Mencegah Demokrasi Menjadi Seremoni

 Sayangnya ajang tersebut setidaknya hingga saat ini, belum mampu mengangkat harkat para calon, karena hanya kaya wacana dan janji, namun amat minim/miskin gagasan dan ide rasional untuk mengangkat derajat kehidupan masyarakat. Pemerintahan dan pembangunan merupakan upaya memberdayakan dan mencerdaskan masyarakat, bukan membuai, meninabobokan masyarakat dengan banjir hibah dan bansos.

Semoga seiring perjalanan waktu, karena dilandasi oleh rasa cinta tanah air yang tinggi, semua proses tersebut akan menjadi semakin baik. Para kader dari mana pun latar belakangnya, menyadari bahwa menjadi presiden, kepala daerah, anggota DPR, DPRD dan DPD bukan lahan mencari jabatan atau mencari pekerjaan, melainkan momentum untuk memberikan pelayanan, memperjuangkan bangsa, membuka lapangan pekerjaan dan berbagai peluang baru yang dapat mengangkat derajat kehidupan masyarakat.

Di tangan para pejabat publik selaku pembuat kebijakan strategis pembangunan di pusat dan daerah, dipertaruhkan nasib ratusan juta rakyat Indonesia dalam menghadapi pergaulan antar bangsa yang semakin kompetitif. Masyarakat tentunya juga tidak bisa hanya menunggu nasib dan jangan mau dinanabobokan. 

Masyarakat yang cerdas dan peduli terhadap nasih bangsanya perlu berkontribusi, mencermati dan mengkritisi para pengemban amanat tersebut sejak dalam proses pemilihan hingga telah terpilih untuk menjalankan tugasnya. 

Pemilihan umum sebagai salah satu bentuk demokrasi akan berjalan baik dan dapat menimbulkan kemajuan ketika terjadi check and balances. Apabila check and balances tidak ada, maka demokrasi akan kehilangan esensinya, dan terjatuh ke level seremoni belaka.