The Nine-Dash Line: Ancaman Kritis Fiksi Hukum Tiongkok Atas Laut Cina Selatan dan Dampaknya terhadap Kedaulatan Indonesia

Kondisi geopolitik dan geoekonomi di Laut Cina Selatan telah membuat situasi menjadi sangat sensitif. Tiongkok telah menjadi kekuatan ekonomi terbesar di dunia, dan memiliki kepentingan strategis untuk mempertahankan akses ke sumber daya alam dan jalur laut utama. 

Kondisi ini semakin menarik perhatian internasional ketika munculnya The Nine-Dash Line, juga disebut sebagai "base lines" atau "nine dotted lines" garis yang digunakan Tiongkok untuk mengklaim wilayah di Laut Cina Selatan (Nursalim et al., 2023). Garis-garis ini pertama kali dibuat oleh Tiongkok pada tahun 1947, dan sejak itu telah menjadi salah satu subjek kontroversi di kancah internasional (Santoso et al., 2023). 

Kritik terhadap The Nine-Dash Line dianggap sebagai suatu fiksi hukum yang dibuat oleh Tiongkok untuk mengklaim wilayah laut Cina Selatan, yang dapat menjadi ancaman terhadap stabilitas di kawasan Asia-Pasifik dan keamanan nasional serta kedaulatan negara Indonesia. Analisis The Nine-Dash Line dianggap sebagai suatu fiksi hukum Tiongkok karena beberapa alasan, yaitu:

• Lack of Clarity & Lack of International Recognition: Kurang jelasnya batas-batas wilayah yang diklaim Tiongkok, sehingga tidak diakui oleh masyarakat internasional dan tidak memenuhi standar-standar hukum laut internasional. (Dupuy, 2013;  Baylon et al, 2021)
• Ambiguity: Ambiguitas dalam interpretasi garis-garis tersebut, sehingga dapat dibaca secara berbeda oleh negara-negara lain (Abiwawanti, 2022)
• Conflict with UNCLOS: Menimbulkan kontradiktif dengan Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS), yang diakui oleh hampir semua negara di dunia.

Dengan demikian, The Nine-Dash Line dapat dianggap sebagai suatu langkah yang kurang transparan dan tidak berbasis hukum, yang dapat meningkatkan ketegangan dan ancaman keamanan di wilayah Cina Selatan.

Dampak Fiksi Hukum The Nine-Dash Line dan Implikasinya terhadap Kedaulatan Indonesia 

The Nine-Dash Line yang dinyatakan oleh Tiongkok memiliki implikasi signifikan terhadap kebebasan dan keamanan nasional Indonesia. Wilayah laut Indonesia dan sumber daya lautnya berada di bawah ancaman dari klaim Tiongkok yang luas di Laut Cina Selatan. 

Analisis dampak klaim Tiongkok terhadap kebebasan Indonesia, termasuk kedalam ancaman serius terhadap wilayah laut Indonesia dan keamanan nasional. Klaim Tiongkok di Laut Cina Selatan bertemu dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan lembah kontinen Indonesia. Jika klaim Tiongkok diakui, maka akan memberikan mereka kendali atas sumber daya laut Indonesia yang signifikan, termasuk cadangan minyak dan gas, perikanan, dan jalur shipping. 

Hal ini dapat menyebabkan kehilangan kebebasan dan kendali atas sumber daya laut Indonesia. Selain itu, Klaim Tiongkok di Laut Cina Selatan juga menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional Indonesia. Perbatasan laut yang tidak jelas dapat menimbulkan ketegangan dan konflik dengan Tiongkok, yang dapat mempengaruhi stabilitas region.

Beberapa kasus menunjukkan bagaimana klaim Tiongkok telah mengganggu stabilitas regional dan mempengaruhi hubungan internasional Indonesia:

• Pulau Sipadan dan Ligitan (2002), Mahkamah Internasional memutuskan bahwa pulau-pulau tersebut berada di bawah kekuasaan Malaysia. Namun, Tiongkok terus mengklaim kekuasaan atas pulau-pulau tersebut, yang menjadi sumber ketegangan antara Tiongkok dan Malaysia.
• Filipina vs Tiongkok (2016), Filipina mengajukan gugatan terhadap Tiongkok di Arbitrase Internasional, menantang klaim Tiongkok di Laut Cina Selatan. Gugatan tersebut dinyatakan berpihak pada Filipina, namun Tiongkok menolak pengakuannya.
• Hak ikan Indonesia-Tiongkok (2019) Tiongkok dan Indonesia menandatangani memorandum of understanding tentang hak ikan di Laut Cina Selatan. Namun, kesepakatan tersebut telah ditentang oleh negara lain di region, yang berargumen bahwa kesepakatan tersebut memberikan keuntungan yang tidak adil kepada nelayan-nelayan Tiongkok atas nelayan-nelayan Indonesia.
• Ekspansi militer Tiongkok: Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok telah meningkatkan presensi militernya di Laut Cina Selatan, termasuk penempatan kapal-kapal perang dan pesawat udara. Hal ini telah menimbulkan ketegangan dengan negara lain di region, termasuk Indonesia.

Kasus yang telah terjadi diatas menunjukan bagaimana adanya Garis tersebut menimbulkan ancaman terhadap wilayah laut Indonesia dan keamanan nasional. Oleh karena itu, perlu untuk Indonesia terus menyatakan kebebasannya atas wilayah lautnya dan bekerja sama dengan negara lain di region untuk meningkatkan stabilitas regional dan keamanan nasional.

Harmonisasi Diplomatik: Solusi Kolaboratif untuk Konflik Laut Cina Selatan

Konflik Laut Cina Selatan telah menjadi salah satu isu sensitif di region, yang dapat menimbulkan ketegangan dan konflik antara negara-negara di region. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Indonesia harus meningkatkan koordinasi dengan negara lain di region, serta meningkatkan keamanan laut Indonesia dan mempertahankan hak-haknya atas wilayah laut. Berikut adalah beberapa solusi kolaboratif yang dapat membantu mengatasi konflik Laut Cina Selatan:

• Koordinasi Diplomatik

Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan koordinasi dengan negara-negara tetangga di kawasan, seperti Malaysia, Filipina, dan Vietnam, guna mengatasi permasalahan klaim yang diajukan oleh Tiongkok. Koordinasi diplomatik yang kuat dapat memperkuat kesadaran dan komitmen akan urgensi penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan. Selain itu, koordinasi diplomatik dapat memperkuat kapasitas negara-negara di kawasan untuk menghadapi tekanan dan ancaman yang mungkin timbul dari Tiongkok.

• Koordinasi Keamanan Laut

Pemerintah Indonesia harus meningkatkan keamanan laut Indonesia, termasuk meningkatkan kemampuan pertahanan laut dan meningkatkan koordinasi dengan kapal perang lain di kawasan laut Cina selatan. Keamanan laut Indonesia juga dapat membantu mempertahankan hak-haknya atas wilayah laut dan menghentikan aksi-aksi agresif dari Tiongkok. Keamanan laut Indonesia juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan wilayah laut dan keamanan nasional.

• Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dengan nilai Patriotisme dan Nasionalisme 

Pemerintah Indonesia harus meningkatkan kesadaran masyarakat melalui Semangat patriotisme dan nasionalisme yang dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayahnya (Fahrezi et al., 2023). Kesadaran masyarakat  melalui rasa cinta dan bangga terhadap tanah air dengan edukasi dan konservasi sejarah dan budaya dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mengatasi konflik Laut Cina Selatan, serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mendukung upaya-upaya Pemerintah Indonesia dalam mengatasi konflik tersebut.

The Nine-Dash Line yang dijadikan sebagai strategi oleh Tiongkok, diklaim menjadi ancaman kritis terhadap keabsahan kedaulatan dan stabilitas kawasan di laut Cina selatan. Garis ini telah digunakan oleh Tiongkok untuk membenarkan kebijakan ekspansionisnya, yang telah menyebabkan ketegangan dan konflik dengan negara-negara tetangga, termasuk Indonesia.