah besar ke Papua untuk menumpas OPM penembak para pekerja yang juga dikomplain oleh warga Papua karena mereka didatangkan dari luar Papua, sementara pemuda setempat menganggur dan jadi penonton saja.

Semoga Pak JK yang pernah punya pengalaman menyelesaikan konflik Aceh dapat mengadopsi untuk menyelesaikan Papua, jika pun tidak mampu, minta bantuan SBY mungkin ada gagasan cemerlang darinya. 

Namun yang terpenting adalah pembangunan infrastruktur di Papua haruslah sebagai alat untuk pemberdayaan masyarakat Papua dan melibatkan mereka dalam proses pembangunan.

Letakkan rakyat Papua sebagai subjek pembangunan bagi daerahnya sendiri bukan sebagai objek. Pengalaman rakyat Aceh, jika pemerintah pusat melakukan pembangunan dan tidak melibatkan warga setempat dalam prosesnya, maka ujungnya adalah pekerja yang dibawa dari luar tersebut akan sulit melakukan pekerjaannya. Bukan karena Aceh iri, namun justru lebih karena tidak dihargai.

Udahlah cukup dulu ya. Lain kali kita sambung lagi.... Pernyataan saya, "jika pemerintah pusat tidak mengubah cara pandangnya terhadap Papua, maka Trans Papua tak akan menjadi jalan damai bagi (Indonesia-Papua) merdeka."(*)

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun