Pilkada menjadi ajang strategis untuk mengedepankan solusi-solusi yang dapat meningkatkan ketahanan daerah terhadap perubahan iklim.
Di banyak daerah di Indonesia, kerusakan lingkungan telah mengakibatkan penurunan kualitas hidup.
Banjir tahunan di wilayah perkotaan, misalnya, sering disebabkan oleh tata kelola lingkungan yang buruk, termasuk pengelolaan sampah yang tidak memadai, perusakan daerah aliran sungai, dan minimnya ruang hijau.
Tanpa intervensi yang tepat dari pemerintah daerah, masalah ini akan terus memburuk dan menjadi ancaman yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, kelestarian lingkungan, juga berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Ekonomi hijau, yang berfokus pada pembangunan yang ramah lingkungan, menjadi salah satu solusi yang dapat mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi sekaligus melindungi sumber daya alam.
Dalam hal ini, Pilkada menjadi momen penting untuk mengarahkan kebijakan daerah ke arah ekonomi hijau yang lebih berkelanjutan dan adil.
Urgensi lainnya adalah meningkatnya tekanan dari masyarakat sipil dan komunitas internasional terhadap pemerintah untuk mengambil tindakan nyata terkait lingkungan.
Di tingkat global, komitmen untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan upaya adaptasi terhadap perubahan iklim semakin diperkuat melalui berbagai kesepakatan internasional.
Jika calon kepala daerah tidak mengambil langkah progresif dalam menanggapi tantangan ini, mereka berisiko kehilangan kepercayaan dari masyarakat yang semakin peduli terhadap masa depan lingkungan.
Strategi Kepala Daerah dalam Menangani Isu Lingkungan di Tengah Perubahan Iklim
Untuk mengatasi persoalan lingkungan, tentu kepala daerah yang terpilih harus memiliki visi dan misi yang jelas, serta strategi yang komprehensif.
