Mengikis Citra Proyek dalam Program Rumah Swadaya

Pelaksana lapangan dan pendukungnya terdiri dari 4 tenaga profesional yang sebelumnya bekerja di sebuah non-governmental organization. Lembaga Swadaya Masyarakat yang dikelola oleh swasta tersebut bergerak di bidang rehabilitasi rumah tidak layak huni. Dana diperoleh dari para donatur dalam negeri dan luar negeri.

Keren dong! Dan memang pengalaman mereka dibutuhkan dalam proyek yang saya tangani.

Singkat cerita, terungkap bahwa mereka meminta kick-back atau komisi atas sub-bidang pekerjaan yang dilaksanakan oleh sub-kontraktor. Misalnya, dari setiap meter lari (meter panjang) sebuah bangunan pagar keliling, pegawai proyek meminta kepada rekanan itu komisi sebesar Rp 100 ribu per meter.

Ada banyak cerita dari pengakuan para sub-kontraktor. Bagaimana lagi?

Pada proyek-proyek berikutnya, 4 orang itu tidak digunakan lagi alias dipecat dengan tidak hormat. Saya masih berbaik hati dengan tidak memperkarakannya.

Begitulah citra yang melekat pada proyek pemerintah. Banyak pihak merasa berhak menikmati kue pembangunan. 

Kesimpulan

1. Nilai konstruksi rumah swadaya menggunakan asumsi harga pembangunan RSS itu masih dianggap relatif relevan pada saat sekarang.
2. Seyogianya, citra proyek tidak menempel pada program Rumah Swadaya. Kalaupun ada, mesti dikikis secepatnya agar kelak tidak menjadi persoalan yang menggunung.
3. Berbagai pihak di sekitar penerima dana bersama-sama turut menyukseskan program rumah swadaya.
4. Pihak terkait mengawasi dan mengawal program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat, memulihkan perekonomian masyarakat, dan mengurangi angka pengangguran itu.
5. Besar harapan, tidak bakal ada pemotongan atau pungutan dalam bentuk apa pun, yang menyebabkan berkurangnya jumlah uang diperoleh oleh penerima program pembangunan rumah swadaya. 

Kita semua adalah stakeholder. Kalau bukan kita siapa lagi yang bisa mengawasi penggunaan dana program rumah swadaya?