DPRD Manado, APBD, Pilkada, dan Distrust

Beredar kabar miring, Wali Kota Manado GS Vicky Lumentut dicurigai akan memanfaatkan APBD-P 2020 tersebut untuk memenangkan istrinya yang juga Calon Wali Kota Manado Nomor Urut 4, Julyeta Paulina Amelia Runtuwene. 

Sepertinya itu kekhawatiran dan kecurigaan yang berlebihan. Tanpa dasar, serta menjadi bentuk dari kepesrahan. Kecurigaan itu, membawa kesimpulan seolah DPRD Manado tumpul dan lemah dalam tugas pengawasannya.

Aromanya begitu terasa, bahwa mulai ada politisasi. APBD seperti menjadi sasaran empuk para tim pemenang di Pilwako Manado, begitu ironis. Mindset yang kurang sehat dan saling curiga inilah yang melilit kemajuan Kota Manado. Sebetulnya, pembahasan APBD-P 2020 berjalan sesuai prosedur dan skedul. 

Biarkan proses demokrasi berjalan lancar, kanal Pilkada jangan dicampur adukkan dengan kepentingan masyarakat yang terakomodir di APBD. Pengesahan APBD-P 2020 jangan dibuat berseri (berepisode), melainkan disegerakan ini sudah akhir Tahun 2020. Jangan sampai ada anggapan DPRD melakukan sabotase terhadap hak masyarakat.

Rivalitas di Pilkada Manado biarkan saja mengalir. Tapi wakil rakyat Manado harus lebih professional memisahkan dan memilah mana kepentingan mereka untuk masyarakat Manado yang harus diperjuangkan habis-habisan. Dengan mana yang menjadi tugas mereka sebagai petugas partai politik. 

Tak boleh digabungkan. Sebab, hal itu membuat sulit posisi Anggota DPRD Manado itu sendiri. Resiko paling nyata yang akan dihadapi wakil rakyat kedepan saat Pemilu (Pileg) adalah mereka akan menemui distrust.

Bagaimana masyarakat percaya, kalau hak-hak buruh, karyawan kebersihan, THL, santunan untuk Tokoh Agama dan kegiatan sosial lainnya dihambat realisasinya oleh wakil rakyat Manado saat ini. 

Itu artinya, wakil rakyat Manado perlu juga berfikir panjang. Jangan menjadi pemikir parsial. Jangan pula mau disandera atas kepentingan Pilkada, lalu kepentingan mereka sebagai wakil rakyat yang akan menjadi korban. Tentu elemen masyarakat Manado sekarang sangat menanti-nanti APBD-P 2020 itu disahkan segera.

Makin lama pengesahan dilakukan, kemarahan publik akan membuncah. Boleh jadi, para wakil rakyat Manado saat ini yang dicurigai menghambat APBD tidak dipilih lagi pada Pemilu akan dating. 

Tidak main-main resiko yang akan diterima, dan bukan ancaman, tapi menjadi tantangan demokrasi tentunya. Hukumnya sudah begitu, jika wakil rakyat melawan majikan atau Tuhannya yakni rakyat, maka mereka berpotensi tidak akan dipilih lagi kedepannya.

Skema benturan dan selisih perang kepentingan Pilwako menjadi begitu kencang. Mudah diidentifikasi, siapa mendukung siapa dan siapa melawan siapa.