Polemik Pernyataan Yusril, Apa Dasar Menyebutkan Bahwa Peristiwa 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat?

Keadilan tidak hanya dituntut dalam ranah hukum, tetapi juga harus mencakup pertimbangan moral yang lebih mendalam. Dalam kasus pelanggaran HAM, penegakan hukum seharusnya mencerminkan komitmen untuk melindungi hak-hak dasar setiap individu dan menuntut pertanggungjawaban bagi pelanggar. 

Pertanyaan yang muncul adalah apakah sistem hukum di Indonesia cukup responsif untuk menangani pelanggaran berat yang telah terjadi, atau justru terjebak dalam dilema politik yang menghalangi keadilan. 

Dengan demikian, penting untuk mendorong dialog yang lebih luas mengenai pelanggaran HAM dan menuntut transparansi serta akuntabilitas dari pemerintah dalam menegakkan hukum. 

Keberanian untuk mengakui kesalahan masa lalu dan berkomitmen pada perlindungan HAM di masa depan menjadi langkah awal yang krusial menuju keadilan yang sesungguhnya.

Kompasianival

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H