Bahkan ketika ada tekanan yang makin besar, termasuk ancaman untuk mengadakan eksplorasi, dimana Indonesia juga turut mendapat dampak yang merugikan, maka untuk hal tersebut perlu juga untuk secara politik menamakan bagian laut di wilayah selatan LCS dengan sebutan Laut Natuna Utara di tahun 2019.
Demi melihat contoh ketegangan di LCS itu, maka di dalam negeri juga sudah banyak diperdebatkan agar Indonesia juga perlu membuat kapal induk, sehingga akan menjadi faktor penyeimbang.Â
Setidaknya, jika Indonesia juga dapat menghadirkan kapal induk di pangkalan terpadu di kepulauan Natuna maka RRT tentu tidak akan meremehkan kekuatan angkatan laut yang akan menghadang di sisi selatan.
Sedangkan yang membayangi kapal-kapal induk Amerika Serikat di sekitar Filipina di sisi timur maupun kapal-kapal lain dari Jepang dan Korea Selatan yang berada di sisi utara.Â
Dalam segenap perbincangan ke arah keseimbangan itu maka PT PAL di Surabaya sampai sejauh inipun sudah mampu juga untuk membuat kapal yang cukup besar dan dapat disebut juga sebagai kapal induk mini, dengan bobot mencapai 30.000 DWT dan mampu membawa 4-5 helikopter maupun pasukan sebanyak 450 orang.Â
Jenis kapal ini disebut dengan nama LPD, Landing Platform Deck, dengan panjang sekitar 130m. Untuk ALRI sendiri sudah menggunakan hasil karya PT PAL itu, satu di antaranya telah dijadikan sebagai kapal rumah sakit.Â
Negara Filipina sudah menggunakan 2 buah kapal sejenis itu tetapi dengan fungsi yang dirubah agar lebih sesuai dengan kebutuhan khas, yaitu untuk menolong warga masyarakat yang tinggal di pulau2 kecil.Â
Bahkan sejauh ini sudah ingin menambah dengan 2 kapal jenis LPD. Negara Arab Saudi bahkan juga sudah memesang dengan bobot yang lebih besar dan panjangnya mencapai sekitar 160m. Jadi, potensi untuk membuat kapal induk tentu saja sudah dapat.Â
Namun demikian, untuk Indonesia yang sejauh ini tetap konsisten dengan tujuan hidup berbangsa dan bernegara yang mengutamakan terwujudnya perdamaian dan keadilan, baik di dalam negeri maupun luar negeri, pembuatan kapal induk tentulah bukan pilihan yang tepat.Â
Di samping itu, besarnya anggaran yang akan dihabiskan untuk pembuatan dan pemeliharaannya, tentu juga menjadi pertimbangan prioritas agar kesejahteraan warga masyarakat dapat lebih dulu diusahakan.Â
Walaupun demikian bukan berarti bahwa Indonesia akan mengabaikan strategi pertahanan nasional yang tepat untuk disesuaikan dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan, termasuk dalam menghadapi ketegangan di LCS.Â
Lihat juga video di sini:
