[caption id="attachment_306842" align="aligncenter" width="300" caption="foto: news.liputan6.com"][/caption]
Judul tulisan ini sebenarnya masih tanda tanya juga bagi saya, musuh Demokrat atau musuh SBY?
Tulisan ini tidak hanya menyasar kepada Gede Pasek Suardika yang beberapa hari lalu telah menerima 'Surat Cerai' dari Partai Demokrat. Tidak hanya diceraikan sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, kabar lebih buruknya lagi Pasek dipecat sebagai kader Partai Demokrat. Apa sebabnya?
“Semua kader wajib loyal kepada partai, tapi Pasek lebih loyal ke Anas. Melanggar pakta integritas yang sudah disepakati."
Pernyataan itu keluar dari mulut Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul yang dikenal selama ini sebagai 'Loyalis SBY', Sang Ketua Umum, Ketua Majelis Tinggi dan Presiden Republik Indonesia yang baru kemarin meluncurkan buku bertagline "Untuk Pecinta Demokrasi". Benarkah partai penyanjung demokrasi itu demokratis?
Kita pahami dulu, apa itu demokrasi? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.
Untuk partai yang menjunjung demokrasi, berlakukah paham tersebut?
Flash back jauh beberapa tahun kebelakang, ketika Anas Urbaningrum masih baru menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Dari seorang sahabat di Partai Demokrat yang berada dilingkaran Anas pernah mengungkapkan, bahwa Anas pernah ditegur oleh SBY karena menghadiri Ulang Tahun PDI-P di Lenteng Agung. Memang, saat itu Anas terlihat sangat dekat dengan Megawati Soekarno Putri. Bagi Anas, sebagai seorang politisi dan Ketua Umum Partai itu adalah kewajibannya untuk menjalin hubungan baik dengan siapa pun.
Mungkin kita semua tahu bagaimana hubungan antara SBY dan Megawati, itulah penyebabnya.
Lalu, belasan DPC dan DPD yang terkena razia pendukung Anas di PLT dengan gaya cowboy. Dan yang terbaru ya Gede Pasek Suardika.
Kemarin saya ngobrol bareng dengan Pasek di Rumah Pergerakan PPI, dia mengiyakan kalau dirinya dipecat. Suratnya pun sudah ada ditangannya. “Nggak ada itu aturan tertulis maupun tidak tertulis yang menjelaskan saya tidak boleh berteman dengan Anas. Tapi kalau aturan itu ada dan dipakai, rasanya kok naif sekali,” kata Pasek dengan raut wajah tak seperti biasanya.
Surat bernomor: 01/EXT/DPP.PD/I/2014 tertanggal 13 Januari 2014 dari DPP PD tentang PAW itu menjadi dokumen bersejarah bagi hidupnya. Surat penceraian dengan alasan pelanggaran kode etik Partai Demokrat dan surat itu di tanda tangani oleh Syariefuddin Hasan sebagai Ketua Harian (Kahar) dan Sekjen Edhie Baskoro Yudhoyono. Dengan tembusan ke Presiden RI, ketua KPU, Sekjen DPR/MPR RI, Ketua Fraksi PD. Dan lucunya Pasek yang akan di PAW kan, tidak diberitahu alias tidak dapat tembusan.
Bagi Pasek yang dipilih langsung oleh rakyat sebagai wakil rakyat di DPR, tidak masalah jika dirinya dicopot dan dirotasi. Tapi untuk tuduhan pelanggaran kode etik dan ada juga yang mengatakan pelanggaran pakta integritas, Pasek sedang memikirkan dan akan mempersiapkan langkah.
"Itu otokritik karena ketua harian yang serampangan mengelola partai sebesar PD. Seperti manager perusahaan keluarga saja. Ntah kenapa Kahar begitu benci saya. Sejak KLB, trus niat mendongkel saya. Copot dari Ketua Komisi III dan geser dari Komisi III," kata pasek dengan nada menahan kemarahannya.
Dalam konteks pelanggaran kode etik partai, Pasek mengaku tidak pernah dipanggil Komisi Pengawas dan Dewan Kehormatan. Sehingga menurut Pasek, surat itulah yang telah melanggar etika dan AD/ART. Pasek paham betul, jika terkadang ambisius dan emosional sering meninggalkan aturan.
Lalu, Pasek pun mengingatkan soal kasus surat undangan Rapimnas PD di Sahid Hotel yang didesain mirip dengan KLB. Yang tanda tangan Sekretaris Dewan Pembina dengan Sekjen, sementara Ketua Umum tidak diajak. "Dari Ilmu surat manapun jadi aneh. Sesama sekretaris mengundang, ketua umumnya nggak diajak. Kini dlm bentuk beda terjadi lagi. Isi surat Menuduh pelanggaran Kode Etik tanpa sebutkan Kode etik mana yang dilanggar langsung, mem-PAW saya,".
Pasek mengakui bahwa Partai Demokrat yang telah menjadi kendaraan politiknya untuk duduk sebagai anggota legislatif, tapi baginya peran rakyatlah yang lebih besar. "Kalau dicalonkan tapi tidak ada yang memilih apa bisa saya duduk di DPR? Kan tidak mungkin".
Bagi Pasek, hukuman tanpa proses itu ilegal, abuse of power dan mirip jaman Orba. Sikat dulu, alasan belakangan. "Sekali lagi soal jabatan tidak saya masalahkan, tapi masalah hukuman tanpa proses ini membuat nurani saya harus berontak. Apa harus dibiarkan demokrasi kita dibangun dengan dasar emosi, galau dan seenaknya sendiri. Seakan parpol itu miliknya sendiri. Kita semua dianggap kost saja yang bisa diusir kapan ia mau tanpa perlu aturan. Ini berbahaya."
Pasek pun menyayangkan sikap Partai Demokrat yang semakin hari semakin otoriter. Baginya pola otoriter itu yang tak lagi boleh dibiarkan.
"Kasihan nama Demokrat kalau pola otoriter dibiarkan. Kasihan ketua DPC-DPD hanya karena dekat Anas disikat. Padahal mereka juga ikut memilih secara aklamasi SBY saat KLB di Bali. Merek disikat tanpa tahu kesalahnnya apa secara organisasi. Haruskah arogansi itu dibiarkan sehingga makin kalap & merugikan?"
Itu tentu tidak menjadi pertanyaan besar hanya untuk Pasek seorang, tapi bagi semua orang. Persoalan arogansi adalah persoalan Hak Asasi yang dikebiri paksa. Ini tentu harus dilawan.
Lalu Pasek lebih menjelaskan soal dirinya yang dituduhkan dianggap melawan Pakta Integritas, Pasek sangat yakin bahwa dirinya lebih berintegritas dibandingkan dengan Syarief Hasan atau Ibas. "Bukan utk menyombongkan diri, tp ini Fakta," kata Pasek.
Mari kita cek hal yang paling krusial dari isi Pakta Integritas Partai Demokrat, yaitu Tidak KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme)
Korupsi, Pasek sampai saat ini clear soal kasus-kasus korupsi. Kolusi, sampai saat ini pun Pasek clear dari jerat Kolusi. Nepotisme, Pasek memilih maju DPD di Pemilu 2014 karena istrinya menjadi Caleg Partai Demokrat. Dipastikan untuk persoalan Nepotisme, Pasek juga clear.
Sekarang kita ke Syarief Hasan, untuk persoalan korupsi, kita sama-sama tahu soal kasus Videotron yang melibatkan anaknya yaitu Riefan Avrian dan Kepala Bagian Umum Kementerian Koperasi, Hasnawi Bachtiar suami dari keponakannya. Korupsi Videotron ini merugikan negara senilai Rp 23,4 miliar.
Bau kolusi juga tercium selain anaknya yang diduga bermain proyek di Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, ternyata Hasnawi yang menetapkan pemenang tender, ternyata juga masih punya hubungan kekerabatan dengan Pak Menteri Syarief Hasan. Hasnawi adalah suami dari Sitti Darmawasita dan Sitti adalah keponakan Syarief Hasan. Saat ini, Sitti menjabat Direktur Keuangan Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan UKM (LLP-KUKM), pengelola SMESCO, yang gedungnya menjadi lokasi pemasangan videotron.
Begitu pula soal Nepotisme, Syarief Hasan dan istrinya Ingrid Kansil sama-sama di Partai Demokrat. Dan sama-sama pula maju sebagai Caleg Partai Demokrat bersama beberapa kerabat lainnya. Wow, menakjubkan bukan?
Lalu bagaimana pula dengan Ibas? Terbukti atau tidak, yang pasti namanya kerap disebut di sidang oleh Deviardi dan Yulianis di dalam 2 kasus yang berbeda. Namun, fungsionaris KPK kompak pasang badan untuk melindungi Ibas, bahkan kesaksian dan Yulianis-nya sendiri dikatakan sebagai orang aneh dengan kesaksian yang aneh pula oleh Ketua KPK Abraham Samad.
Untuk urusan Kolusi dan Nepotismenya Ibas, tak menarik dituliskan lagi. Wajar bila keluarga Cikeas ada dimana-mana mengisi ruang partai dan meramaikan bursa Caleg Partai Demokrat.
Dari sini, siapa sebenarnya yang melanggar Pakta Integritas, Pasek, Syarief Hasan atau Ibas?
Pasek pantas dan sangat layak untuk melakukan perlawanan. Masalah persahabatannya dengan Anas Urbaningrum adalah urusan pribadinya. "Masak mereka tidak cocok, saya harus dicokok hidungnya untuk ikut memusuhi Anas. Mereka musuhan kok saya diajak ikut memusuhi tanpa alasan".
Bagi ksatria, tak ada kebahagiaan yang lebih besar dari pada berperang menegakkan kebenaran
(Bhagawad Gita II.31)
Salam!
@bobbytriadi
