Pemecahan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menjadi tiga kementerian baru di era Presiden Prabowo Subianto menimbulkan pertanyaan besar mengenai arah dan masa depan pendidikan, kebudayaan, serta riset dan teknologi di Indonesia.
Keputusan untuk memecah Kemendikbudristek menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti-Saintek), serta Kementerian Kebudayaan telah menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat, khususnya mengenai kelanjutan dari Kurikulum Merdeka yang diluncurkan oleh Menteri Nadiem Makarim.
Kurikulum Merdeka dianggap sebagai terobosan besar dalam sistem pendidikan Indonesia, dengan memberikan kebebasan lebih bagi guru dan siswa untuk memilih materi yang sesuai dengan minat dan kebutuhan masing-masing.
Dalam tulisan ini kita akan mengupas tiga tema utama yang terkait dengan kebijakan ini: pertama, apakah pemecahan kementerian akan menjadi solusi untuk kemajuan pendidikan, kebudayaan, serta riset dan teknologi Indonesia; kedua, nasib Kurikulum Merdeka di tengah dinamika kebijakan ini; dan ketiga, evaluasi awal terhadap dampak Kurikulum Merdeka dalam peningkatan mutu pendidikan nasional.
Pemecahan Kementerian, Solusi bagi Kemajuan Pendidikan, Kebudayaan, serta Riset dan Teknologi?
Pemecahan Kemendikbudristek menjadi tiga kementerian terpisah dapat dilihat sebagai upaya pemerintah untuk lebih memfokuskan perhatian pada setiap sektor secara spesifik.
Pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi serta teknologi, dan kebudayaan memiliki tantangan dan kebutuhan yang berbeda, sehingga pembagian ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan di masing-masing bidang.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan fokus pada pengembangan kurikulum dan peningkatan mutu pendidikan di tingkat dasar dan menengah.
Di sini, keberhasilan penerapan Kurikulum Merdeka akan sangat bergantung pada bagaimana kementerian ini dapat mengoptimalkan program-program yang relevan dan mendukung perkembangan siswa di usia sekolah.
Sementara itu, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti-Saintek) diharapkan akan memperkuat riset dan inovasi di sektor pendidikan tinggi, yang selama ini menjadi tantangan besar bagi Indonesia.
Dengan terpisahnya fokus dari pendidikan dasar dan menengah, kementerian ini bisa lebih leluasa dalam mengembangkan kebijakan yang memacu riset, inovasi, dan kolaborasi teknologi di perguruan tinggi, yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital.
Kementerian Kebudayaan, di sisi lain, dapat berperan lebih spesifik dalam melestarikan dan mengembangkan warisan budaya Indonesia.
Pengelolaan kebudayaan yang selama ini terintegrasi dengan pendidikan dan riset, sering kali, kurang mendapat perhatian penuh.
Dengan adanya kementerian yang khusus menangani kebudayaan, ada harapan bahwa kebijakan pelestarian, pengembangan, dan promosi kebudayaan Indonesia akan lebih terpadu dan berkelanjutan.
Namun, di sisi lain, pemecahan kementerian, juga memunculkan tantangan tersendiri. Koordinasi antara tiga kementerian ini harus benar-benar berjalan dengan baik untuk memastikan keterpaduan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan pendidikan lintas jenjang dan keterkaitannya dengan dunia riset serta kebudayaan.
Jika koordinasi ini tidak terjalin dengan efektif, ada risiko bahwa kebijakan di setiap sektor akan berjalan sendiri-sendiri tanpa keselarasan yang memadai.
Oleh karena itu, pemecahan kementerian ini harus didukung dengan sinergi kebijakan yang kuat untuk mencapai tujuan utama, yaitu kemajuan pendidikan, kebudayaan, serta riset dan teknologi di Indonesia.
Nasib Kurikulum Merdeka di Tengah Dinamika Pemecahan Kementerian
Kurikulum Merdeka yang diperkenalkan pada masa kepemimpinan Nadiem Makarim bertujuan untuk memberi fleksibilitas kepada guru dan siswa dalam menentukan materi pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat mereka.
Dalam sistem ini, siswa diajak untuk aktif belajar dan mengembangkan kompetensi, bukan hanya sekadar menghafal teori.
Prinsip dasarnya adalah memberikan ruang bagi siswa untuk belajar sesuai dengan kemampuan dan ritme mereka sendiri, yang pada akhirnya diharapkan dapat menciptakan lulusan yang lebih siap menghadapi tantangan masa depan.
Namun, dengan adanya perubahan struktur kementerian, kelanjutan dari Kurikulum Merdeka menjadi salah satu topik yang banyak diperbincangkan.
Apakah kurikulum ini akan tetap dilanjutkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), atau justru akan ada perubahan atau penghapusan kebijakan ini?
Banyak pihak berharap bahwa, Kurikulum Merdeka tetap dilanjutkan, mengingat dampaknya yang positif terhadap pendekatan pembelajaran di sekolah.
Kebijakan ini memberikan ruang lebih besar bagi guru untuk berinovasi dalam mengajar, dan bagi siswa untuk menemukan gaya belajar yang sesuai.
Fleksibilitas ini menjadi jawaban bagi kritik selama ini terhadap sistem pendidikan Indonesia yang terlalu kaku dan berorientasi pada ujian.
Namun, tantangan terbesar dalam kelanjutan Kurikulum Merdeka adalah konsistensi pelaksanaannya. Kebijakan pendidikan sering kali bergantung pada arah dan visi pemimpin baru, yang bisa saja memiliki pandangan berbeda terhadap kebijakan-kebijakan sebelumnya.
Oleh karena itu, Kemendikdasmen perlu memberikan perhatian yang khusus untuk mengevaluasi implementasi Kurikulum Merdeka, termasuk memberikan dukungan pelatihan bagi guru dan penyediaan sarana yang memadai di sekolah-sekolah, agar kebijakan ini dapat berjalan optimal.
Apakah Kurikulum Merdeka Sudah Meningkatkan Mutu Pendidikan?
Sejauh ini, Kurikulum Merdeka dianggap sebagai terobosan yang menjanjikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.
Dalam beberapa tahun pelaksanaannya, kurikulum ini telah menunjukkan berbagai dampak positif, terutama dari segi pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel dan berpusat pada pengembangan kompetensi siswa.
Guru-guru diberikan kebebasan untuk berinovasi dalam mengajar, dan siswa dapat memilih jalur pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat mereka.
Menurut data dari Kemendikbudristek yang dirilis pada akhir 2023, sekitar 65% dari guru yang terlibat dalam uji coba Kurikulum Merdeka melaporkan bahwa pendekatan ini lebih fleksibel dan memungkinkan mereka untuk menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan siswa.
Selain itu, 70% siswa merasa lebih terlibat dalam proses pembelajaran karena mereka bisa memilih materi yang sesuai dengan minat mereka.
Namun, untuk menyatakan bahwa Kurikulum Merdeka telah berhasil meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh masih membutuhkan evaluasi yang lebih mendalam.
Tantangan utama yang masih dihadapi adalah kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan.
Di banyak daerah, implementasi Kurikulum Merdeka masih menemui kendala, terutama terkait dengan kurangnya fasilitas pendukung dan minimnya pelatihan bagi guru.
Berdasarkan survei yang dilakukan oleh United Nations Children's Fund (UNICEF) bersama Kemendikbudristek, masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara sekolah di perkotaan dan pedesaan dalam hal kesiapan fasilitas dan pelatihan guru.
Di daerah terpencil, hanya 55% sekolah yang melaporkan bahwa mereka telah menerima pelatihan memadai untuk menerapkan Kurikulum Merdeka, sementara di kota besar angkanya mencapai 85%.
Di sisi lain, Kurikulum Merdeka, juga menghadapi tantangan dari sisi mentalitas siswa dan orang tua. Perubahan paradigma pendidikan yang lebih menekankan pada pengembangan kompetensi, sering kali, tidak dipahami dengan baik oleh masyarakat yang terbiasa dengan pendekatan konvensional, yang lebih berorientasi pada penilaian akademis.
Oleh karena itu, keberhasilan Kurikulum Merdeka juga sangat bergantung pada upaya sosialisasi yang lebih intensif serta dukungan dari berbagai pihak, termasuk orang tua, masyarakat, dan pemerintah daerah.
Secara keseluruhan, Kurikulum Merdeka membawa harapan baru bagi pendidikan Indonesia, namun keberlanjutan dan peningkatan kualitasnya masih sangat bergantung pada evaluasi berkala, dukungan infrastruktur, serta sinergi antar lembaga pendidikan.
Pemecahan Kemendikbudristek bisa menjadi peluang untuk lebih fokus dalam implementasi kebijakan pendidikan yang lebih efektif, namun tantangan koordinasi antarkementerian harus diantisipasi dengan baik agar Kurikulum Merdeka dapat terus berkembang dan memberikan dampak nyata dalam peningkatan mutu pendidikan nasional.
Kesimpulan
Sebagai penutup, pemecahan Kemendikbudristek menjadi tiga kementerian dapat memberikan peluang bagi kemajuan pendidikan, kebudayaan, serta riset dan teknologi, asalkan didukung dengan koordinasi yang baik antar kementerian.
Di tengah dinamika ini, Kurikulum Merdeka diharapkan tetap dilanjutkan karena fleksibilitasnya telah memberikan angin segar bagi pembelajaran di Indonesia.
Namun, untuk meningkatkan mutu pendidikan, perlu dilakukan evaluasi terus-menerus terhadap implementasi kurikulum ini, serta dukungan yang lebih baik bagi guru dan sekolah di seluruh daerah.
Tantangan besar masih ada di depan, namun dengan sinergi kebijakan yang tepat, pendidikan Indonesia bisa mencapai kemajuan yang lebih signifikan.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
