Bank atau penyalur dana yaitu tempat rekening penerima dana bantuan pemerintah, merupakan cara pencairan BSPS dalam bentuk uang. Bank/Pos penyalur mentransfer BSPS ke rekening Penerima BSPS dalam 1 (satu) langkah untuk melaksanakan pendistribusian BSPS dalam bentuk uang. Pemindahan dana dari rekening Penerima BSPS ke rekening tempat membeli bahan bangunan dan tarik tunai untuk membayar upah merupakan cara Penerima BSPS menggunakan BSPS dalam bentuk uang. Penggunaan bantuan BSPS dalam bentuk barang dilakukan sesuai dengan aturan undang-undang yang membahas tentang aturan pembelian barang dan jasa pemerintah.
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2023 yang juga dikenal dengan Renovasi Rumah bertujuan untuk meningkatkan taraf perumahan masyarakat secara nasional sebanyak 149.750 unit yang tersebar di 34 provinsi.
Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto melaporkan perkembangan terkait program BSPS sampai 9 Juni atau Semester I 2023 telah melampaui 93.139 unit rumah dari target keseluruhan sebanyak 150.050 unit. Total anggaran program BSPS tahun 2023 adalah Rp3,29 triliun.
Menurut Iwan Suprijanto, program Padat Karya Tunai (PKT) digunakan bersamaan dengan Program BSPS yaitu bantuan pemerintah bagi masyarakat berpendapatan rendah, untuk melaksanakan dan meningkatkan kemampuan pemerintah dalam perbaikan kualitas rumah yang sudah ada dan pembangunan rumah baru. Dari target 300.100 orang, pekerja program saat ini sudah mencapai 171.082 orang. (referensi dari indonesia.go.id)
Iwan Suprijanto optimis dengan adanya program BSPS akan memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat berpendapatan rendah, antara lain perumahan yang lebih layak, sehat, dan nyaman, penurunan angka kemiskinan, dan terjaganya daya beli masyarakat.
"Program ini sangat membantu masyarakat untuk memiliki hunian yang layak dengan dana stimulan yang disalurkan oleh pemerintah," kata Iwan Suprijanto.Â
Menurut Iwan Suprijanto, ada tiga fokus utama pengelolaan perumahan swadaya pada tahun 2023.
1. Mendorong percepatan program PKE untuk mengurangi kemiskinan ekstrem melalui perbaikan kondisi rumah tidak layak huni
2. Mengurus kawasan pemukiman
3. Permukiman kumuh terintegrasi dan menawarkan layanan lengkap oleh Klinik Swadaya.
Terdapat 16.824 unit rumah tidak layak untuk ditempati di Provinsi Jawa Barat sudah mulai dilaksanakan program BSPS. Saat ini, sebanyak 8.559 calon penerima program BSPS telah diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR menggunakan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Jawa II berdasarkan nama dan alamat.
