Direktur Persib Bandung Teddy Tjahjono, seperti dikutip Bola.com pada 25 Oktober 2022 hanya mengatakan ingin ada kepastian dari pemangku kepentingan pihak terkait, karena pada akhirnya Persib sebagai klub menginginkan suatu jadwal yang pasti mengenai kelanjutan Liga 1 tahun ini.
Sementara itu, CEO PSIS Semarang Yoyok Sukawi seperti dilansir laman resmi klub, mengatakan PSIS menghormati jika ada desakan dari sejumlah klub untuk diselenggarakannya Kongres Luar Biasa PSSI.
Akan tetapi, Yoyok yang juga anggota Exco PSSI ini juga menegaskan, jika ingin melakukan KLB harus sesuai dengan statuta PSSI, yakni jika terdapat usulan dari 50% atau 2/3 delegasi yang mewakili anggota PSSI.
Sekedar informasi, PSSI mempunyai 87 voters yang terdiri dari 34 Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI, 18 klub Liga 1, 16 klub Liga 2, hingga 16 peserta Liga 3.
Selain itu, ada pula tiga federasi dan asosiasi yang meliputi Federasi Futsal Indonesia (FFI), Asosiasi Sepak Bola Wanita Indonesia, dan Asosiasi Pelatih Sepak Bola Indonesia juga menjadi pemilik suara PSSI.
Jika melihat kondisi saat ini dengan posisi 87 voters tersebut di atas, nampaknya masih sulit untuk berharap para voters bergerak bersama satu suara, untuk terselenggaranya KLB PSSI.
Apalagi jika melihat posisi 'dua kaki' petinggi klub Liga Indonesia yang merangkap Exco PSSI. Selain Yoyok Sukawi, ada pula Peter Tanuri (Komisaris Bali United), Hasnuryadi Sulaiman (CEO Barito Putra), serta Iwan Budianto (Pemegang 75% Saham Arema FC). Posisi mereka sebagai petinggi klub sekaligus pengurus PSSI pusat tentu menjadi buah simalakama atas nama kepentingan.
Di sisi lain, sejumlah hambatan juga dihadapi jika benar-benar kompetisi sepak bola Indonesia ingin dilanjutkan. Salah satunya mengenai kelayakan stadion. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, seperti dikutip Kompas.com pada 11 Oktober 2022 mengatakan pemerintah akan mengaudit stadion-stadion berkapasitas besar yang menjadi tempat pertandingan Liga 1, Liga 2, dan Liga 3.
Adapun aspek yang diaudit meliputi keselamatan, keamanan, dan kenyamanan dari penggunaan stadion sebagai bangunan. Nah, masalahnya hingga kini belum ada rilis perkembangan terbaru soal audit stadion.
Jika memang ternyata sebagian besar stadion penyelenggara pertandingan Liga Indonesia  tidak memenuhi standar kelayakan, bukan tak mungkin opsi yang dipilih saat liga kembali bergulir, adalah pertandingan tanpa penonton.
Dan apabila opsi ini yang dipilih, tentu harus diberlakukan sama bagi seluruh klub peserta liga. Jangan sampai ada beberapa stadion yang tetap bisa dan boleh mendatangkan penonton, sementara masih ada stadion lain yang---dengan alasan keamanan---tidak diperbolehkan menghadirkan penonton
