Sebagai badan yang berdiri sendiri, diharapkan mampu bekerja secara lintas sektor dan memiliki koordinasi yang lebih baik dengan kementerian-kementerian terkait, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pendidikan.
Salah satu peran utama badan ini adalah menyusun kebijakan yang komprehensif, yang tidak hanya fokus pada intervensi gizi langsung, tetapi juga pada faktor-faktor sosial ekonomi yang memengaruhi status gizi masyarakat.
Langkah Strategis yang Perlu Dilakukan
Pertama, penetapan prioritas program. Pada tahap awal, Badan Gizi Nasional perlu menetapkan prioritas program yang jelas.
Mengingat terbatasnya sumber daya, fokus pada pencegahan stunting dan peningkatan asupan mikronutrien di daerah-daerah dengan prevalensi tinggi menjadi langkah awal yang sangat penting.
Hal ini bisa dilakukan melalui program edukasi gizi yang masif serta distribusi suplemen gizi yang merata.
Kedua, kolaborasi lintas sektor. Masalah gizi tidak bisa diatasi oleh satu sektor saja. Badan ini perlu membangun kerjasama erat dengan berbagai kementerian, lembaga, dan organisasi non-pemerintah.
Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat terintegrasi dan berdampak luas, mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
Ketiga, penguatan data dan riset. Untuk merumuskan kebijakan yang efektif, Badan Gizi Nasional harus memperkuat basis data dan riset.
Melalui pemetaan yang akurat tentang kondisi gizi di setiap wilayah, badan ini dapat menentukan intervensi yang tepat sasaran.
Riset tentang pola makan, akses terhadap pangan bergizi, dan efektivitas program-program yang sudah berjalan juga perlu dilakukan secara rutin.
Keempat, pengembangan kebijakan berkelanjutan. Salah satu kunci sukses adalah merumuskan kebijakan yang berkelanjutan.
