Mohon tunggu...
Billy Steven Kaitjily
Billy Steven Kaitjily Mohon Tunggu... Freelancer - Nomine Best in Opinion Kompasiana Awards 2024

Berbagi opini seputar Sustainable Development Goals (SDGs) terutama yang terpantau di Jakarta. Melalui opini yang dituangkan, saya mengajak pembaca untuk lebih memahami dan menyadari konsep keberlanjutan.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Artikel Utama

Potensi dan Tantangan Badan Gizi Nasional dalam Mengatasi Masalah Gizi

25 Agustus 2024   09:57 Diperbarui: 26 Agustus 2024   22:16 389
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Kementerian Kesehatan mengumumkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada Rapat Kerja Nasional BKKBN, Rabu (25/1/2023) | Dok. Kemkes.go.id

Jelang masa jabatannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini membentuk Badan Gizi Nasional melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024.

Badan ini didirikan sebagai bagian dari upaya serius pemerintah untuk mengatasi masalah gizi yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia.

Meskipun berbagai program telah diluncurkan sebelumnya, tingkat malnutrisi, stunting, dan gizi buruk masih tinggi di banyak daerah.

Dengan dibentuknya Badan Gizi Nasional ini, diharapkan ada solusi yang lebih terfokus dan terintegrasi untuk memperbaiki kondisi gizi masyarakat.

Namun, muncul pertanyaan besar: Bisakah badan baru ini benar-benar dapat mengatasi masalah gizi di Indonesia, dan langkah apa yang perlu diambil pemerintah untuk memastikan keberhasilannya?

Tantangan Gizi di Indonesia

Indonesia menghadapi berbagai tantangan gizi, mulai dari tingginya angka stunting, hingga kekurangan mikronutrien yang esensial.

Menurut data terbaru, sekitar 27,7% anak balita di Indonesia mengalami stunting, dan angka ini jauh di atas ambang batas yang ditetapkan oleh WHO.

Selain itu, masalah gizi buruk dan obesitas juga mulai meningkat drastis, mencerminkan adanya ketidakseimbangan dalam pola makan masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa masalah gizi di Indonesia sangat kompleks dan memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan.

Peran dan Potensi Badan Gizi Nasional

Badan Gizi Nasional yang baru dibentuk ini tentu saja memiliki potensi yang besar untuk merumuskan kebijakan dan strategi guna mengatasi masalah gizi di Indonesia.

Sebagai badan yang berdiri sendiri, diharapkan mampu bekerja secara lintas sektor dan memiliki koordinasi yang lebih baik dengan kementerian-kementerian terkait, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pendidikan.

Salah satu peran utama badan ini adalah menyusun kebijakan yang komprehensif, yang tidak hanya fokus pada intervensi gizi langsung, tetapi juga pada faktor-faktor sosial ekonomi yang memengaruhi status gizi masyarakat.

Langkah Strategis yang Perlu Dilakukan

Pertama, penetapan prioritas program. Pada tahap awal, Badan Gizi Nasional perlu menetapkan prioritas program yang jelas.

Mengingat terbatasnya sumber daya, fokus pada pencegahan stunting dan peningkatan asupan mikronutrien di daerah-daerah dengan prevalensi tinggi menjadi langkah awal yang sangat penting.

Hal ini bisa dilakukan melalui program edukasi gizi yang masif serta distribusi suplemen gizi yang merata.

Kedua, kolaborasi lintas sektor. Masalah gizi tidak bisa diatasi oleh satu sektor saja. Badan ini perlu membangun kerjasama erat dengan berbagai kementerian, lembaga, dan organisasi non-pemerintah.

Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat terintegrasi dan berdampak luas, mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Ketiga, penguatan data dan riset. Untuk merumuskan kebijakan yang efektif, Badan Gizi Nasional harus memperkuat basis data dan riset.

Melalui pemetaan yang akurat tentang kondisi gizi di setiap wilayah, badan ini dapat menentukan intervensi yang tepat sasaran.

Riset tentang pola makan, akses terhadap pangan bergizi, dan efektivitas program-program yang sudah berjalan juga perlu dilakukan secara rutin.

Keempat, pengembangan kebijakan berkelanjutan. Salah satu kunci sukses adalah merumuskan kebijakan yang berkelanjutan.

Badan ini perlu memastikan bahwa program yang dijalankan memiliki jangka waktu yang cukup untuk menunjukkan hasil yang nyata, serta didukung oleh anggaran yang memadai.

Kebijakan yang berkelanjutan juga berarti memperhitungkan dampak jangka panjang, seperti bagaimana intervensi gizi saat ini dapat mempengaruhi generasi mendatang.

Kelima, edukasi dan kampanye publik. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang adalah langkah krusial.

Badan Gizi Nasional harus menjadi ujung tombak dalam menggerakkan kampanye publik yang menyasar berbagai lapisan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang masih kurang sadar akan pentingnya gizi bagi kesehatan.

Kesimpulan

Sebagai penutup: Badan Gizi Nasional memiliki peran yang sangat strategis dalam mengatasi masalah gizi di Indonesia.

Dengan tantangan yang begitu kompleks, keberhasilan badan ini sangat bergantung pada bagaimana mereka merumuskan kebijakan yang berbasis data, bekerja sama dengan berbagai pihak, dan menjalankan program-program yang berkelanjutan.

Langkah-langkah awal yang tepat akan sangat menentukan efektivitas badan ini dalam jangka panjang.

Keberhasilan Badan Gizi Nasional bukan hanya tentang mengurangi angka malnutrisi, tetapi juga tentang membangun generasi Indonesia yang lebih sehat dan produktif di masa depan.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun