Transparansi Data
Pemerintah harus memastikan bahwa data ekonomi yang dirilis mencakup gambaran mikroekonomi, termasuk tingkat pengangguran dan kondisi sektor-sektor tertentu.
Diversifikasi Ekonomi
Perlunya diversifikasi sektor ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada industri tertentu, seperti manufaktur dan teknologi.
Dukungan untuk Korban PHK
Pemerintah dan perusahaan harus menyediakan pelatihan ulang (reskilling) dan bantuan untuk pekerja yang terdampak PHK agar dapat kembali memasuki pasar kerja.
Penguatan Kebijakan Industri
Kebijakan yang mendukung keberlanjutan industri, seperti insentif untuk bahan baku atau pengurangan biaya operasional, dapat membantu mencegah penutupan pabrik.
Kesimpulan
Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5% mungkin mencerminkan stabilitas di level makroekonomi, tetapi belum sepenuhnya mewakili realitas yang dihadapi oleh pekerja di sektor riil. Gelombang PHK massal menunjukkan adanya tantangan struktural dalam perekonomian Indonesia yang harus segera diatasi. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Transparansi data, diversifikasi ekonomi, dan dukungan untuk pekerja terdampak menjadi kunci untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya angka, tetapi juga kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
Omnibus Law tidak dapat sepenuhnya disalahkan atas tingginya angka PHK di Indonesia, tetapi kebijakan ini jelas memiliki implikasi yang signifikan terhadap fleksibilitas hubungan kerja. Kebijakan yang bertujuan untuk menarik investasi dan meningkatkan daya saing ini ternyata juga memberikan dampak sampingan berupa meningkatnya ketidakamanan kerja bagi pekerja.
