DPRD Manado, APBD, Pilkada, dan Distrust

Terbaca dengan begitu mudahnya. Seharusnya wakil rakyat Manado dapat melokalisir tarikan kepentingan politik yang berkembang saat ini. Mereka segera tampil menjadi negawaran dan politisi pro rakyat. Jika memilih mengulur-ulur waktu pengesahan APBD-P 2020, hal itu menambah buruknya citra mereka di masyarakat.

Berapa banyak Tenaga Harian Lepas, buruh, karyawan kebersihan, Kepala Lingkungan, Tokoh Agama dan pembangunan sosial maupun infrastruktur yang mereka hambat jika APBD-P 2020 belum juga disahkan. 

Akan menjadi preseden buruk yang mencoreng praktek demokrasi lokal di Kota Manado. Nama mereka akan dikenang, menjadi wakil rakyat yang tidak merakyat. Kalau benar mereka politisi populis, pengesahan APBD tidak dihambat, pengawasan dan tugas-tugas mereka yang lainnya diperkuat. Itu saja sudah lebih dari cukup.

Begitu juga dengan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang notabenenya adalah program Presiden Jokowi dalam situasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), malah dipolemikkan segelintir DPRD Manado dalam realisasinya. 

Rencana pemerintah Kota Manado untuk melakukan peminjaman dana sebesar Rp. 300 Miliar demi membantu masyarakat, malah dipersoalkan. DPRD Manado kelihatannya terlalu berlebihan curiganya.

PEN menjadi kambing hitam. Padahal Wali Kota Manado, Dr. GS Vicky Lumentut telah transparan menguraikan maksud pinjaman tersebut. Prosesnya telah sesuai mekanisme, tapi sebagian Anggota DPRD Manado seperti mencari-cari cela, tidak berniat mempercepat pembahasan. Padahal konsekuensinya gaji Tenaga Harian Lepas (THL), buruh sampah, petugas kebersihan, Kepala Lingkungan, Pemuka Agama dan masyarakat lanjut usia (Lansia) terkatung-katung. Terancam tidak akan terbayarkan.

Sikap segelintir Anggota DPRD Manado itu menggambarkan betapa arogansinya itu mengorbankan masyarakat. Nasib masyarakat menjadi taruhannya. Mereka malah berlagak membela masyarakat, padahal hanya menjadi kamuflase semata. Janganlah kepentingan politik tertentu, kehidupan dan hak-hak masyarakat disembelih.

Begitu kencang tarikan kepentingan. Yang dilakukan pemerintah Kota Manado jelang Pilwako 9 Desember 2020 hampir semua dicurigai wakil rakyat. Hal positif yang dikerjakan pun, dianggap menunggangi kepentingan tertentu. Ironis jadinya, sehingga pembangunan yang universal dan untuk masyarakat dinilai untuk kepentingan Wali Kota Manado sendiri. Jauhkan kita semua dari prasangka, dan sikap picik. Insya Allah, Tuhan membimbing kita semua.

Bermunculan anasir kurang baik dari apa yang dilakukan Wali Kota Manado seyogyanya dihentikan. Karena merusak semangat kolektif antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun Kota Manado. Kita saling mengingatkan, agar dapat memilah apa kepentingan utama pemerintah. Sehingga perlu disupport semua stakeholder, termasuk para wakil rakyat yang mulia.

Publik di Kota Manado akhirnya mencurigai spirit Anggota DPRD Manado yang terkesan mengulur-ulur waktu untuk ditetapkannya APBD-P 2020, bahwa benar mereka bekerja demi rakyat. 

Kecenderungan menghambat berjalannya penetapan APBD-P 2020 datang dari Anggota DPRD Manado Fraksi PDI Perjuangan, Partai Demokrat yang merupakan Fraksi besar di DPRD Manado, itu yang terendus ke publik.