Laporan BPS menunjukkan bahwa digitalisasi pajak telah meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar sebesar 12% pada tahun 2023. Akibatnya, pendapatan pajak negara bisa meningkat dan digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan.
Sistem perpajakan yang adil dan progresif dapat membantu redistribusi kekayaan, di mana pajak yang lebih tinggi dikenakan pada orang yang berpenghasilan tinggi, sementara yang berpenghasilan rendah mendapat keringanan pajak atau bahkan insentif. Hal ini tidak hanya membantu mengurangi kesenjangan pendapatan tetapi juga memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapat akses yang sama terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
Menurut data BPS, pada tahun 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur menggunakan Gini Ratio adalah sebesar 0,388.Â
Angka ini meningkat dibandingkan dengan Gini Ratio 2022 yang sebesar 0,384. Hal tersebut telah menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan yang perlu diatasi. Melalui perpajakan, pemerintah dapat mengumpulkan dana untuk mendukung program-program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat menengah ke bawah dan rentan, seperti subsidi pendidikan dan jaminan kesehatan.
Data dari kemeterian kesehatan menunjukkan bahwa pada tahun 2023, anggaran kesehatan mencapai Rp 178,7 triliun yang di dalamnya termasuk anggaran untuk pembayaran iuran JKN bagi 96,8 juta jiwa peserta PBI sebesar Rp 46,5 triliun, peningkatkan fasilitas kesehatan, dan penanganan penyakit menular.
Penelitian WHO menunjukan bahwa negara dengan sistem kesehatan yang baik cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Data dari WHO menunjukkan bahwa pengeluaran kesehatan perkapita di Indonesia masih rendah dibandingkan negara-negara tetangga. Pada tahun 2022, pengeluaran kesehatan perkapita di indonesia hanya sekitar USD 126, jauh di bawah Malaysia yang mencapai USD 455.
Menuju indonesia Emas 2045, pajak dapat menjadi alat transformaasi sosial yang efektif. Dengan fokus pada pendidikan dan kesehatan, pajak dapat membantu menciptakan generasi yang lebih terdidik dan sehat, siap bersaing di kancah global. Tantangannya adalah memastikan pengelolaan dan pajak yang transparan dan akuntabel sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan harus terus didorong. Dengan adanya pengelolaan pajak yang baik, Indonesia berpotensi mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam membayar pajak harus ditingkatkan melalui edukasi yang berkelanjutan tentang pentingnya pajak bagi pembangunan nasional.
