Kalau keadaan darurat, mestinya tindakan pemerintah lebih cepat. Bukan dibuat lambat, PSSB dilihat seperti menjadi bahan bargaining semata.Â
Media yang fulgar memberitakan angka pasien positif Covid-19 membuat panik rakyat, ditopang dengan conferensi pers yang rutin dari Media Center Satuan Gugus Tugas Covid-19, sementara penanganannya lemah. Betul-betul tidak berimbang.
Pemerintah pusat dan daerah harus lebih bijak. Tegas boleh saja, tapi perlu kearifan. Kalau belum berhasil mempercepat bantuan ke rakyat, mestinya larangan jangan dibuat bombastis dan frontal.Â
Kasihan rakyat, mereka terjepit dan kesusahan. Padahal, di media massa Presiden Jokowi juga pernah berkata aktivitas perekonomian rakyat biarkan berjalan sebagaimana biasanya. Tapi, sayangnya dalam tindakan di lapangan, aparat terkait melakukan tindakan repressif.
Tentu kita semua menolak bila ada yang menyebut Negara Indonesia diurus dengan cara ugal-ugalan. Kita juga pasti menolak adanya oknum-oknum yang membajak situasi gelombang Covid-19 yang gencar ini untuk kepentingan tertentu.Â
Lalu kemudian rakyat dibiarkan kelaparan. Hutang Negara yang baru saja diajukan pemerintah kita harapkan secara penuh, utuh disalurkan untuk kepentingan rakyat. Jangan lagi disunat para bandit korup yang berhati iblis.
Kegagalan mengatasi Covid-19 akan berdampak pada pengangguran rakyat. Itu sama saja, membuka pintu gerbang atas masuknya kriminalitas. Tak boleh kita abaikan begitu saja, sekarang ini di beberapa Kota Besar di Indonesia sudah terjadi praktek kriminalitas. Pencurian dan kenakalan pemalakan mulai lahir. Hal tersebut bisa berkembang luas manakala pemerintah mengabaikan ekonomi rakyat.
Rakyat bila telah kelaparan, sudah pasti perampokan, penjarahan akan mereka lakukan. Akhirnya, praktek perlawanan terhadap instruksi pemerintah dilakukan rakyat, karena mereka kelaparan.Â
Kalau situasi itu terjadi, maka yang salah adalah Negara itu sendiri. Sebab, dianggap gagal mengurus rakyat. Kemudian, penanganan wabah Covid-19 di daerah-daerah cukup menarik untuk kita telisik. Terpantau masih ada rakyat yang tidak disiplin terhadap anjuran pemerintah.
Ada yang taat, walau begitu rakyat punya alasan masing-masing. Dalam situasi genting, terdesak karena ekonomi, tentu mereka harus keluar rumah untuk bekerja.Â
Tentu kali ini rakyat yang umumnya keluar rumah menggunakan masker, menjaga jarak dan mengikuti protokol kesehatan. Tragisnya, aparat pemerintah seperti Pol PP, TNI dan Polri sering bertindak kurang tepat di lapangan. Kalau kepatuhannya dilaksanakan rakyat, harusnya pemerintah juga tau diri, segera dan cepatlah salurkan bantuan untuk rakyat.