Di luar kebijakan itu, para penegak hukum pemberantas korupsi seperti KPK, Kejaksaan, dan Polri sepertinya juga ikut mempengaruhi dolar tidak bisa direm. Sayangnya, kebijakan-kebijakan ini dikeluarkan secara simultan alias hampir bersamaan oleh pemerintah. Penerapan kebijakan secara hampir bersamaan ini membuat masyarakat dan industri seperti tidak dikasih napas untuk terus bergerak. Â
Selama ini ekonomi Indonesia dominan ditopang oleh tingkat konsumsi dan ekspor sumber daya alam terutama minyak bumi dan batubara. Di saat pemerintah saat ini mengganti fokus perekonomian Indonesia dari yang bersifat konsumsi menjadi negara yang bersifat produksi maka pasti akan benyak fondasi ekonomi yang berubah. Dampaknya mungkin untuk sementara adalah tingkat komsumsi masyarakat akan turun. Padahal tingkat konsumsi itulah sebagai daya tarik indonesia bagi investor untuk menyimpan dolarnya di Indonesia. Ketika tingkat konsumsi turun, maka Indonesia untuk sementarawaktu ditinggal investor dengan menarik dolarnya dari Indonesia.
Kebijakan ImportÂ
Dulu masyarakat atau industri bisa mengkonsumsi apapun dengan murah, maka saat ini kebiasaan itu sudah mulai terbatas. Industri tidak bisa lagi dengan bebas meng import produk jadi maupun komponen pendukung industrinya karena kebijakan perketatan import oleh pemerintah. Pemerintah menyarankan untuk menggunakan produk atau komponen lokal tanah air.Â
Sayangnya produk-produk yang diperketat untuk diimport itu masih langka di Indonesia, kalaupun ada kualitasnya tidak sesuai kebutuhan industri. Akibatnya harga produk-produk yang berafiliasi dengan produk import di masyarakat menjadi lebih mahal, karena stok yang terbatas, industri membatasi produksinya. Akibatnnya daya beli masyarakat menjadi menurun, tingkat konsumsi pun otomatis ikut turun. Bahkan industri pun mulai mem PHK karyawannya akibat kesulitan produksi, akibatnya makin rendahlah tingkat konsumsi masyarakat.
Langka atau tidak berkualitasnya komponen atau produk pengganti import itu barangkali karena kebijakan masa lalu yang fokus ke konsumsi sehingga keran import di buka selebar-lebarnya, industri lokal gulung tikar. Saat ini ketika mereka dibutuhkan untuk menutupi produk import, mereka belum siap dan bahkan harus memulai dari nol dulu, padahal dibutuhkan kecepatan ketersediaan akan produk mereka.Â
Seharusnya pemerintah menyiapkan dulu segala hal terkait produk pengganti import itu sebelum menerapkan perketatan import. Tapi kemudian timbul pertanyaan, darimana sumber dayanya baik itu dana, infrastruktur, maupun keahlian SDM nya? itulah tugas kita bersama, bekerjasama menyediakan segala sumber daya itu. Dana penyediaan sarana dan prasarana itu konon kabarnya dari pengelihan subsidi BBM, serta juga utang.
Kenaikan Harga BBM Bersubsidi
Naiknya harga BBM, karena subsidinya dialihkan ke hal-hal yang produktif, menyebabkan dampak kepada faktor logistik industri dan beban energi industri. Ditambah pula infrastruktur fisik dan kondisi alam di Indonesia yang tidak menentu, mengakibatkan biaya logistik semakin mahal. Dampaknya adalah harga produk di masyarakat menjadi mahal.Â
Selain industri, masyarakat pun terkena imbas dari naiknya harga BBM, terutama masyarakat yang menggantungkan aktivitas seharinya-harinya menggunakan BBM. Porsi pengeluaran mereka untuk itu menjadi besar, sedangkan pendapatan mereka tetap atau bahkan menurun. Akibatnya daya beli masyarakat menjadi turun, otomatis tingkat konsumsi masyarakat turun.
Pengawasan Oleh Penegak Hukum Pemberantas Korupsi