Menkes Bungkam, Diplomasi Indonesia Menyongsong Masa Depan!

Pekan ini, episode Mata Najwa menjadi pusat perhatian sebgaian besar masyarakat Indonesia. Pasalnya, episode kali ini membahas mengenai 'kursi kosong' yang seharusnya diisi oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 

Najwa mengatakan bahwa setiap kali acara Mata Najwa mengangkat episode betema Pandemi, tim selalu mengirimkan undangan kepada Menkes, tetapi seringkali tidak direspons.

Terlepas dari itu, hal yang menarik adalah mengenai apa yang disampaikan oleh Najwa pada episode kali ini. Speech yang begitu menohok dan terkesan sarkasme membuat episode kali ini menjadi perhatian sebagian besar masyarakat dan menjadi trending di berbagai platform media sosial. Kebungkaman pihak Menkes kepada publik menjadi sorotan utama yang juga menjadi keresahan utama masyarakat Indonesia.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melki Laka Lena mengatakan bahwa apa yang mereka (Komisi IX DPR RI) temukan saat rapat dengan Menkes dan jajarannya adalah komunikasi publik yang lemah. 

Dalam hal ini, nampaknya pihak Kemenkes mengabaikan second actor yang seharusnya ikut serta berperan dalam proses perumusan kebijakan publik. Salah satunya adalah media.

Alih-alih meratapi dan menebak-nebak ada apa dengan Menkes Indonesia, mari kita melihat kepada area yang lebih luas, yaitu mengenai peran Indonesia terkait pandemi covid-19 di kancah Internasioanl. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa aspek komunikasi publik dari pemerintah kepada masyarakat sangat buruk ketika berkaca kepada apa yang terjadi dengan Kemenkes terkait penanganan covid-19. Namun, mari kita melihat dan belajar dari bagaimana Kementrian Luar Negeri membangun hubungan yang baik dengan negara lain melalui diplomasi publik.

Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita samakan perspektif mengenai diplomasi publik. Menurut Mcphail, diplomasi publik adalah proses global yang mengacu keada upaya komunikasi untuk menginformasikan, memengaruhi, dan melibatkan publik global untuk kepentingan nasional. Upaya tersebut memiliki prinsip transparansi dalam misinya dan bersumber terbuka pada fungsinya.

Komunikasi yang terbuka, interaksi yang intens, dan penjangkauan publik melalui manajemen berita dan opini menjadi sesuatu yang sangat penting dalam urusan diplomasi publik. 

Dalam jangka pendek, diplomasi publik adalah mengenai menyampaikan pesan (kepentingan negara) kepada publik asing dengan tepat, cepat, dan mudah dipahami.

Pada intinya, komunikasi publik adalah proses membangun hubungan dan saling pengertian antara pihak-pihak yang terlibat dalam pertukaran informasi. Proses ini akan menentukan bagaimana kerja sama yang akan terbangun bagi setiap negara yang terlibat. 

Dewasa ini, komunikasi interpersonal lebih dipandang sebagai suatu cara baru untuk melakukan pendekatan diplomasi publik. Biasanya, pendekatan melalui komunikasi interpersonal ini dilakukan oleh aktor-aktor publik yang memiliki popularitas dan massa yang mengikutinya melalui platform media sosial. 

Hal ini dapat meredakan ketidakpercayaan dan keyakinan bahwa diplomasi publik suatu negara hanyalah propaganda atau kampanye pemasaran dengan samaran baru.

(source: kemenlu.go.id)

Mari ktia melihat, apa saja kontribusi yang Indonesia berikan kepada dunia internasional terkait dengan pandemi covid-19. Melalui ini, mungkin kita bisa melihat sisi positif dari negara ini dan kita dapat mempelajari upaya komunikasi yang dilakukan oleh Kementrian Luar Negeri.

Pertama, Menlu RI mendorong pemanfaatan teknologi nuklir untuk atasi pandemi covid-19. Melalui Konferensi Umum Badan Tenaga Atom Internasional (GC IAEA) ke-64 yang diselenggarakan secara hybrid pada 21-25 September 2020 Menlu RI menyampaikan pentingnya peranan IAEA dalam mendukung pemanfaatan teknologi nuklir dalam penanganan pandemi covid-19.

Dilansir dari situs kemenlu.go.id, IAEA telah meminta Indonesia untuk dapat menjadi pilot country program penanganan limbah plastik melalui inisiatif Nuclear Technology for Controlling Plastic pollution (NUTEC Plastic). Tentu hal ini disambut baik dan Indonesia tetap mengutamakan motto organisasi, yaitu "Atoms for Peace and Development". 

Kedua,  Wakil Menteri Luar Negeri, Mahendra Siregar, pada Pertemuan Tingkat Tinggi Dewan Keamanan (DK) PBB mengenai Post-Covid 19 Global Governance mengatakan  "Pandemi COVID-19 berpotensi menciptakan gangguan ekonomi dan sosial yang memicu kembalinya konflik di beberapa negara,".

Wamenlu menekankan pentingnya penguatan dukungan terhadap misi perdamaian PBB dalam merespon dampak pandemi di lapangan, terutama terkait bantuan kemanusiaan dan pembangunan perdamaian. 

"Pandemi berpotensi mempercepat fragmentasi dan perubahan tatanan dunia. Untuk itu, PBB harus dapat meningkatkan relevansinya. Sistem PBB harus dapat meningkatkan efektifitas, transparansi dan akuntabilitasnya, khususnya dalam upaya penyediaan akses obat-obatan dan vaksin dengan harga yang terjangkau," Tegas Wamenlu pada akhir pidatonya.

Ketiga, Menlu Retno saat memimpin Pertemuan Foreign Policy and Global Health Ministers' Virtual Meeting (FPGH MVM) pada Kamis, 3 September 2020 menegaskan mengenai pemastian akses yang setara dan berkeadilan terhadap vaksin. 

Indonesia saat ini (selama satu tahun) memegang keketuaan FPGH dengan mengusung tema "Affordable Health Care for All". Selama kepemimpinannya di FPGH, Indonesia berhasil mendorong dikeluarkankannya Pernyataan Bersama negara-negara FPGH pada Pertemuan Dewan Eksekutif WHO ke-146 terkait pandemi COVID-19. 

Berhubungan dengan hal ini juga, Menlu RI mengatakan bahwa dibutuhkan kerja sama multilateral untuk bersama-sama mengahadapi pandemi ini. Pada penerapannya, melalui perusahaan BUMN PT Biofarma, Indonesia melakukan kerja sama untuk mengembangkan vaksin dengan China. Kemudian melalui perusahaan PT Kalbe Farma, Indonesia juga bekerja sama dengan Korea Selatan untuk pengembangan vaksin.

Keempat, Indonesia mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari dunia internasional di akhir masa presidensi DK PBB.

Di bawah Presidensi Indonesia, DK PBB telah mengesahkan 4 resolusi, yaitu: (i) resolusi perpanjangan mandat misi pemeliharaan perdamaian di Lebanon (UNIFIL); (ii) resolusi perpanjangan mandat misi pemeliharaan perdamaian di Somalia (UNSOM); (iii) resolusi perpanjangan rezim sanksi di Mali; dan (iv) resolusi tentang personel penjaga perdamaian perempuan yang diprakarsai Indonesia. 

Melalui hal ini, setidaknya kita dapat berkaca kepada sudut pandang yang lebih baik dari sisi Indonesia. Sekalipun komunikasi publik dalam negeri seringkali (atau mungkin memang sebenarnya) dinilai buruk. Namun, diplomasi publik yang Indonesia miliki telah menunjukan 'taring' kepada dunia internasional.

Melalui peran, kontribusi, hingga prestasi Indonesia bagi dunia, kita bisa belajar bagaimana komunikasi menjadi sesuatu yang sangat krusial dalam mengakomodasi setiap kebijakan hingga dapat terealisasikan. 

Tak ada sesuatu yang terlalu rusak untuk diperbaiki, tidak ada waktu yang terlalu terlambat untuk memperbaiki. Berharap pandemi ini segera berlalu dan bangsa ini dapat segera berbenah untuk memberikan komunikasi publik yang lebih baik bagi masyarakat.

Salam Sejuk.