KEBIJAKAN DIPLOMASI BUDAYA KOREA SELATAN
Cara yang digunakan untuk melakukan strategi penyebaran diplomasi budaya kebanyakan masih berusaha untuk mempertahankan budaya dalam negerinya. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan kebudayaan mereka berdasarkan nilai dan karakter dari budaya tersebut. Penyebaran barang-barang yang berkaitan dengan hallyu seperti drama, maupun musik didasari oleh sifat Korea Selatan yang kurang menyukai kebudayan asing dan lebih memilih mempertahankan kebudayaan dari leluhur mereka. Mereka sadar apapun yang dilakukan di segala bidang tidak menghapus nilai karakter dan  kearifan lokal. Sebagai gantinya budaya Korea tidak hilang, namun ikut menyebar dan dinikmati oleh internasional bersamaan dengan hallyu.
Penyebaran K-pop tidak lepas dari peran pemerintah, secara umum diplomasi budaya tidak lepas dari tiga hal kementrian yaitu, Ministry of Foreign Affairs and Trade (MOFAT), Culture, Sport and Tourism  (MCST), dan Ministry of Education, Science, and Technology (MEST). Diplomasi ini tidak diberikan secara penuh kepada Kemenlu dan diplomat saja, namun melibatkan semua sektor dalam pemerintahan. Sifat Korea Selatan yang kurang menyukai budaya asing, di masa pemerintahan Park Chung Hee (1963-1979), pemerintah secara ketat mengontrol pengembangan produksi dan distribusi secara langsung. Pemerintah juga menyadari akan persaingan dengan sesama wilayah Asia Timur, yaitu Jepang dan China membuat Presiden Park mengontrol ketat masuk dan keluarnya pengaruh kebudayaan Korea Selatan dan melindungi secara penuh kebudayaan asli mereka.
Namun, di pemerintahan yang selanjutnya yaitu presiden Kim Young Sam mulai membuka Korea Selatan akan budaya asing karena ia melihat kesuksesan Hollywood dalam bidang industry hiburan di tahun 1980-an berusaha membuat kesuksesan yang sama pada negaranya, sehingga Korea mampu muncul sebagai kekuatan baru dalam meraih keuntungan ekonomi ataupun dalam menyebarkan pengaruh budaya di negara Asia lainnya. Dalam hal ini, pemerintah sangat serius dalam membentuk hallyu sebagai kekuatan soft power. Pada fase lanjutan pemerintah mulai membentuk kebijakan regulasi meliputi pengaturan kuota penayangan kuota konten asing dan menyediakan  kuota khusus bagi penyedia konten bermuatan budaya lokal dan tradisional. Sedangkan, kebijakan promosi sendiri meliputi kegiatan ekspor produk industry kreatif melalui kantor perwakilan luar negeri, pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan kerja industri kreatif, dan penyelenggaraan even promosi internasional seperti Busan International Film festival (BIFF).
Pada pemerintahan Presiden Kim Dae Jung yaitu pada rentan waktu 1998 sampai 2003 Korea Selatan membuat misi terkait teknologi kebudayaan yang merupakan campuran pengembangan budaya tradisional dan modern terkait kunci dari kerjasama mereka. Upaya untuk mewujudkan hal tersebut berupa pembentukan KOCCA (Korean Culture and Content Agency) yang bertujuan menarik minat masyarakat melalui hallyu. Di masa pemerintahan Roh Moo Hyun (2003-2008) mereka lebih ambisi menyebarkan hallyu wave ke seleuruh dunia dengan menciptakan " Korean Wave Hollywood ". Hal ini dilakukan agar menciptakan Korea Selatan sebagai kiblat kebudayaan populer Asia sebagaimana Hollywood di Amerika, ini mencerminkan ambisi Roh Moo Hyun untuk menjadikan Korea sebagai kekuatan budaya global.
Roh Moo Hyun menerapkan kebijakan Han Style yang dibuat untuk mengangkat budaya tradisional Korea Selatan sebagai budaya global dan srategi penyebaran hallyu lebih mengarah pada nilai-nilai tradisional. Dalam prakteknya menekankan pada 6 pilar utama yaitu: Hangeul, Hanbok, Hansik, Hanok, Hanguk eumak, dan Hanji. Disini kita dapat mengetahui bahwa penyebaran hallyu  tidak hanya di bidang seni dan pariwisata namun juga bidang pendidikan dimana masyarakat Korea di didik untuk mengembangkan budaya secara kreatif dengan nilai-nilai tradsisional. Kebijakan itu memberikan hasil positif pada nilai budaya Korea Selatan yang meningkat sejalan dengan kepopuleran hallyu.
Direktur The Korean Wave Research Center, Han Koo Hyun menyatakan bahwa "The Korean wave is having positife influence on a variety of fields such as international trade politics",  pernyataan ini didukung oleh fakta di tahun 2008 pemerintah Korea Selatan mendapat keuntungan 4,4 miliar dollar dari bisnis hallyu (Al-Aziz, 2013 : 67). Selain ditekankan dalam unsur tradisional, pemerintah juga kerap menggunakan artis dan idol K-pop sebagai duta pariwisata dalam rangka mempromosikan sektor pariwisata mereka seperti pertunjukan Hallyu Idol Girls Generation  sebagai duta bandara Internasional Incheon tahun 2010 dan penunjukan grub yang sama oleh Korea Selatan sebagai Ambassador of Visit Korea Year tahun 2010-2013.
Upaya pemerintah dalam menyebarkan hallyu juga dilakukan dalam bentuk dukungan nyata upaya menyebarkan budaya ke negara lain dengan cara khusus memberikan anggaran hampir 1 juta dollar bagi pusat kebudayaan Korea Selatan dibawah MCST dengan bekerjasama dengan KOCIS (Korean Cultural and Information Service). Upaya pemerintah dalam menyebarkan diplomasi budaya terlihat jelas menggunakan instrument budaya lokal yang bersifat tradisional maupun budaya populer hallyu dengan menjalin kerjasama oleh pelaku industri kreatif.
Korea Selatan menunjukkan bahwa era globalisasi teknologi bisa dimanfaatkan dengan baik untuk menyebarkan pengaruh pada negara lain. Korean Tourism Organization (KTO) menyebutkan diantara dukungan aktor dalam penyebaran hallyu ke seluruh dunia, dan peran internet pun cukup besar terutama SNS (Social Network Services) dan berbagai situs gratis lainnya seperti youtube, facebook, instagram, twitter, weverse, lysn dan lainnya yang dapat membantu penyebaran hallyu dengan cepat keseluruh dunia.
dapat kita ketahui bahwa produk dari hallyu wave telah membentuk suatu penggemar secara global, Dimana Korea Selatan menjadi negara dengan suatu daya tarik tersendiri. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa penyebaran hallyu secara global ditunjang dari akses atas informasi dari segala sesuatu yang berkaitan dengan hallyu wave terutama idol Korea Selatan yang memiliki pengaruh yang besar dan dipermudah dalam hal promosi baik dari pemerintah maupun pihak swasta sehingga penyebarannya tidak terlalu mementingkan aspek copyright.
PERAN HALLYU WAVE DALAM HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-KOREA SELATAN
