Pada sidak hari Minggu (30/1/2022) lalu, Ganjar gusar saat menemukan kualitas bangunan SMA negeri di lereng Gunung Lawu tidak sesuai kualitas.
Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Tawangmangu dirancang secara futuristik, dengan kurikulum dan guru-guru yang semuanya akan dijadikan model pendidikan di Jawa Tengah.
Pagu (atau HPS?) lelang yang berlangsung pada bulan April 2021 itu adalah sebesar Rp 6,5 miliar. Pemenang tender mendapatkan proyek tersebut setelah menawar Rp 5,1 miliar.
Pengadaan infrastruktur SMA umumnya berada di bawah Provinsi. Sehingga tidak mengherankan bila setingkat Gubernur melakukan inspeksi.Â
Dalam kegiatan inspeksi mendadak (sidak) itu, Ganjar Pranowo melihat beberapa bagian bangunan tidak memenuhi kualitas secara teknis.
Temuan-temuan tersebut, di antaranya:
- Pengelasan railing tidak sempurna (mungkin "kurang matang", menurut tukang las).
- Besi pembatas tangga itu berkarat.
- Lantai dan tembok retak.
- Pasangan batu bata yang tidak rapi.
- Dinding di bawah jendela lobi sekolah terbuat dari gypsum. Ketika ditendang, langsung bolong.
Bagusnya, Ganjar "jeli" melihat temuan-temuan di atas.
Kalau tidak?Â
Bisa jadi kontraktor akan lolos dari aib setelah bulan Juni mendatang.Â
Mestinya pada akhir Tahun Anggaran 2021, proyek tersebut telah diserahkan-terimakan kepada Pemda Provinsi Jawa Tengah dengan jaminan.Â
Serah terima yang disetujui oleh konsultan pengawas (pihak independen), aparat pengawasan, panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP), dan diakui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai kuasa penerima anggaran.
Rupa-rupanya konsultan dan para birokrat tersebut  "tidak melihat" kekurangan di atas. Padahal dokumen yang menyertai serah terima itu cukup tebal.Â
Ditambah surat Jaminan Pemeliharaan yang berlaku selama enam bulan atau ditentukan dokumen pengadaan.Â
Dengan penyerahan Jaminan Pemeliharaan, kontraktor menerima pembayaran penuh dikurangi nilai jaminan (retensi) setelah kegiatan pemeliharaan selesai.
Jaminan pemeliharaan pembangunan SMA negeri Tawangmangu jatuh tempo pada bulan Juni 2022. Bila tidak ada temuan, kontraktor bisa selamat. Tapi keburu ketahuan oleh Gubernur Jawa Tengah itu .
Menurut berita terakhir, secara internal Ganjar telah bertemu dengan kontraktor proyek tersebut pada tanggal 3/2/2023 yang berjanji akan memperbaiki kerusakan pada akhir bulan Februari ini.
Jaminan pemeliharaan dapat dicairkan setelah masa pemeliharaan selesai.
Jaminan itu diterbitkan oleh Bank umum nasional. Bisa juga perusahaan asuransi pembiayaan atau penjaminan yang terdaftar pada Kementerian Keuangan, sesuai persyaratan ditentukan di dalam dokumen pemilihan atau lelang.
Pada kegiatan pekerjaan konstruksi (termasuk pengadaan barang/jasa) milik pemerintah melekat berbagai jaminan, sebagai berikut:
- Jaminan Penawaran (khusus tender). Besarnya 1-3 persen dari nilai harga perkiraan sendiri (HPS) yang tercantum dalam pengumuman lelang.
- Jaminan Sanggah Banding (khusus tender). Apabila peserta lelang ada yang menyanggah keputusan pemenang lelang, maka ia harus menyerahkan jaminan ini senilai 1% dari HPS.
- Jaminan Pelaksanaan. Diserahkan oleh kontraktor pelaksana sebesar 5% dari harga penawaran final (80-100% dari HPS).
- Jaminan Uang Muka. Diberikan oleh kontraktor sebesar uang muka diterima untuk keperluan mobilisasi, pembayaran tanda jadi kepada pemasok barang, dan persiapan teknis lainnya.
- Jaminan Pemeliharaan. Ditetapkan nilai jaminan sebesar 5% dari nilai kontrak dan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% pada saat pemeliharaan telah berakhir.
Klausul jaminan disebutkan secara jelas di dalam dokumen pengadaan, baik mengenai ketentuan pihak penerbit maupun besarannya.
Jaminan tersebut digunakan untuk memastikan bahwa urut-urutan penawaran dan pekerjaan konstruksi (dan pengadaan lainnya) dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.
Jadi, kegusaran Ganjar Pranowo adalah perkara wajar. Sebagai pengguna akhir ia turut memastikan bahwa proyek di bawah kendalinya selesai tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi disyaratkan.
Juga, jaminan-jaminan telah diserahkan oleh penyedia jasa (kontraktor) kepada pemberi kerja merupakan garansi pemenuhan mutu dalam kerangka waktu ditentukan.
Persoalannya, bagaimana perangkat birokrasi di bawah Gubernur bisa silap mata ketika melihat bagian bangunan SMA negeri Tawangmangu tidak memenuhi kualitas?
Mungkin mereka lelah......
