KPK sebenarnya sudah melakukan pencegahan korupsi ke daerah-daerah. Salah satunya, KPK mensosialisasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government) di pemerintahan-pemerintahan daerah. Seperti yang terjadi di Sumatera Utara dan Jambi dan yang terbaru menyeret 85% anggota DPRD Malang, Jawa Timur.
Modus yang digunakan adalah permintaan anggota DPRD atas uang yang disebut sebagai uang "ketok palu" kepada pihak eksekutif. Uang tersebut mesti diberikan agar anggota DPRD memberikan persetujuan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Jambi.
Ketegangan lain berupa impor beras sejumlah 2 juta ton oleh Kementerian Perdagangan. Beberapa pakar mengindikasikan adanya permainan mafia untuk mempersiapkan dana taktis pemilu. Berbagai pernyataan saling bersahut-sahutan.
Mulai dari Rizal Ramli, Budi Waseso selaku Kepala Bulog, Menteri Pertanian, dan Menteri Koordinator Perekenomian Darmin Nasution. Saling bersiteru dan menyalahkan.
Haruskah ini berlanjut?
Pemilu legislatif dan eksekutif  tahun 2019 adalah penentuan bagi masyarakat Indonesia untuk menentukan konfigurasi pemerintahan, baik legislatif maupun eksekutif.
Era Pemerintahan sebelumnya, persoalan Korupsi menjadi tahun gemilang. Di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2 periode. Dimana pemberantasan korupsi menjadi prioritas kebijakan.
Berbagai kasus korupsi diselesaikan oleh KPK dan mempersidangkan para pelaku. Mulai dari eksekutif setingkat Bupati/Walikota, Gubernur dan anggota Dewan Pusat maupun Daerah.
Memang korupsi adalah musuh bersama. Yang bersemayam dalam diri setiap orang yang telah Allaah Swt cabut rasa kecukupan dengan apa yang ada. Maka ia menjadikan mesti berbuat hutang untuk memenuhi nafsu.
Mari memperbaiki diri, keluarga dan tak lupa memilih pemimpin negri ini lewat mencoblos yang kita yakini mampu membayar hutang dan tak berhutang lagi, mengurangi korupsi lewat serangkaian kebijakan, ketegasan, dan keberpihakan kepada perbaikan bangsa.
