Penulis : Nely Desiliyani Hutabarat
Sejak tahun 2012 hingga tahun 2035 Indonesia diperkirakan memasuki masa bonus demografi dengan rentang tahun 2020-2030. Saat ini Indonesia sedang menikmati kondisi tersebut karena memiliki jumlah penduduk usia produktif yang besar. Berdasarkan data dari BPS tahun 2022, terdapat 69% penduduk Indonesia memasuki usia produktif (15-64 tahun). Banyaknya penduduk usia produktif dapat berpotensi menjadi aset jika diimbangi dengan kualitas SDM yang baik.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan negara menggunakan pajak sebagai instrumen utama untuk mendanai berbagai belanja. “Pajak adalah tulang punggung penting suatu negara. Tidak ada negara merdeka di mana pun di dunia yang tidak mengumpulkan penerimaan pajak.
Negara yang kuat, yang mampu mengumpulkan pajak secara baik”, ujar beliau, Rabu (25/8/2021). Hal ini berarti pajak bukan hanya sekadar sumber pendapatan negara, tetapi juga berarti instrumen penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Saya yakin dengan kebijakan pajak yang dirancang dengan baik, pemerintah dapat mengarahkan dana untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program kesejahteraan sosial yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Berdasarkan data statistik Kementerian Keuangan per 31 Desember 2023, penerimaan sektor pajak mencapai Rp 1.869,23 triliun, meningkat 8,9% dibandingkan realisasi tahun 2022 senilai 1.716,77 triliun. Angka tersebut telah menunjukkan potensi besar pajak dalam membiayai pembangunan yang sampai saat ini dapat dirasakan oleh berbagai kalangan masyarakat.
Saya percaya bahwa pendidikan adalah fondasi bagi kemajuan sebuah bangsa. Dengan mengaloksikan pajak yang tepat dapat membantu peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia secara signifikan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan mancapai Rp 612 triliun di tahun 2023, yang mencakup pembangunan infrastruktur sekolah, pelatihan guru, dan program beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu, dana tersebut tersebut terus meningkat setiap tahunnya.
Menurut WHO, pendidikan yang baik meningkatkan kesadaran kesehatan dan mendorong pola hidup sehat. Hal ini berarti bahwa, investasi di sektor pendidikan melalui pajak tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia tetapi juga berdampak positif pada kesehatan masyarakat.
Menurut Undang-undang kesehatan No. 23 Tahun 1992 dan WHO, tujuan pendidikan kesehatan adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan derajat kesehatan; baik secara fisik, mental dan sosialnya, sehingga produktif secara ekonomi maupun social, pendidikan kesehatan disemua program kesehatan; baik pemberantas penyakit menular, sanitasi lingkungan, gizi masyarakat, pelayanan kesehatan, maupun program kesehatan lainnya (Mubarak, 2009).
Salah satu langkah penting dalam menerapkan pajak untuk transformasi sosial adalah dengan memperkuat sistem administrasi pajak. Pemerintah harus memastikan sistem perpajakan yang efisien dan transparan. Contohnya, digitalisasi pajak bisa mengurangi kebocoran dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
