Jumlah Penduduk Miskin di Maluku Turun 0 Persen di Tahun 2024, Bisakah Tercapai?

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang ditandai oleh berbagai hal, antara lain rendahnya kualitas hidup penduduk, terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya mutu layanan kesehatan, gizi anak, dan rendahnya mutu pendidikan.

Badan Pusat Statistik (selanjutnya disingkat BPS) mencatat bahwa masih ada sebanyak 25,9 juta penduduk miskin di Indonesia per akhir Maret 2023. Meskipun cukup banyak, namun jumlah penduduk miskin di Indonesia sudah berkurang sebesar 460 ribu orang dibandingkan akhir September 2022, yakni sebesar 26,36 juta orang.

Indonesia tercatat memiliki 38 provinsi, sebagian masuk dalam daftar provinsi termiskin. Lantas, apa saja provinsi termiskin di Indonesia? Berikut datanya.

Dikutip dari detiktravel, Provinsi Papua menduduki peringkat pertama sebagai provinsi termiskin di Indonesia dengan angka mencapai 26,80%. Di urutan kedua, ada Provinsi Papua Barat dengan angka mencapai 21 21,43%. Di urutan ketiga, ada Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan angka mencapai 20,23%. Di urutan keempat, ditempati oleh Provinsi Maluku dengan angka kemiskinan mencapai 15,51%. Di urutan kelima, ada Provinsi Gorontalo dengan angka mencapai 15,51%. Di urutan keenam, ditempati Provinsi Nanggroe Aceh dengan angka mencapai 14,75%. Dan, diurutan ketujuh ditempati oleh Provinsi Bengkulu dengan angka kemiskinan mencapai 14,34%.

Selain itu, masih ada 8 provinsi lain yang tergolong dalam provinsi termiskin di Indonesia, yaitu Nusa Tengara Barat 13,82%, Sulawesi Tengah 12, 30%, Sumatera Selatan 11,95%, Sulawesi Barat 11,92%, Daerah Istimewa Yogyakarta 11,49%, Lampung 11,44%, Sulawesi Tenggara 11,27%, dan Jawa Tengah 10,98%.

Provinsi Maluku Menduduki Peringkat keempat Termiskin di Indonesia

Sekarang, saya ingin menyempitkan data kemiskinan di Indonesia. Provinsi Maluku menjadi salah satu provinsi termiskin nomor 4 di Indonesia menurut data terbaru BPS tahun 2023.

BPS Provinsi Maluku mencatat per Maret 2023 jumlah penduduk miskin di Maluku sebanyak 301,61 ribu orang. Dibandingkan dengan September 2022 jumlah penduduk miskin naik sebanyak 4,95 ribu orang.

Di provinsi ini tercatat ada 5 kabupaten yang merupakan kantong-kantong miskin ekstrem, di antaranya Kabupaten Maluku Tengah dengan jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 39.400 orang; Kabupaten Maluku Barat Daya dengan jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 10.580 orang; Kabupaten Maluku Tenggara dengan jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 13.660 orang; Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 21.270 orang; dan Kabupaten Seram Bagian Timur dengan jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 14.750 orang.

Pemerintah Pusat telah menganggarkan dana yang cukup besar guna menanggulangi masalah kemiskinan di Maluku. Dana tersebut, di antaranya dialokasikan untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan dana yang mencapai 500 triliun rupiah itu (belum termasuk anggaran yang sumber danannya berasal dari APBD Provinsi dan Kabupaten), Presiden Joko Widodo berharap agar seluruh program percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Maluku dapat segera terselesaikan.

Pemerintah Provinsi Maluku Sudah Melakukan Berbagai Strategi, Lantas Kenapa Angka Kemiskinan Masih Meningkat?

Berbagai strategi pun dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Maluku, di antaranya adalah bantuan kartu maluku cerdas dan beasiswa untuk pelajar miskin, kartu maluku sehat, potong pele stunting, pemberdayaan UMKM dan pembangunan prasarana. Di samping itu, ada pula program inovasi membangun "Rumah Basudara Sejahtera" dan "Manggurebe Bangun Desa."

Pertayaannya adalah apakah program-program ini sudah tepat sasaran? Kalau sudah tepat sasaran, lantas kenapa angka kemiskinan di Maluku masih belum turun dan naik pada tahun 2023?

Dikutip dari TribunAmbon.com, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Rovik Afifudin, menilai kalau meningkatnya angka kemiskinan lantaran Pemerintah tidak fokus dan membuat program tidak tepat sasaran.

Lebih lanjut, Rovik mengatakan Pemprov jangan hanya membuat program demi pencintraan. Ia mengusulkan agar Pemprov bisa bekerja sama dengan Kabupaten Kota penyumbang angka kemiskinan ekstrem, supaya anggaran yang digelontarkan tepat sasaran.

Saya kira, apa yang disampaikan oleh Rovik ada benarnya, mengingat data BPS Provinsi Maluku menunjukkan kalau angka kemiskinan di perkotaan menurun, tetapi angka kemiskinan di desa meningkat. Kepala BPS Maluku, Maritje Pattiwaellapia, mengungkapkan presentase penduduk miskin berdasarkan daerah tempat tinggal pada periode September 2022-Maret 2023, penduduk miskin perkotaan turun sebesar 4,8 ribu orang, sedangkan di pedesaan naik sebesar 9,7 ribu orang. Itu berarti, program yang dirancang dan dijalankan Pemprov belum sampai menyentuh desa.

Lalu, strategi program seperti apa yang tepat sasaran? Di sini, Rovik tidak memberikan solusi konkrit. Beliau mengatakan kalau itu adalah tugas Pemprov; tugas Gubernur Maluku.

Sebagai seorang yang dibesarkan di Maluku, saya memiliki beban untuk negeri tercinta ini. Terlebih, keluarga besar saya semuanya ada di Maluku Tengah - Kabupaten dengan jumlah orang miskin tertinggi di antara 4 kabupaten lain.

Saya prihatin dengan kondisi ekonomi Maluku beberapa tahun terakhir ini. Penguasa negeri ini (baca: Provinsi Maluku) seperti tak berdaya untuk mengatasi persoalan sosial di sana. Padahal, Maluku memiliki kekayaan laut dan pertanian yang melimpah.

Maka, di sini, saya mencoba memberikan pandangan terkait solusi konkrit dalam usaha pengentansan masalah kemiskinan ekstrem di Maluku. Berikut uraiannya.

Berantas Kemiskinan Mulai dari Wilayah Pesisir

Tidak bisa dipungkiri bahwa laut merupakan kekayaan absolut bagi masyarakat Maluku. Meskipun dikelilingi sumber daya laut yang melimpah, tidak lantas membuat para nelayan kecil di pesisir wilayah Maluku hidup sejahtera.

Keberpihakan Pemerintah Provinsi Maluku terhadap para pejuang laut dinantikan, supaya ironi kemiskinan di balik kekayaan sumber alam Maluku dapat segera berakhir.

Langkah konkrit yang barangkali perlu segera dilakukan oleh Pemprov adalah bekerja sama dengan Kabupaten Kota, dalam hal ini 5 Kabupaten yang menurut data BPS termasuk penyumbang kemiskinan ekstrim. Kemudian, melakukan pendataan terhadap keluarga-keluarga nelayan di pesisir yang miskin.

Bantuan diarahkan kepada para nelayan miskin seperti memfasilitasi kapal motor yang memiliki daya jelajah jauh, mengingat ikan sudah tak lagi bermain di dekat pantai. Ikan-ikan besar hanya bisa ditangkap di perairan yang dalam, dengan jarak yang cukup jauh dari tepi pantai.

Untuk wilayah-wilayah berteluk seperti Desa Saparua, Tuhaha, Paperu, atau Haria barangkali bisa menyumbang bantuan berupa kapal bagan apung untuk menangkap ikan-ikan kecil.

Bantuan lain adalah fasilitas keramba jaring apung dan bibit ikan untuk dibudidayakan. Ada keuntungan dari budidaya ikan laut, ketika cuaca sedang tidak baik, ikan sulit didapat, ikan budidaya tersedia untuk dibeli.

Selain budidaya ikan, juga bisa dilakukan budidaya rumput laut, mengingat lokasi pantai yang sangat luas di Maluku. Total potensi lahan budidaya rumput laut di Provinsi Maluku mencapai 19.509,29 hektare. Namun, lahan yang dimanfaatkan di wilayah Seram Bagian Barat baru sekitar 929,9 hektare, kemudian Kabupaten Seram Bagian Timur (140 hektare), dan Kabupaten Kepulauan Aru (1.587 hektar).

Selain terkenal dengan hasil lautnya, Maluku juga terkenal dengan pantai-pantai yang indah. Sebut saja pantai Molana, pantai Kulur, dan lain-lain. Peningkatan fasilitas wisata pantai di wilayah pesisir Maluku, saya kira, perlu dilakukan. Sehingga, bisa menarik lebih banyak wisatawan asing.

Ini menjadi tanggung jawab Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Pariwisata Provinsi Maluku. Kedua dinas ini perlu bekerja sama dengan Pemerintah Desa. Yang paling penting di sini adalah memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran.

Saya optimis, apabila program bantuan fasilitas perikanan dan pariwisata ini dijalankan dengan serius oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota, tidak menutup kemungkinan bahwa perekonomian masyarakat pesisir meningkat drastis.

Dengan demikian, angka kemiskinan di Maluku dapat turun 0 persen pada tahun 2024, sebagaimana yang diharapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sekian dan semoga bermanfaat.