Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan momen penting bagi masyarakat Indonesia, di mana mereka memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin daerahnya sesuai dengan nurani masing-masing.
Seluruh lapisan masyarakat Indonesia bersuka cita menyambut helatan Pilkada yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Tepatnya, pada 27 November 2024 mendatang secara serentak, dari Sabang sampai Merauke, terdiri dari 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota.
Hanya saja, Pilkada sering kali menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, mulai dari penggunaan kertas dalam jumlah cukup besar untuk surat suara hingga sampah kampanye yang tidak terkelola dengan baik.
Tentu saja, ini patut menjadi perhatian semua pihak agar dapat sesegera mungkin dihadirkan solusi terbaik untuk mengatasi persoalan ini.
Fonomena paling menjengkelkan ketika musim Pilkada tiba adalah pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di pohon-pohon yang dampaknya tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga merusak lingkungan itu sendiri.
Satu sisi, pesta lima tahunan ini harus dilaksanakan secara meriah sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun, sisi lainnya belum mampu menghadirkan keadilan bagi lingkungan.
Karenanya, konsep Pilkada Ramah Lingkungan menjadi sangat relevan untuk diterapkan demi menciptakan pemilihan yang tidak hanya adil, jujur dan transparan, tetapi juga berkelanjutan.
Pertanyaannya adalah, bisakah Pilkada lebih ramah lingkungan? Jawabannya adalah bisa, dengan syarat ada upaya sadar dan sistematis dari semua pihak terkait.
Dampak Pilkada terhadap Lingkungan
Pilkada, sebagaimana sudah terjadi sebelumnya, memiliki berbagai dampak negatif terhadap lingkungan. Penggunaan kertas dalam jumlah besar untuk mencetak surat suara, poster, dan baliho kampanye mengakibatkan deforestasi dan peningkatan emisi karbon.
Begitu pula dengan distribusi logistik dan kegiatan kampanye itu sendiri banyak menggunakan kendaraan bermotor, sehingga turut menghasilkan polusi serta emisi gas rumah kaca. Selain itu, pada setiap momen kampanye pasti membutuhkan listrik dalam jumlah besar.
Atribut kampanye seperti spanduk, banner, dan merchandise sering kali terbuat dari plastik. Setelah Pilkada usai, atribut-atribut ini menjadi sampah yang berserakan di mana-mana dan akhirnya mencemari lingkungan.
Sebagian mungkin belum menyadari atau bahkan sengaja menutup mata bahwa helatan pesta demokrasi, baik Pemilu maupun Pilkada ikut berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan tanpa ada jalan keluar
Masih terekam dalam ingatan, tema debat calon presiden dan wakil presiden beberapa bulan lalu, salah satunya membahas tentang isu lingkungan hidup. Nampaknya, isu lingkungan juga akan kembali menjadi tema debat calon kepala daerah.
Meskipun, secara kebijakan belum terasa terutama pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang lebih ramah lingkungan. Padahal, setiap momen debat antar kandidat, berapa banyak sampah serta emisi karbon dihasilkan dan seberapa besar dampak kerusakannya terhadap lingkungan.
Strategi Menuju Pilkada Ramah Lingkungan
Setiap persoalan pasti ada jalan keluarnya, termasuk di dalamnya masalah Pilkada yang dirasa belum ramah lingkungan. Hanya saja, butuh kesadaran penuh dari semua pihak dan sepakat bahwa pelaksanaan Pilkada harus diperbaiki.
Selain kesadaran, modal terpenting berikutnya adalah kemauan bersama mengatasi sekaligus menyelesaikan masalah ini sampai tuntas. Dalam konteks ini, pemerintah, penyelenggara dan para kontestan Pilkada.
Meski tidak seluruhnya terealisasi pada Pilkada kali ini, setidaknya upaya perbaikan itu sudah mulai dari sekarang. Bebera langkah dapat diimplementasikan untuk menjadikan Pilkada lebih ramah lingkungan.
1. Digitalisasi Proses Pilkada
Penggunaan teknologi digital dapat mengurangi ketergantungan pada kertas. E-voting atau pemungutan suara elektronik misalnya, dapat menjadi solusi untuk mengurangi penggunaan kertas dalam proses pemilihan.
Selain itu, digitalisasi kegiatan kampanye juga bisa dilakukan melalui media sosial dan platform online lainnya sehingga bisa menggantikan baliho dan poster fisik, mengurangi sampah visual serta material semisal.
Beberapa negara bahkan sudah menerapkan E-voting untuk pelaksanaan pemilu mereka, di antaranya Cadana, Belanda, Jerman, Filipina dan Estonia. Ini bisa menjadi referensi bagi kita untuk diterapkan di Indonesia.
2. Penggunaan Material Ramah Lingkungan
Bila penggunaan bahan fisik tidak dapat dihindari, maka penggunaan bahan yang lebih ramah lingkungan seperti kertas daur ulang atau bahan biodegradable untuk pamphlet, atribut dan alat kampanye lainnya adalah keniscayaan.
Pasangan calon berikut partai politik diharapkan mampu menerapkan kampanye yang ramah lingkungan, seperti menggunakan bahan kampanye yang dapat didaur ulang atau berbahan dasar organik.
Selain itu, kampanye tatap muka dapat diminimalisir dan digantikan dengan kampanye virtual. Selain karena lebih efisien dan menjangkau audiens lebih luas, juga dapat mengurangi dampak kerusakan lingkungan.
3. Pengelolaan Sampah Kampanye
Mengimplementasikan sistem pengelolaan sampah yang baik, termasuk juga mendaur ulang bahan kampanye yang sudah tidak terpakai dan memastikan bahwa sampah yang dihasilkan selama kampanye dikelola dengan baik.
Penyelenggara Pilkada dan penyelenggara kampanye harus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan pengelolaan sampah kampanye dilakukan dengan baik dan benar.
Mulai dari himbauan agar tidak membawa dan membuang sampah sembarangan, penyediaan tempat sampah yang memadai, pemilahan dan pengumpulan sampah secara teratur, serta kampanye kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan.
4. Transportasi Ramah Lingkungan
Pengurangan emisi karbon dapat dilakukan juga dengan menggunakan transportasi ramah lingkungan seperti sepeda, kendaraan listrik, atau transportasi umum selama masa kampanye atau lebih tepatnya selama proses pelaksanaan Pilkada berlangsung.
Pemerintah, penyelenggaran Pilkada dan calon pemimpin kepala daerah harus bisa memberi contoh dengan menggunakan kendaraan ramah lingkungan selama kegiatan kampanye atau paling tidak selama proses Pilkada.
Selain dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan, langkah ini bila dilakukan akan memberikan nilai tambah bagi kontestan Pilkada karena berbeda dari kampanye politik pada umumnya.
5. Peran Pemerintah dan Masyarakat
Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang mendukung Pilkada ramah lingkungan. Misalnya, melarang atau membatasi partai politik dan kontestan pemilu untuk menggunakan atribut fisik seperti tersebut di atas.
Lebih baik lagi kalau pemerintah dan penyelenggara Pilkada memberikan contoh dengan tidak menggunakan atribut fisik selama proses pelaksanaan Pilkada berlansung. Jadi, tidak ada lagi himbauan dan ajakan kepada masyarakat berupa spanduk atau poster fisik.
Juga, masyarakat harus aktif berpartisipasi dalam menjaga lingkungan, seperti mendukung calon yang memiliki komitmen terhadap isu lingkungan dan berpartisipasi dalam pengelolaan sampah selama masa kampanye.
Sekali lagi, mewujudkan Pilkada ramah lingkungan memang bukan perkara sederhana, tetapi sangat mungkin dilakukan dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, partai politik, calon pemimpin, dan masyarakat.
Dengan langkah-langkah yang tepat, Pilkada tidak hanya menjadi ajang demokrasi, tetapi juga kesempatan untuk menunjukkan kepedulian kita terhadap lingkungan. Terlebih, di saat isu dan masalah perubahan iklim global yang sedang santer diberitakan
Transformasi menuju Pilkada yang lebih hijau akan membantu menjaga planet kita bagi generasi mendatang dan menjadi contoh positif bagi negara-negara lain dalam menggelar pemilu yang berkelanjutan.
Transformasi Pilkada lebih ramah lingkungan, dapat mengurangi dampak negatif dari proses pemilihan ini dan menunjukkan bahwa demokrasi dapat berjalan seiring dengan kelestarian lingkungan serta dapat menginsipirasi negara-negara lain.
Sebagai bangsa yang peduli terhadap masa depan, Pilkada Ramah Lingkungan harus menjadi prioritas bagi semua pihak. Mari kita wujudkan Pilkada yang tidak hanya adil dan demokratis, tetapi juga ramah lingkungan demi masa depan lebih baik.
