3.Pembangunan jalan tol
Setelah kontrak disetujui, pihak swasta mulai membangun jalan tol Lumajang-Jember. Pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah disepakati dalam kontrak.
4.Operasi dan pemeliharaan
Setelah jalan tol selesai dibangun, pihak swasta mulai mengoperasikan jalan tol dan melakukan pemeliharaan terhadap jalan tol sesuai dengan standar yang ditentukan dalam kontrak.
5.Pengembalian proyek
Setelah jangka waktu kontrak berakhir, jalan tol akan diserahkan kembali kepada pemerintah. Pihak swasta akan memperoleh pengembalian investasi yang dilakukan selama kontrak berlangsung sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati dalam kontrak.
Skema konsesi atau BOT dalam pembangunan jalan tol Lumajang-Jember dapat memberikan banyak manfaat, antara lain percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, serta peningkatan perekonomian daerah. Namun, penting untuk memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan dan keadilan dalam kerja sama tersebut.
Beberapa indikator yang sangat penting dalam skema Public Private Partnership (PPP) dengan model Build-Operate-Transfer (BOT) antara lain:
- Kejelasan dan kestabilan kebijakan dan regulasi: Kebijakan dan regulasi yang jelas dan stabil sangat penting untuk menjamin keberhasilan dan keberlanjutan proyek PPP. Pemerintah harus memberikan dukungan dan jaminan yang cukup untuk menjamin investasi swasta dalam jangka panjang.
- Struktur keuangan yang solid: Struktur keuangan yang solid sangat penting untuk menjamin ketersediaan modal yang cukup dalam pelaksanaan proyek dan mengurangi risiko keuangan. Kepastian dalam pembiayaan dan pengelolaan risiko keuangan harus diperhatikan dengan baik dalam perjanjian kontrak antara pemerintah dan swasta.
- Rencana operasional yang terperinci: Rencana operasional yang terperinci harus dipersiapkan untuk memastikan bahwa proyek PPP dapat dioperasikan dengan efisien dan efektif, serta menghasilkan keuntungan yang cukup bagi pihak swasta. Rencana ini harus mencakup strategi operasional, biaya operasional, manajemen risiko, dan evaluasi kinerja.
- Kepastian terhadap lahan dan hak penggunaan: Kepastian terhadap lahan dan hak penggunaan sangat penting untuk melancarkan pelaksanaan proyek PPP. Pemerintah harus menjamin kepastian lahan dan hak penggunaan untuk proyek selama masa kontrak dan memastikan bahwa tanah yang digunakan untuk proyek tersebut sesuai dengan persyaratan lingkungan yang berlaku.
- Pengaturan kontrak yang jelas dan adil: Pengaturan kontrak yang jelas dan adil harus dipastikan dalam perjanjian kontrak antara pemerintah dan swasta. Kontrak tersebut harus mencakup aspek-aspek seperti waktu pelaksanaan proyek, biaya, standar mutu, dan jaminan investasi serta pengelolaan risiko yang jelas bagi masing-masing pihak.
- Manajemen risiko yang efektif: Manajemen risiko yang efektif sangat penting untuk meminimalkan risiko yang mungkin terjadi selama pelaksanaan proyek. Pemerintah dan swasta harus memahami risiko yang terkait dengan proyek PPP dan bekerja sama untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko tersebut dengan baik.
Proyek pembangunan jalan Tol Jember-Lumajang merupakan proyek yang akan dijalankan dengan pendanaan dari pemerintah dan swasta. Proyek ini termasuk dari salah satu dari tujuh proyek jalan Tol dari Kementerian PUPR pada kuartal IV 2021. Tujuh proyek tersebut meliputi Jalan Tol Cilacap-Yogyakarta, Demak-Tuban, Jember-Lumajang, Ngawi-Bojonegoro-Babat, Jember-Situbondo, Tulungagung-Kepanjen, dan Samarinda-Bontang. Proyek Jalan Tol Samarinda-Bontang masih dalam perencanaan.
Berikut adalah 7 kecamatan yang dilalui oleh ruas tol Lumajang-Jember:
1. Kecamatan Candipuro (Kabupaten Lumajang)
