Kementerian Kebudayaan, di sisi lain, dapat berperan lebih spesifik dalam melestarikan dan mengembangkan warisan budaya Indonesia.
Pengelolaan kebudayaan yang selama ini terintegrasi dengan pendidikan dan riset, sering kali, kurang mendapat perhatian penuh.
Dengan adanya kementerian yang khusus menangani kebudayaan, ada harapan bahwa kebijakan pelestarian, pengembangan, dan promosi kebudayaan Indonesia akan lebih terpadu dan berkelanjutan.
Namun, di sisi lain, pemecahan kementerian, juga memunculkan tantangan tersendiri. Koordinasi antara tiga kementerian ini harus benar-benar berjalan dengan baik untuk memastikan keterpaduan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan pendidikan lintas jenjang dan keterkaitannya dengan dunia riset serta kebudayaan.
Jika koordinasi ini tidak terjalin dengan efektif, ada risiko bahwa kebijakan di setiap sektor akan berjalan sendiri-sendiri tanpa keselarasan yang memadai.
Oleh karena itu, pemecahan kementerian ini harus didukung dengan sinergi kebijakan yang kuat untuk mencapai tujuan utama, yaitu kemajuan pendidikan, kebudayaan, serta riset dan teknologi di Indonesia.
Nasib Kurikulum Merdeka di Tengah Dinamika Pemecahan Kementerian
Kurikulum Merdeka yang diperkenalkan pada masa kepemimpinan Nadiem Makarim bertujuan untuk memberi fleksibilitas kepada guru dan siswa dalam menentukan materi pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat mereka.
Dalam sistem ini, siswa diajak untuk aktif belajar dan mengembangkan kompetensi, bukan hanya sekadar menghafal teori.
Prinsip dasarnya adalah memberikan ruang bagi siswa untuk belajar sesuai dengan kemampuan dan ritme mereka sendiri, yang pada akhirnya diharapkan dapat menciptakan lulusan yang lebih siap menghadapi tantangan masa depan.
Namun, dengan adanya perubahan struktur kementerian, kelanjutan dari Kurikulum Merdeka menjadi salah satu topik yang banyak diperbincangkan.
Apakah kurikulum ini akan tetap dilanjutkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), atau justru akan ada perubahan atau penghapusan kebijakan ini?
