Badan PBB untuk Buruh atau ILO mencatat dalam Proyeksi Ketenagakerjaan dan Sosial Dunia ILO 2023, pertumbuhan lapangan kerja dunia hanya sebesar 1% pada 2023. Pada saat bersamaan, Indonesia masih kesulitan menyediakan lapangan kerja. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada Agustus 2023, angka pengangguran di Indonesia mencapai 7,86 juta orang.
Menurut Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), industri SKT terbukti mampu menyerap tenaga kerja, khususnya dari kalangan perempuan. Sebanyak 97% pekerja SKT adalah kaum perempuan yang menjadi penyokong ekonomi keluarga. Tak dapat disangkal, hingga saat ini ekosistem SKT menimbulkan dampak berlipat ganda dalam ekonomi lokal dan nasional. Ekonomi lokal akan terbantu ketika industri SKT mendatangkan rezeki juga bagi sektor transportasi, makanan, dan UMKM di sekitarnya.
Data resmi menunjukkan terjadinya kenaikan pendapatan negara dari cukai tembakau. Dilansir Katadata, penerimaan cukai hasil tembakau per semester I 2022 sudah mencapai Rp118 triliun. Hal ini menunjukkan pertumbuhan 33,3% dibanding semester I tahun sebelumnya. Hal ini jugalah yang membuat pemerintah berencana menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk rokok rata-rata 10% pada 2023 dan 2024.
Dilansir Antaranews, pada tahun 2000 produksi tembakau Indonesia adalah 260.000 ton. Produksi ini masih belum memenuhi kebutuhan 338.000 ton. Di sisi lain, ekspor tembakau 31.130 ton pada tahun 2020 dan menurun menjadi 27.410 ton pada tahun 2021. Impor tembakau mencapai 116.930 ton pada 2021.
Data menunjukkan, luas lahan pertanian tembakau di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 219.268 hektar. Lahan seluas itu mampu menghasilkan 260.090 ton tembakau dan menyerap 1,7 juta tenaga kerja petani dan buruh tani. Belum lagi para pekerja pabrik SKT. Sebanyak 90 persen produksi rokok di Indonesia saat ini disokong oleh SKT.
Dirilis Mediaindonesia, pemerintah telah menetapkan cengkih dan tembakau sebagai komoditas strategis nasional dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014. Tembakau dan cengkih mampu menyerap 6 juta tenaga kerja, mulai dari petani, pekerja pabrik, dan pekerja industri kreatif. Oleh karena itu, Budidoyo, ketua Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia mengharapkan agar pemerintah membantu industri tembakau yang memiliki dampak besar bagi ekonomi rakyat.
Pemerintah juga sudah menerapkan aturan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dengan PMK 215/PMK. 07/2021. Dalam peraturan itu, 50 persen Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, 10 persen untuk penegakan hukum, dan 40 persen untuk sektor kesehatan. Artinya, cukai hasil tembakau digunakan untuk kesejahteraan petani dan masyarakat luas.
Sentra-Sentra SKT di Indonesia
Saat ini sentra-sentra SKT di penjuru Indonesia mendukung perekonomian daerah dan nasional. Sentra-sentra tersebut tersebar di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta.
