DPRD Manado, APBD, Pilkada, dan Distrust

Ada pemikiran skeptis terhadap komitmen wakil rakyat untuk membela rakyat kali ini. Betapa tidak, mereka malah membuat polemik terhadap pengesahan APBD-P Kota Manado tersebut. Move politik di parlemen Manado ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya.

Selain itu, menambah cakrawala, gambaran dan pemahaman kita soal peta kekuatan di DPRD Manado serta arus dukungan partai politik (Parpol) di Pilwako Manado, 9 Desember 2020. Dari 4 (Empat) pasangan calon (Paslon) Wali Kota Manado, sesuai Nomor Urut berurutan dari Nomor Urut 1 Andrei Angouw-Richard Sualang diusung PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Kemudian, Sonya Kembuan-Syarifudin Saafa didukung PKS, Partai Golkar dan Partai Hanura.

Nomor Urut 3, Mor Bastiaan-Hanny Joost Pajouw mendapat dukungan dari Partai Demokrat, PAN dan PKB. Setelahnya, Nomor Urut 4 yaitu Prof. Julyeta Paulina Amelia Runtuwene-Harley Alfredo Benfica Mangindaan dengan dukungan dari Partai NasDem, Perindo dan PSI. 

Dalam segmen selanjutnya, mengalir tudingan terhadap Anggota DPRD Manado yang diduga menunggangi APBD-P 2020. Posisi APBD menjadi objek yang dipolitisasi. Menghambat pengesahan APBD-P Manado 2020, menegaskan kalau kebutuhan masyarakat diabaikan wakil rakyat. Tentu publik mengutuk hal ini. Secara etis cara-cara seperti ini tidak selayaknya terjadi. Apapun ruwetnya rebutan kepentingan politisi, hak masyarakat jangan diganggu gugat.

Tidak mudah memang memperbaiki nama baik. Ketika DPRD Manado terbuai dalam scenario rebutan kepentingan tertentu, lalu membuat perdebatan panjang tentang APBD dan makin meruncing, lalu masyarakat jenuh, kemudian melakukan unjuk rasa menduduki rumah rakyat di Tikala, maka nuansa demokrasi kita makin ramai. Kita berharap para wakil rakyat lebih bijak. Tidak berlebihan membesar-besarkan hal yang sebetulnya masih abstrak, samar-samar dan tidak prinsipil mengorbankan kepentingan masyarakat Manado.