Jakarta - Beredar luas di media sosial pernyataan dari Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Prof. Dr. H. KRH. Henry Yosodiningrat, S.H., M.H., terkait dugaan perintah Kapolri kepada Direktur Binmas Polda di seluruh Indonesia untuk mendukung salah satu paslon di Pilpres 2024. Polri merespons serius atas hal ini.
Menurut beberapa sumber, Henry mengklaim bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan Direktur Binmas di seluruh polda untuk mendukung paslon tertentu dalam sebuah diskusi, yang kemudian menjadi viral.
Menghadapi situasi ini, Henry Yosodiningrat, politisi senior dan pengacara, memutuskan untuk menemui Kabaharkam Polri, Komjen Fadil Imran, di Gedung Baharkam Polri, Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada hari Senin (12/2/2024), untuk menjelaskan pernyataannya.
Henry menyatakan, "Saya sengaja datang ke sini untuk menjelaskan terkait pernyataan saya pada tanggal 9 yang lalu, bahwa ada perintah khusus dari Kapolri kepada Direktur Binmas di seluruh polda, dan berita itu menjadi viral."
Henry mengakui bahwa setelah ia mengeluarkan pernyataannya, beberapa Kapolda menghubunginya dan membantah apa yang dikatakannya. Dia juga mengklaim telah memberikan penjelasan lebih lanjut kepada Direktur Binmas Mabes Polri mengenai pernyataannya.
"Dua hari lalu saya dapat telepon dari beberapa Kapolda, tidak perlu saya sebutkan, menyatakan bahwa informasi yang saya sampaikan itu nampaknya salah. Saya bilang kenapa? (Kata dia) Saya sudah cek ke Dirbinmas, tidak pernah ada Dirbinmas diundang oleh Kapolri dan diberi arahan seperti itu," kata pengacara senior ini.
Henry tidak langsung percaya dengan pernyataan Kapolda tersebut karena itu ia memutuskan datang Baharkam Polri. Setelah bertemu dengan Fadil Imran, Henry mengklarifikasi bahwa informasi mengenai arahan Kapolri untuk mendukung paslon tertentu tidak benar.
"Tadi dijelaskan bahwa apa yang beliau (Kapolda) sampaikan lewat telepon itu memang benar adanya gitu, ya, dalam arti tidak pernah ada arahan dari Kapolri, itu saja," tambahnya.
"Sebenarnya simpel aja, kalau saya punya komunikasi dengan Pak Kapolri mungkin saya bisa langsung telepon seketika mendapatkan info itu (tapi tidak punya kontaknya)," ucap dia.
Henry menegaskan bahwa kedatangannya ke Baharkam Polri adalah inisiatif pribadi karena kecemasannya terhadap informasi yang dia terima melalui grup WhatsApp.
"Saya menyampaikan ini karena cinta saya pada negara ini lebih besar dari pada diri saya sendiri, dan juga cinta saya pada institusi Polri," ungkap Henry.
"Saya sampaikan itu semata karena kecintaan saya terhadap negeri ini melebihi kecintaan saya terhadap diri saya sendiri, begitu juga kecintaan saya terhadap institusi Polri," kata Henry.
"Setelah saya sampaikan (isu) ini saya dipanggil Bareskrim Polri, saya siap. (Tapi) untungnya saya dapat telepon dari Bapak Kapolda itu tadi, dan saya baru ingat bahwa Binmas di bawah naungan Baharkam, langsung saya konfirmasi ke beliau itu. Jadi udah clear semuanya," imbuh dia.
Berikut perkataan Henry Yoso yang tersebar di media sosial:
"Ini sudah beredar, ada penekanan Kapolri kepada Dirbinmas seluruh Indonesia. Yang pertama, ini di grup-grup WhatsApp sudah beredar ini ya. Bahwa saya mau dipanggil besok ke Bareskrim saya siap, jam berapa, di mana saya siap ya."
Henry juga menyampaikan harapannya agar Polri tetap netral dalam Pilpres 2024. Dia berharap netralitas tersebut tidak hanya sebatas ucapan, tetapi diwujudkan dalam tindakan.
"Ya harapan-harapan saya kepada institusi Polri, tadi Pak Kabaharkam sudah menyampaikan kepada saya bahwa sesuai dengan UU Kepolisian, bahwa Polri itu netral," ucap dia.
Kabaharkam Polri, Komjen Fadil Imran, menyampaikan terima kasih atas masukan masyarakat terkait Pemilu. Ia menegaskan bahwa Polri akan tetap netral dan mengimbau masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh hoaks.
"Saya ingin imbau kepada masyarakat pada umumnya jangan mudah terpengaruh pada informasi-informasi yang tidak benar atau hoaks. Poin utama mari kita tetap jaga persatuan dan kesatuan. Saya kira kita sepakat semua termasuk dengan Bang Henry Yoso," ujar Fadil.
"Terima kasih atas partisipasi masyarakat dalam berikan kritik dan saran terkait dengan demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia, dan kami tegaskan bahwa Polri netral. Sesuai dengan ketentuan UU dan akan kawal sampai dengan tuntas Pemilu 2024. Sehingga terpilih pemimpin nasional dan wakil kita di legislatif yang akan datang," ucap dia
Sebelumnya, dalam sebuah diskusi pada 9 Februari 2024, Henry membacakan pesan WhatsApp yang menyatakan adanya perintah untuk mengerahkan fungsi Binmas Polri sebagai instrumen pemenang pemilu.
Sistem door to door oleh Bhabinkamtibmas tidak efektif karena sudah terbongkar oleh masyarakat. Oleh karena itu, di kerahkan para dai kamtibmas melalui sarana ibadah sebagai cara untuk mengelola dan memastikan dukungan suara untuk paslon 02 dalam dua minggu ke depan.
Pengawasan terhadap para dai kamtibmas dilakukan dengan memberikan perangkat hp baru dan nomor sim card luar negeri beserta modem mobile internet. Upaya mendapatkan dana bantuan juga dilakukan melalui kolaborasi dengan pengusaha BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) yang merupakan rekan dari Direktorat Binmas di berbagai wilayah.
"Kalau memang ini hoaks saya minta Kapolri memberikan klarifikasi karena siapa tahu pertemuannya tidak, tapi ada perintah melalui tangan-tangan yang lain, tangan-tangan kotor tentunya," kata Henry.
"Jadi saya bisa pertanggungjawabkan karena saya memperoleh ini di banyak grup WA, jadi bukan saya ngarang. Tapi kalau saya mau dipanggil oleh Bareskrim Polri atau Kapolri saya siap," lanjutnya.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H