Atribut kampanye seperti spanduk, banner, dan merchandise sering kali terbuat dari plastik. Setelah Pilkada usai, atribut-atribut ini menjadi sampah yang berserakan di mana-mana dan akhirnya mencemari lingkungan.
Sebagian mungkin belum menyadari atau bahkan sengaja menutup mata bahwa helatan pesta demokrasi, baik Pemilu maupun Pilkada ikut berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan tanpa ada jalan keluar
Masih terekam dalam ingatan, tema debat calon presiden dan wakil presiden beberapa bulan lalu, salah satunya membahas tentang isu lingkungan hidup. Nampaknya, isu lingkungan juga akan kembali menjadi tema debat calon kepala daerah.
Meskipun, secara kebijakan belum terasa terutama pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang lebih ramah lingkungan. Padahal, setiap momen debat antar kandidat, berapa banyak sampah serta emisi karbon dihasilkan dan seberapa besar dampak kerusakannya terhadap lingkungan.
Strategi Menuju Pilkada Ramah Lingkungan
Setiap persoalan pasti ada jalan keluarnya, termasuk di dalamnya masalah Pilkada yang dirasa belum ramah lingkungan. Hanya saja, butuh kesadaran penuh dari semua pihak dan sepakat bahwa pelaksanaan Pilkada harus diperbaiki.
Selain kesadaran, modal terpenting berikutnya adalah kemauan bersama mengatasi sekaligus menyelesaikan masalah ini sampai tuntas. Dalam konteks ini, pemerintah, penyelenggara dan para kontestan Pilkada.
Meski tidak seluruhnya terealisasi pada Pilkada kali ini, setidaknya upaya perbaikan itu sudah mulai dari sekarang. Bebera langkah dapat diimplementasikan untuk menjadikan Pilkada lebih ramah lingkungan.
1. Digitalisasi Proses Pilkada
Penggunaan teknologi digital dapat mengurangi ketergantungan pada kertas. E-voting atau pemungutan suara elektronik misalnya, dapat menjadi solusi untuk mengurangi penggunaan kertas dalam proses pemilihan.
Selain itu, digitalisasi kegiatan kampanye juga bisa dilakukan melalui media sosial dan platform online lainnya sehingga bisa menggantikan baliho dan poster fisik, mengurangi sampah visual serta material semisal.
