Mohon tunggu...
Billy Steven Kaitjily
Billy Steven Kaitjily Mohon Tunggu... Freelancer - Blogger

Senang traveling dan tertarik dengan isu-isu Sustainable Development Goals (SDGs).

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Pembebasan Retribusi Sampah di Jakarta, Solusi Mengurangi Volume Sampah?

28 Oktober 2024   09:00 Diperbarui: 28 Oktober 2024   09:07 152
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi: Tempat pemilahan sampah | Sumber: Dokpri/Billy

Partisipasi aktif di bank sampah dan upaya memilah sampah di rumah dapat menekan volume sampah yang berakhir di TPST Bantar Gebang.

Jika warga menyadari bahwa kebiasaan kecil ini tidak hanya menguntungkan lingkungan, tetapi juga mengurangi beban finansial, partisipasi mereka akan meningkat.

Kedua, pemahaman tentang proses pemilahan sampah. Kebijakan ini memerlukan pemahaman yang baik tentang proses pemilahan.

Warga perlu memahami jenis sampah yang dapat didaur ulang, seperti plastik, kertas, dan logam, serta cara pemilahannya.

Jika edukasi tidak dijalankan secara menyeluruh, ada risiko warga merasa kesulitan atau enggan berpartisipasi karena kurangnya informasi.

Sosialisasi yang efektif akan mendorong warga untuk ikut serta dengan langkah yang lebih terinformasi.

Ketiga, insentif ekonomi sebagai pemicu. Insentif dalam bentuk pengurangan biaya retribusi mampu menjadi daya tarik awal bagi masyarakat untuk mengubah kebiasaan.

Meski demikian, jika insentif ini tidak disertai dengan fasilitas dan edukasi yang memadai, efektivitasnya bisa berkurang dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan kebijakan ini dilengkapi dengan langkah pendukung lainnya agar hasil yang diharapkan dapat tercapai.

Langkah Pemerintah dalam Mendukung Kebijakan Pembebasan Retribusi Sampah

Agar kebijakan ini tidak hanya sekadar program di atas kertas, pemerintah perlu mengambil langkah nyata yang memastikan warga termotivasi dan memiliki fasilitas untuk menjalankannya.

Berikut adalah beberapa rekomendasi langkah konkret yang perlu dilakukan Pemprov DKJ untuk mendukung implementasi kebijakan ini:

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun